Lewat UMi, Pusat Investasi Pemerintah Beri Pembiayaan ke Penerima Bansos

Liputan6.com, Jakarta - Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mendapat tugas dari pemerintah untuk ikut menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial (bansos). Langkah yang dijalankan melalui pembiayaan ultra mikro (UMi) yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pembiayaan ini guna meningkatkan jumlah pelaku usaha di Indonesia dan para pelaku usaha yang terdampak pandemi bisa naik kelas. "Sehingga mereka yang selama ini ada di bawah garis kemiskinan bisa naik kelas," kata Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ririn Kadariyah di Graha MR21, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2022).

Program UMi merupakan program pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini dibuat untuk memberikan fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro yang belum mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan.

"UMi ini merupakan program Pemerintah yang dananya dari APBN. Sasarannya masyarakat usaha yang paling bawah," kata Ririn.

Untuk itu, persyaratan untuk mendapatkan akses pembiayaan ini hanya menggunakan e-KTP dan tidak sedang menerima pembiayaan dari lembaga keuangan manapun. Utamanya dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Nah untuk mempermudah masyarakat yang menjadi sasaran UMi, maka syaratnya kita permudah dan semudah mungkin," kata dia.

Lebih lanjut, Ririn menyampaikan dalam program pembiayaan UMi para debitur dilengkapi dengan pendampingan. Fasilitas pendampingan berupa pemberian motivasi, pemberian pemahaman mengurus izin usaha, meningkatkan usahanya dan juga meningkatkan kualitas produknya.

"Manajemen keuangan yang biasanya masih bercampur dengan keuangan negara, kendala pelaku usaha ini akses pemasaran, makanya dalam pendampingan, pemasaran menjadi materi yang diberikan kepada para debitur," imbuhnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden Joko Widodo menilai pencairan dana belanja kementerian dan bansos untuk tanggulangi krisis ekonomi karena pandemi terlalu lambat. Dalam sidang paripurna kabinet 18 Juni di Istana Negara, ia semprot para menteri yang hadir.

2 dari 4 halaman

Lewat Lembaga Keuangan Bukan Bank

FOTO: Presiden Jokowi Serahkan Bansos untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi dan Jaga Daya Beli Masyarakat — Presiden Joko Widodo atau Jokowi membagikan bantuan langsung kepada para penerima manfaat saat mengunjungi Pasar Sukamandi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Selasa (12/7/2022). Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Bupati Subang Ruhimat. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Adapun untuk penyalurannya, PIP tidak menyalurkan langsung kepada masyarakat, melainkan UMi disalurkan oleh mitra-mitra penyalur, yakni Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain: PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sedangkan untuk penyaluran secara tidak langsung bekerjasama dengan lembaga linkage.

Sebelumnya, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada semester I-2022 telah menyalurkan pembiayaan ultra mikro sebesar Rp 3,95 triliun. Pembiayaan tersebut telah dinikmati para debitur yang belum terakses jaringan perbankan sebanyak 1.005.295 debitur.

"Sampai semester I-2022 kami telah menyalurkan kepada 1.005.295 debitur," kata Direktur Utama PIP, Ririn Kadariyah di Graha MR21, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/7).

Ririn mengatakan tahun ini PIP menargetkan 2 juta debitur menerima pembiayaan UMi. Artinya, capaian tersebut sudah mencapai separuh dari target.

Sehingga secara kumulatif sejak tahun 2017 sampai semester I-2022 ada 6,4 juta debitur dengan total penyaluran pembiayaan sebesar Rp 22 triliun.

"Total debitur UMi PIP mencapai 6,4 juta debitur dengan nilai penyalurannya mencapai lebih dari Rp 22 triliun," kata Ririn.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 4 halaman

Realisasi Dana PEN Baru Rp 113 Triliun per 17 Juni 2022, Terbesar untuk Bansos

Rapat paripurna RAPBN dan APBN — Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyampaikan laporan tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021 saat rapat paripurna ke-26 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Rapat menyampaikan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2023 dan rencana kerja pemerintah tahun 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022 telah mencapai Rp113,5 triliun per 17 Juni 2022. Angka ini mencapai 24,9 persen dari total alokasi Rp455,62 triliun.

"Ini realisasi per 17 Juni bukan Mei," tekannya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (23/6).

Sri Mulyani merinci, realisasi terbesar digunakan untuk program perlindungan masyarakat sebesar Rp 57 triliun. Capaian ini setara 36,9 persen dari total pagu Rp 154,76 triliun.

Dalam bahan paparannya, anggaran tersebut untuk pembiayaan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp14,35 triliun bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lalu, Program Kartu Sembako Rp18,9 triliun bagi 18,8 juta KPM.

Kemudian, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng Rp7,2 triliun bagi 21,8 juta KPM, BLT Desa Rp10,9 triliun bagi 6,5 juta keluarga.

Diikuti, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) Rp1,3 triliun kepada 673,5 ribu penerima, serta Kartu Prakerja Rp4,4 triliun untuk 1,23 juta penerima.

Realisasi anggaran terbesar kedua PEN ialah program penguatan ekonomi mencapai Rp 28,8 triliun dari total pagu Rp 178,32 triliun.

4 dari 4 halaman

Program Padat Karya

Adapun penggunaan meliputi program padat karya Rp 5,5 triliun, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp 0,9 triliun, ketahanan pangan Rp6 triliun, ICT Rp 1,6 triliun, kawasan industri Rp 0,6 triliun, dukungan UMKM berupa subsidi bunga dan IJP Rp 8,23 triliun, dan insentif perpajakan Rp 6 triliun.

Terkecil, program penanganan kesehatan Rp 27,6 triliun. Capaian ini setara 22,5 persen dari total pagu Rp 122,54 triliun.

Realisasi digunakan untuk pembayaran klaim pasien sebesar Rp 20,3 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp 2 triliun. Lalu, insentif perpajakan kesehatan Rp1,2 triliun dan Dana Desa bagi penanganan Covid-19 Rp 2,5 triliun.

Realisasi penguatan pemulihan ekonomi ini terdiri atas program pariwisata Rp0,19 triliun, ICT Rp0,85 triliun, dukungan UMKM berupa subsidi bunga dan IJP Rp8,14 triliun serta insentif perpajakan Rp5,2 triliun.