Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa persoalan untuk menggalakkan energi bersih terbarukan, kuncinya ada dua sektor utama, yaitu kelistrikan dan otomotif.
Sepanjang Jepang masih bertahan dengan produksi mobil berbahan bakar fosil, sulit bagi Indonesia untuk penerapan EBT (energi baru terbarukan).
Baca Juga
"Kalau Jepang mungkin lebih baik dalam konteks automotif bagaimana kemudian ke depan Jepang akan moving kemana terkait industri otomotifnya, karena sejauh ini mereka belum entry ke market mobil listrik," kata Komaidi, Kamis (28/7/2022).
Advertisement
"Justru China dan Korea, sementara dominasi mereka di pasar indonesia cukup besar. Sepanjang mereka masih bertahan di konvensional relatif berat bagi indonesia,” lanjut dia.
Komaidi mengingatkan, selain menjaring investor asing, pemerintah juga perlu memperhatikan keberlangsungan industri otomotif secara keseluruhan.
“Kemudian nasib yang mobil sudah eksis, termasuk infrastruktur penunjang, seperti pabriknya, bengkel, dan karyawan bagaimana, ini pekerjaan rumah yang saya kira tidak sederhana, sekedar mengkampanyekan pindah ke EBT, ada aspek aspek lain yang sejauh ini belum disentuh,” jelas Komaidi.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Transportasi Publik
Sementara itu, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengapresiasi pemerintah Jakarta yang telah menyediakan sejumlah bus transjakarta berbahan bakar listrik. Inisiasi ini diapresiasi dan hendaknya bisa didorong penggunaannya untuk daerah lain di indonesia.
“Untuk peta Jakarta tidak begitu pesimis, SDM bagus, perencanaan bagus dan yang mengawasi banyak. Di Daerah itu tidak banyak peduli, padahal bisa sekali ditiru, pusat harus dorong ke daerah,” katanya.
Saat ini ada 11 layanan Bus Rapid Transport (BRT) tersedia di seluruh Indonesia. “Di Surabaya akan ada dua koridor yang menggunakan bus listrik, begitu juga Bandung. Jadi, Pemerintah daerah bisa mulai menggunakan bus listrik lewat BRT ini," ujarnya.
Keberadaan transportasi publik yang layak sangat penting dalam perpindahan masyarakat. Pengguna kendaraan pribadi bisa beralih ke transportasi publik untuk mengurangi emisi.
Sementara itu, pemerintah juga diminta harus lebih aktif mensosialisasikan informasi dan layanan mobil listrik. “Bagaimana pemanfaatannya, artinya penggunaan nanti mitigasinya, terhadap kecelakaan, informasi penggunaan bateri mudah atau tidak, studi penyediaan stasiun pengisian, kalau rumah tangga berapa jam, itu perlu disosialisasikan, jangan seperti dulu kita pakai gas, ternyata gagal karena SPBG nya jauh,” ungkap Djoko.
Dia mengingatkan, keberadaan transportasi listrik bukan hal baru di Indonesia. Di dataran tinggi Asmat, masyarakatnya sudah menggunakan mobil listrik. Artinya kesempatan dan kemauan itu ada, tinggal implementasinya di lapangan.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Mitsubishi Produksi Mobil Listrik di Indonesia Awal 2023, Nissan Nyusul
Sebelumnya, sejumlah produsen otomotif jepang akan memproduksi mobil listrik di Indonesia, diantaranya Mistubishi, Nissan dan Toyota.
Hal tersebut menjadi salah satu tema yang dibahas dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Koichi Hagiuda.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pun turut mendampingi Menko Airlangga dalam kunjungan ke Jepang tersebut. Pertemuan ini salah satunya membahas investasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang di industri otomotif Indonesia.
“Kemajuan kerjasama di industri otomotif antar kedua negara sudah sangat baik. Sejumlah perusahaan Jepang juga terus meningkatkan komitmen investasinya di Indonesia," kata Menteri Hagiuda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (25/7/2022).
Salah satunya yaitu Mitsubishi telah berkomitmen untuk memulai produksi kendaraan listrik atau electric vehicle di Indonesia pada awal tahun 2023 yang bertujuan untuk memperluas pasar ekspor.
Selain Mitsubishi dan Toyota, Nissan juga akan mengembangkan produksi electric vehicle di Indonesia. Nissan rencananya akan menggunakan teknologi lain yang juga ramah lingkungan dan sudah mempertimbangkan menggunakan bahan bakar berbasis hidrogen.
Menko Airlangga juga mengangkat isu terkait pengaturan impor baja. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan Neraca Komoditas dalam rangka penerbitan izin impor produk baja yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023.
Pengalokasian dilakukan berdasarkan data supply-demand, kapasitas produksi perusahaan, dan record atas kinerja realisasi impornya, dengan tujuan agar penggunaan baja impor sebagai bahan baku tepat sasaran.
“Baja sangat diperlukan untuk industri pengguna. Oleh karena itu, pengaturan pengalokasian impor baja dilakukan secara selektif, namun dengan proses yang transparan dan akuntabel, dengan tetap menjaga agar tidak melanggar ketentuan WTO,” ungkap Menko Airlangga.
Impor Baja
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga menyampaikan, untuk impor baja yang sangat diperlukan untuk industri.
"Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan untuk melakukan relaksasi tarif, dan Tim Teknis akan segera menyelesaikan," ungkap Agus.
Menteri Agus juga menyampaikan terima kasih kepada industri otomotif Jepang yang telah melakukan perluasan pasar produk otomotif Indonesia, salah satunya untuk melakukan ekspor dari Indonesia ke Australia.
Dalam pertemuan ini, juga dibahas mengenai potensi kolaborasi lanjutan antara kedua negara, mengingat kerjasama antara Pemerintah Jepang dan Indonesia telah berlangsung selama hampir 50 tahun.
“Tahun depan adalah 50 Tahun Persahabatan ASEAN-Jepang. Kita ingin ada proyek besar kerja sama di bidang ekonomi, bersama dengan dunia usaha," kata Menteri Hagiuda.
Advertisement