Suryo Utomo Optimis Penerimaan Pajak 2022 Capai Target

Suryo menerangkan, terjaganya penerimaan pajak hingga pertengahan tahun ini lantaran masih berlanjutnya tren pemulihan ekonomi nasional.

"Situasi (ekonomi) Alhamdulillah tidak terlalu berbeda dengan situasi semester II 2021," ungkapnya.

Selain itu, tren kenaikan harga komoditas energi dan pangan global juga masih berlanjut hingga kuartal II-2022. Sehingga, menguntungkan Indonesia sebagai negara produsen.

"Harga komoditas masih menunjukkan keperkasaannya di tahun 2022. Di samping itu implementasi undang-undang harmonisasi perpajakan khususnya terkait program pengungkapan sukarela pun juga dilakukan di semester I 2022 lebih tinggi dari yang kami ekspektasikan," tutupnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Suryo Utomo, menyebut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagai program yang sukses dilaksanakan. Lantaran, penerimaan yang diperoleh negara melalui program tersebut mencapai Rp 61 triliun.

“Dapat Kami laporkan bahwa terkumpul Rp 61 triliun pajak yang dibayarkan untuk program sukarela ini. Kami merasa bahwa program ini tergolong sukses karena ekspektasi dan realisasi lebih tinggi yang  direalisasikan daripada yang kami ekspektasikan,” kata Suryo dalam perayaan Hari pajak, Selasa (19/7/2022).

Diketahui PPS telah berlangsung sejak Januari hingga 30 Juni 2022. PPS merupakan bagian dari implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurut Suryo, perubahan menuju perbaikan yang berkelanjutan memang tidak mudah.

Selain tugas pengumpulan penerimaan negara dalam upaya untuk meningkatkan tax ratio, perbaikan kebijakan perpajakan dan juga perbaikan layanan, serta untuk menjawab merespon tantangan berkembangnya modal transaksi yang betul-betul berubah sangat cepat, memaksa pihaknya untuk terus adaftif melakukan perubahan.

Misalnya, perubahan yang secara fundamental dan komprehensif terkait dengan sistem administrasi  direktorat jenderal pajak, proses bisnis juga dilakukan perubahan, database manajemen juga akan melakukan perbaikan, serta perbaikan pengelolaan sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri.

“Pembaharuan dalam bidang kebijakan tadi kami sampaikan ada beberapa undang-undang apalagi harus sedikit kembali tahun 2016-17 sejak tax amnesty diluncurkan, undang-undang akses informasi diterbitkan tahun 2017 kemudian muncul beberapa undang-undang yang lain yang melengkapi kekurangan yang ada dalam sistem administrasi perpajakan,” ujarnya.

Tujuannya diluncurkan berbagai undang-undang tersebut, untuk memberikan kemudahan memberikan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat wajib pajak secara keseluruhan.

Pembaharuan proses bisnis yang DJP lakukan, termasuk juga teknologi dan informasi berfokus pada digitalisasi sistem administrasi perpajakan yang sedang pihaknya bangun saat ini.

“Izin menyampaikan bahwa saat ini Kami sedang membangun sistem administrasi perpajakan yang baru yang kami rasa sudah mulai cukup usang Apabila dibandingkan dengan situasi dan kondisi yang ada,” ujarnya.

Harapannya di tahun 2024, sistem administrasi perpajakan yang baru dapat digunakan oleh seluruh masyarakat wajib pajak di Indonesia, dan pihaknya akan siapkan instalasinya ke seluruh Indonesia di sekitar bulan Oktober tahun 2023.

“Dalam masa menunggu itu kami pun juga terus melakukan perbaikan atas layanan yang kami sampaikan atau kami lakukan kepada wajib pajak,” katanya.