Lewat Digitalisasi, UMKM Sawit Bisa Masuk Pasar Ekspor

Kepala Seksi Pabean dan Cukai II Bidang PFPC I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Agus Rifa’i menjelaskan alur ekspor komoditi kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Langkahnya, eksportir mengajukan permohonan 3D melalui portal pengguna jasa bea cukai dengan melampirkan sejumlah dokumen.

Diantaranya dokumen pelengkap, pejabat bea cukai melalukan pemeriksaan dokumen, perekaman dan pengajuan, analyzing point, penjaluran, konfirmasi pembayaran, NPPB, dan gate in.

“Semua ekspor itu wajib memenuhi ketentuan Lartas (larangan dan/atau pembatasan). Referensi kita di INSW (Indonesia National Single Window) untuk melihat ketentuan-ketentuan ekspor produk yang harus dipenuhi,” kata Ahmad Rifa’i.

Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan RI, Immanuel memaparkan, kerjasama bilateral dan regional yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara-negara tujuan ekspor mampu memberikan kemudahan dalam bentuk tarif impor.

Dicontohkan Immanuel, ekspor cangkang sawit ke India dengan memanfaatkan perdagangan regional melalui kerjasama AIFTA (ASEAN India Free Trade Agreement) mendapatkan tarif 0 persen. Begitupula dengan China, Australia, Jepang, Korea, dan Eropa.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) diketahui bisa memberikan layanan finansial. Seperti pembiayaan konvensional, syariah, trade finance, penjaminan, dan asuransi serta non-finansial berupa jasa konsultasi kepada pelaku ekspor UMKM, termasuk untuk sektor sawit.

Berdasarkan data diketahui bahwa per 31 Maret 2022, penyaluran pembiayaan ekspor terbesar diberikan terhadap sektor perkebunan/perdagangan sawit yakni sebesar Rp 12,34 triliun.

Sementara, Kepala Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pengkajian Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM RI Tony Susanto menyampaikan masih ada peluang pembiayaan ekspor.

“Jadi, masih ada peluang atau gap yang cukup lebar karena kami saat ini ditargetkan 40 persen untuk pemberian pembiayaan kepada koperasi sektor riil, termasuk sawit," ungkapnya.

Ia menyebut koperasi atau pelaku UMKM sawit yang ingin mengajukan pinjaman/pembiayaan kepada LPDB bisa dilakukan dengan 2 cara. Yakni dengan mengirimkan proposal hardcopy ke kantor LPDB KUMKM atau melalui dokumen elektronik yang bisa di akses di website resmi LPDB.

“Sejak tahun 2020, pemohon pembiayaan kepada LPDB KUMKM harus berbentuk badan hukum Koperasi,” tegas Tony.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, CEO & Founder Ekspor.id Choirul Amin menilai ekspor produk sawit masih menjanjikan di pasar internasional. Apalagi jika semakin beragam produk yang dihasilkannya.

“Ekspor kelapa sawit dalam bentuk pengembangan inovasi-inovasi produk turunan sawit sangat potensial dan realistis di Indonesia," ujar dia.

Choirul mengatakan untuk mencari buyer atau menemukan pasar ekspor, terdapat tiga strategi utama yang dapat dilakukan. Yakni market research/social media/marketplace; melalui akses-akses pasar yang dibuka government; dan pengembangan website produk.

Sebagai upaya promosi prosedur pembiayaan dan penerapan digitalisasi dalam proses ekspor produk sawit skala UMKM, BPDPKS juga menghadirkan narasumber dari pemerintahan dan praktisi kelapa sawit yaitu JF. AK Ahli Madya Kementerian Koperasi dan UKM RI Eti Sumanis.

Kemudian Manager Small & Medium Business Development Division Bank BRI Andrean Heru Pradana & Officer Value Chain Solution Division Bank BRI Rheyno Reynaldi. Lalu, Sekretaris Jenderal DPP APKASINDO Rino Afrino, Ketua Umum ASPEKPIR Setiyono, Pengurus Asosiasi SAMADE Hendra Dermawan, dan Ketua DPW APKASINDO Kalimantan Utara Suhendrik.