Kenali, Modus-Modus Operasi Tambang Ilegal

Keenam, tidak dilaksanakannya Kegiatan Pasca tambang, sebabkan kerusakan Lingkungan yang masif. Ketujuh, menjual Hasil Tambang di Pelabuhan Untuk menyulitkan Petugas dalam membedakan hasil Tambang llegal dan Legal.

Kedelapan, ketidaksesuaian antara dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), hasil eksplorasi, dokumen ekspor, dengan fakta di lapangan. Kesembilan, mencuri Bahan Tambang atau lainnya yang berada di luar Konsesi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)-nya.

Lebih lanjut, Kompol Eko mengatakan, pertambangan telah menyumbang pendapatan negara sebesar Rp 34,6 triliun pada tahun 2020, telah menyerap 464.675 tenaga kerja di seluruh Indonesia, serta mendatangkan investasi lebih dari USD 18 miliar dalam kurun waktu 8 tahun terakhir.

Secara garis besar, terdapat komoditas utama yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yakni Bauksit, mangan, emas, timah, nikel, batubara, dan pasir batu.

Disisi lain, pertambangan ilegal yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, negara, dan lingkungan masih marak terjadi.

“Berdasarkan data dari Kementerian ESDM per Agustus 2021, terdapat total 2.741 lokasi PETI (Pertambangan Tanpa Izin) yang tersebar di seluruh Indonesia dan menampung kurang lebih 37 juta pekerja peti,” pungkasnya. 

 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada beberapa hal yang menyebabkan maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Indonesia.

Hal itu disampaikan Inspektur Tambang Ahli Madya Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Antonius Agung Setijawan, dalam webinar E2S Berantas tuntas pertambangan tanpa izin, Kamis (28/7/2022).

“Beberapa hal yang kami dapatkan informasi ini dari berbagai pihak khususnya inspektur tambang ahli di provinsi dan hasil kami melakukan kunjungan lapangan. Kegiatan Peti ini memang disebabkan karena keterbatasan lapangan kerja,” kata Antonius.

Selain keterbatasan lapangan kerja, juga disebabkan oleh desakan ekonomi. Pertambangan tanpa izin ini tidak memerlukan syarat pendidikan, artinya siapa saja yang mau bisa bekerja bermodalkan tenaga.

Banyak pelaku pertambangan tanpa izin yang tergiur hasil yang instan, karena dalam pengerjaannya yang mudah dan cepat dalam mendapatkan uang atau penghasilan.

“Hal-hal inilah yang memang memicu terjadinya kegiatan pertambangan tanpa izin, dimana pelaku-pelakunya rakyat kecil yang tidak punya akses di dunia formal dalam mencari sumber penghidupannya,” ujarnya/

Pertambangan tanpa izin ini merupakan dunia pelarian bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan, dan mereka berpikir hal ini memungkinkan  mendapatkan penghasilan secara instan.

Lebih lanjut, Antonius menjelaskan, landasan hukum pertambangan tanpa izin ini tertuang dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2020 perubahan atas UU nomor 4 tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Dipertambangan mineral dan batu bara menganai PETI dicantumkan di pasal 158 sampai 162. Tetapi kegiatan PETI dijelaskan dalam pasal 158, 160, dan 161 dimana memang kegiatan PETI masuk kategori tindak pidana,” ujarnya.

Adapun isi Pasal 158 yaitu setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

Pasal 160 berbunyi, “Setiap orang yang mempunyai IUP pada tahap kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara.”

Pasal 161, “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari pemenang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf c dan huruf g, pasal 104, atau pasal 105 dipidana dengan pidana penjara.”

Dia menegaskan tidak ada lagi dasar hukum yang lain selain yang tercantum dalam Undang-undang, seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri tidak diatur mengenai Pertambangan tanpa izin.

“Kalau saya pahami dalam melaksanakan penghentian, penuntasan oleh Kementerian ESDM, amunisi regulasinya sangat kurang. Banyak pertanyaan ke Kementerian ESDM bagaimana upaya Kementerian ESDM memberantas, menghentikan, memproses PETI. Saya sebagai bukan orang hukum melihat ya amunisinya cuman undang-undang,” ungkapnya.

Jika dibandingkan landasan hukum dengan sektor kehutanan, dan kelautan. Di kehutanan ada UU 18 tahun 2013 yang mengamanatkan untuk menjaga hutan dari kerusakan, sehingga Kementerian Kehutanan memiliki perangkat untuk mengamankan hutan. Begitupun di kelautan, dalam UU nya ada amanat kepada Menteri untuk mengamankan laut.

“Memang ini bukan UU kewilayahan tapi UU untuk pengelolaan atau UU untuk mengusahakan mineral dan batubara,” pungkasnya.