Ekspor dan Impor DKI Jakarta Turun, Kunjungan Turis Naik 352 Persen

Ganjil Genap Gantikan Penyekatan di Jakarta — Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (11/8/2021). Mulai 12 Agustus 2021, Polda Metro Jaya bakal kembali menerapkan aturan ganjil genap di sejumlah ruas jalan Ibu Kota dan meniadakan kebijakan penyekatan yang diterapkan selama PPKM Level 4. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Eskpor dan impor DKI Jakarta pada Mei 2022 mencatatkan penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Ekspor DKI Jakarta pada Mei 2022 sebesar USD 715,40 juta, turun 25,3 persen dibandingkan April 2022.

"Sedangkan Impor DKI Jakarta pada Mei 2022 sebesar USD 5,40 miliar, turun 2,8 persen dibandingkan April 2022,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Alfiker Siringoringo, Kamis (28/7/2022).

Untuk sektor Riil, dengan adanya kemudahan atau kelonggaran keimigrasian meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.

Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) ke Wilayah DKI Jakarta pada Mei 2022 mencapai 57.844 kunjungan, naik 352,80 persen dibandingkan Mei 2021.

“Peningkatan kunjungan wisman ini seiring dengan tidak diwajibkannya tes PCR bagi pelaku perjalanan luar negeri serta perluasan Visa saat kedatangan (VoA),” ujarnya.

Adapun komponen investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) kuartal I 2022 adalah sebesar Rp 265,77 triliun, mengalami kontraksi 2,23 persen (q-to-q) karena munculnya varian COVID-19 Omicron, tetapi tumbuh positif 4,94 persen (yoy) bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara pendapatan APBN dan Hibah Wilayah DKI Jakarta sampai 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 837,13 triliun (86,49 persen dari target), naik 52,72 persen atau sebesar Rp 288,99 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

“Kenaikan terbesar disumbang oleh Penerimaan Dalam Negeri terutama dari Pajak Penghasilan yang naik 75,09 persen. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) menjadi salah satu kunci meningkatnya penerimaan pajak secara keseluruhan, khususnya pada Pajak Penghasilan Final,” ujarnya.

Faktor lain yang mendukung peningkatan kinerja pendapatan adalah meningkatnya volume importasi yang berdampak pada penerimaan Bea Masuk.

2 dari 3 halaman

Belanja APBN Melambat

Selain itu, peningkatan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena adanya Penjualan Barang Milik Negara (BMN/Aset) dengan kontribusi lebih dari 50 persen, turut memberi andil pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak secara keseluruhan.

Namun kinerja belanja melambat, belanja APBN Wilayah DKI Jakarta sampai 30 Juni 2022 terealisasi sebesar Rp 248,29 triliun atau 38,69 persen dari pagu, mengalami penurunan sebesar 12,20 persen dibandingkan periode Juni 2021.

Begitu juga dengan kinerja Penyaluran TKDD Melambat. Realisasi Belanja TKDD sampai 30 Juni 2022 sebesar Rp7,09 triliun atau mencapai 42,03 persen dari pagu, turun 30,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

Ini dikontribusi oleh penurunan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 32,68 persen dan penurunan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik (DAK Non-Fisik) sebesar 20,03 persen.

Lebih lanjut, Pemerintah terus berkomitmen menyalurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dalam rangka mendukung pemberdayaan UMKM.

Pada Provinsi DKI Jakarta, penyaluran KUR s.d. Juni 2022 mencapai Rp5,46 triliun kepada 105.439 debitur, sedangkan penyaluran pembiayaan UMi dari 2017 s.d. 30 Juni 2022 mencapai Rp3,43 triliun kepada 990.662 debitur.

3 dari 3 halaman

Program PEN

Kemudian dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), s.d. 30 Juni 2022 pemerintah telah menyalurkan sebanyak Rp 2.864,99 miliar yang disalurkan pada Penanganan Kesehatan (Rp 2.407,90 miliar), Perlindungan Masyarakat (Rp454,33 miliar), dan Penguatan Pemulihan Ekonomi (Rp 2,76 miliar).

“Terdapat kenaikan harga komoditas terutama bahan pangan dan kenaikan tarif transportasi, tetapi tidak terlalu berdampak pada inflasi. Di samping itu, kenaikan harga komoditas menjadi salah satu faktor peningkatan penerimaan PPN,” ujarnya.

Kendati begitu, ternyata Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berakhir pada bulan Juni 2022 memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak di DKI Jakarta.

“Adapun dari sisi belanja, sampai dengan 4 Juli 2022 realisasi pembiayaan UMi di wilayah DKI Jakarta mencapai Rp 3,56 triliun yang diberikan kepada 1,06 juta debitur. Penyaluran pembiayaan UMi pada wilayah DKI Jakarta merupakan yang terbesar dibandingkan provinsi lainnya,” pungkasnya.