Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyatakan, pihaknya siap menindaklanjuti persetujuan hasil pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri China (Premier) Li Keqiang di Beijing, untuk menambah ekspor 1 juta ton CPOÂ crude palm oil.
"Kementerian Perdagangan siap dan akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri RRT (Premier) Li Keqiang untuk menambah ekspor CPO 1 juta ton ke RRT. Komitmen ini diharapkan dapat memperlancar ekspor CPO Indonesia dan memperbaiki harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani hingga di atas Rp 2.000/kg," kata Mendag dikutip dari keterangan tertulis Kemendag, Jumat (29/7/2022).Â
Baca Juga
Kementerian Perdagangan mengungkapkan, saat ini sedang diupayakan percepatan ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya.
Advertisement
Langkah itu bertujuam untuk mengosongkan tangki-tangki penampung CPO yang penuh sehingga industri CPO dapat menyerap TBS petani sawit.
Melalui percepatan ekspor tersebut, harga TBS diharapkan bisa di atas Rp 2.000/kg.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Li Keqiang, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa China adalah mitra strategis Indonesia.
Selama ini, kedua negara telah berhasil membangun kemitraan tersebut dengankerja sama yang saling menguntungkan. Saat ini nilai perdagangan kedua negara mencapai USD 100 miliar.Â
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, volume ekspor CPO dan turunannya (HS 15) pada Juni 2022 mencapai 2,17 juta ton, dan meningkat pesat dari Mei 2022 yang sebesar 0,51 juta ton.
Nilai ekspor CPO dan Turunannya pada Juni 2022 juga naik 300,66 persen menjadi USD 3,38 miliar dibandingkan Mei 2022.
Pada Juni 2022, Indonesia paling banyak mengekspor CPO dan turunannya ke China senilai USD 591,57 juta, Pakistan USD 454,47 juta, India USD 273,97 juta, dan Bangladesh USD 163,75 juta.
Jaga Bahan Baku Minyak Goreng
Mendag Zulkifli Hasan menjelaskan, pembelian CPO dari China ini tidak akan mengganggu stok bahan baku minyak goreng di dalam negeri sehingga kebutuhan minyak goreng tidak akan terganggu.
Dengan stok yang melimpah, harga minyak goreng juga akan tetap stabil sesuai HET Rp14.000/liter.
"Saya menjamin bahwa harga minyak goreng tidak akan naik dan akan tetap stabil. Saat ini stok bahan baku minyak goreng sangat melimpah. Tangki-tangki CPO di dalam negeri masih penuh," jelasnya.
Mendag Zulkifli Hasan menegaskan kembali, skema DMO dan DPO masih tetap dipertahankan untuk menjamin suplai bahan baku minyak goreng ini tetap stabil.
Stabilitas stok bahan baku ini bertujuan menjaga harga minyak goreng curah dan kemasan premium di dalam negeri tetap terjangkau dan tetap stabil.
"Skema DMO dan DPO akan kami longgarkan setelah semua produsen minyak goreng dan industri CPOberkomitmen menjamin bahan baku minyak goreng tetap ada secara kontinu," tegasnya.
Advertisement
Cabut DMO dan DPO Sawit, Mendag Minta Ini ke Pengusaha Minyak Goreng
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan berencana akan mencabut kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).
Namun syaratanya, pengusaha industri minyak goreng harus berkomitmen mampu menyediakan minyak goreng bagi masyarakat dengan harga terjangkau.
"Asal pengusaha komit untuk memenuhi dalam negeri minyak curah itu minyak kemasan. Asal ada komitmen dan pasti tidak melanggar untuk kepentingan bersama saya pertimbangkan DMO-DPO dicabut, kalau tidak kan nanti susah lagi," kata Mendag Zulkifli saat pelepasan ekspor produk baja di Cikarang Barat, Bekasi, Selasa (26/7/2022).
Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pengusaha industri sawit untuk membicarakan lebih lanjut terkait rencana pencabutan DMO dan DPO.
"Saya usahakan untuk daring kita akan rapat diatur Sekjen, asal komitmennya kuat kesepakatan gentlemen agreement. Repot juga dagang minyak diatur, diamistrasikan, salah dihukum repot juga," ujarnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, Mendag Zulkifli Hasan meminta pelaku usaha minyak goreng untuk terlebih dahulu memenuhi komitmen yang diutarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Memang, Pak Menteri itu berangan-angan untuk mencabut DMO sawit. Tetapi ada komitmen dari pelaku usaha. Komitmennya itu lah yang ditunggu Pak Menteri, untuk memastikan apa yang diarahkan Presiden itu, pastikan pasokan di dalam negeri ada dulu," ujarnya.Â