Sukses

Lewati Target, PNBP Perikanan Tembus Rp 67,6 Miliar di Semester I 2022

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat perolehan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) sektor jasa kelautan dan perikanan sebesar Rp 67,6 miliar di semester I 2022

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat perolehan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) sektor jasa kelautan dan perikanan sebesar Rp 67,6 miliar di semester I 2022. Ini melebihi target yang dipatok sebesar Rp 50 miliar.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP, Victor Gustaav Manoppo mengungkapkan optimismenya dalam perolehan kedepannya. Ia bahkan menargetkan PNBP yang dihasilkan bisa mencapai Rp 100 miliar di akhir tahun nanti.

"Di samping itu ada kinerja lain meliputi penyerahan bantuan kepada masyarakat penggerak konservasi, masyarakat hukum adat hingga penyusunan neraca sumber daya laut sebagai instrumen. Yang pasti, kinerja tidak akan kendur untuk menjaga ruang laut tetap sehat," kata dia, mengutip keterangan resmi, Rabu (20/7/2022).

Dengan capaian ini, Victor menilai KKP berhasil mengoptimalkan peran ruang laut sesuai prinsip ekonomi biru. Ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjaga kedaulatan negara.

"Bahwa prinsip blue economy itu bagaimana kita harus menjaga kesehatan laut, keberlanjutannya harus kita jaga. Karena itu output dari penerapan blue economy dibungkus dalam regulasi dan program-program kerja yang tujuannya untuk menyeimbangkan ekologi dan ekonomi," ujarnya.

Victor memaparkan, perluasan kawasan konservasi yang berkualitas dan pengentasan sampah plastik merupakan program kerja berbasis ekonomi biru yang digencarkan KKP di sepanjang tahun ini. Hal ini lantaran semakin tingginya ancaman perubahan iklim secara global.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Manfaat Ekologi

Disamping itu, kawasan konservasi memberikan manfaat ekologi dan ekonomi yang sangat besar, seperti melimpahnya jumlah sumber daya ikan serta peluang perdagangan karbon (carbon trade).

Perluasan kawasan konservasi di semester 1 tahun 2022 sudah mencapai 73 persen dari target yang ditetapkan, yakni seluas 1,46 juta hektare dari 2 juta hektare. Secara nasional luas kawasan konservasi saat ini adalah 28,4 juta hektare yang dikelola oleh KLHK, KKP, dan pemerintah daerah.

"Sampai akhir tahun saya yakin bisa melebihi target. Di sisi lain, target kita bukan hanya memperluas kawasan konservasi saja tapi bagaimana meningkatakan kualitas dari kawasan konservasi tersebut. Keuntungannya stok ikan bisa kita jaga, plus kita bisa dapatkan nilai karbon yang dihasilkan oleh kawasan konservasi," paparnya.

Sejalan dengan perluasan kawasan konservasi perairan, KKP melakukan pemulihan ekosistem perairan melalui penanaman Mangrove. Pada Semester 1 Tahun 2022, telah dilakukan penanaman mangrove seluas 168 Ha dari target 200 Ha. Kegiatan ini merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya Padat Karya.

Kemudian untuk mempercepat pemulihan kesehatan laut, KKP juga memperkuat program Bulan Cinta Laut. Selama ini aksi nyata bersih pantai dan laut dari sampah-sampah plastik telah dilakukan di 10 titik di berbagai daerah Indonesia dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

 

3 dari 3 halaman

Mematangkan Rencana

Victor menyebut KKP masih mematangkan recana untuk mengajak peran aktif nelayan dengan menyisihkan waktu satu bulan penuh dalam setahun. Khususnya untuk melaut khusus mengambil sampah bukan mencari ikan, namun mereka tetap bisa berpenghasilan.

Pihaknya akan menggandeng kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha sehingga sampah-sampah yang sudah dikumpulkan terkelola dengan baik, bahkan bisa menjadi produk turunan yang bermanfaat.

Victor melanjutkan, KKP juga telah memfasilitasi empat dari enam sertipikasi pulau-pulau kecil/terluar (PPKT) yang ditargetkan sepanjang tahun 2022. Dengan demikian sampai saat ini telah terbit 54 sertipikat PPKT yang menjadi dasar mempertahankan kedaulautan negara di mata internasional.

"Sertifikasi ini penting karena berkaitan dengan kedaulatan negara," terangnya.