Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady: Sekuritisasi Aset Solusi Ideal Masalah Backlog Perumahan

Menurut John, di tengah ancaman inflasi dan tergerusnya daya beli, insentif PPN DTP menjadi salah satu bantalan bagi konsumen maupun produsen.

“Karena sektor properti dapat menjadi mesin untuk menjaga kelangsungan dampak ekonomi dari kenaikan harga komoditas. Dimana aliran capital inflow ke sektor properti dapat berdampak ganda bagi 174 sub-sektor lainnya.” kata dia. 

Sementara itu, Survei Susenas 2020 menyebutkan, tingkat backlog perumahan mencapai 12,75 juta per tahun. Angka itu menambah kondisi backlog eksisting yang telah mencapai 7 juta serta penambahan keluarga baru yang mencapai 640.000 per tahun.

Tidak heran, Indonesia semakin dihadapkan persoalan perumahan yang kian berat. Bahkan, dari data Kementerian PUPR, terdapat 31 persen dari jumlah penduduk belum memiliki hunian.

Di sisi lain, John mendukung rencana Menteri Keuangan yang menyusun program sekuritisasi aset properti guna memperlancar likuiditas kredit perumahan, sebagai upaya untuk menopang produksi properti maupun penyerapan pasar dan mengurangi backlog.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani di sela kegiatan “Road to G20-Serutization Summit 2022” menyatakan saat ini terdapat problem yang memberatkan masyarakat untuk memiliki aset properti, mulai dari tren kenaikan suku bunga, hingga inflasi. Program sekuritisasi aset

untuk properti menjadi salah satu cara agar problem serapan pasar dan likuiditas industri properti bisa optimal.

“Aset di sini yaitu mortgage bukan rumahnya, namun cicilan tiap bulannya itu yang kemudian bisa dipackage dan dibentuk dalam bentuk security baru surat berharga baru yang kemudian bisa dibeli oleh investor,” ungkapnya.

Menurut John, secara konsep sekuritisasi aset merupakan program ideal untuk jangka panjang, dan program tersebut harus ditunjang dengan langkah jangka pendek di tengah ancaman inflasi seperti sekarang lewat insentif fiskal.

“Strategi sekuritisasi aset tersebut akan memakan waktu yang tak sebentar untuk mempersiapkan infrastruktur guna menjalankan proses sekuritisasi aset yang aman dan transparan,” tutup John.