IKN Nusantara akan Punya 9 Wilayah Perencanaan, Apa Saja?

Selain itu, Bambang juga mengungkapkan konsep unik yang akan ada dalam penataan Ibu Kota Nusantara.

Konsep ini dinamakan konsep 10 menit, di mana fasilitas kota yang esensial akan berdekatan sehingga warga bisa beraktivitas dan berpindah lokasi dalam waktu singkat tanpa harus menggunakan kendaraan.

"Jadi nanti dalam 10 menit seseorang tidak perlu menggunakan kendaraan, cukup dengan berjalan kaki untuk mencapai fasilitas kota yang ditujunya," jelas Bambang.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah dimulai secara simultan. Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) telah memulai sayembara desain beberapa kawasan seperti Istana Negara, Kantor Wakil Presiden hingga Pusat Peribadatan di Ibu Kota Nusantara. 

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan bahwa jajak minat pasar atau market sounding ke perusahaan dan masyarakat untuk membangun sejumlah fasilitas di IKN Nusantara akan dimulai pada Agustus 2022.

Selain itu, saat ini Kementerian PUPR juga sudah membuka penawaran tender untuk proyek ibu kota Nusantara. Ada tujuh tender proyek yang ditawarkan dengan total nilai Rp 62, triliun.

Menurut data proyek di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, seperti dikutip dari Belasting.id, Senin (25/7/2022), proyek pertama yang ditender adalah pembangunan gedung sekretariat presiden dan bangunan pendukung kawasan istana presiden. Proyek itu memiliki kode tender 80752064 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri Rp 1,4 triliun.

Proyek kedua adalah pembangunan jalan tol IKN segmen Karangjoang - KKT Kariangau. Proyek tersebut memiliki kode tender 80779064 dan nilai HPS Rp 3,5 triliun.

Ketiga, pembangunan jalan di dalam IKN. Proyek tersebut memiliki kode tender 80780064 dengan HPS Rp 709,9 miliar.

Keempat, pembangunan dinas menteri di IKN. Proyek tersebut memiliki kode tender 80760064 dengan nilai HPS Rp 509,1 miliar.

Kelima, konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) jaringan pipa. Proyek tersebut memiliki kode tender 80810064 dengan HPS senilai Rp 42,2 miliar.

Keenam, manajemen konstruksi pembangunan gedung sekretariat Presiden dan bangunan pendukung. Ini adalah proyek jasa konsultasi. Proyek ini memiliki kode tender 80753064 dengan HPS senilai Rp26,4 miliar.

Ketujuh manajemen konstruksi pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu 1. Proyek ini juga jasa konsultasi, memiliki kode tender 80822064 dan HPS senilai Rp21,4 miliar.

Ketujuh tender ini dibuka tidak serentak. Ada yang sudah dibuka sejak 30 Juni 2022 lalu, dan ada yang baru dibuka pada 21 Juli 2022.

Pengumuman pemenang dan penandatangan kontrak pembangunan IKN juga berbeda waktunya. Paling cepat adalah tender pembangunan jalan, dengan penandatangan kontrak dijadwalkan pada 31 Agustus 2022.

Kontrak tender lainnya dijadwalkan ditandatangani pada Septembr, Oktober, hingga November 2022.

Pemerintah tengah mengkaji beberapa transportasi alterhatif bagi Indonesia bagi kota di Indonesia maupun ibu kota nusantara (IKN).

Untuk mengembangkan moda transportasi alternatif ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengunjungi Stevenson Fishing Port, Harbour Flight Centre, dan Boeing.

Bappenas mempelajari regulasi pengembangan kereta gantung, seaplane, dan pesawat jarak menengah.

Upaya pembangunan kereta gantung masih terhambat, terutama aspek skema pembiayaan dan isu pemanfaatan ruang udara.

“Saat ini sedang dilakukan penjajakan kesesuaian kereta gantung sebagai angkutan perkotaan di IKN dan pariwisata, termasuk kesesuaian aspek topografi wilayah serta added advantage berupa panorama kota. Pemerintah juga sedang menelaah pengembangan kereta gantung yang terintegrasi dengan Rencana Induk dan Sistem Transportasi Perkotaan di IKN,” tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangannya, seperti dikutip Senin, (25/7/2022).

Penggunaan seaplane juga sedang dijajaki utamanya untuk kota waterfront seperti Jakarta, Palembang, Surabaya, dan Denpasar.

Kajian Kementerian Perhubungan merekomendasikan sembilan lokasi pariwisata di Indonesia. Di samping itu, permintaan terhadap angkutan seaplane perlu dilakukan penelaahan segmentasi pasar dan konektivitas yang dilayani.

“Operasional seaplane di Indonesia mayoritas didominasi swasta dengan peran pemerintah yang masih terbatas pada sisi pemberian izin operasional pesawat apung namun tidak mencakup pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian bandara perairan,” kata Menteri Suharso.