Pemerintah Beli Laptop Langsung dari Produsen, Hemat Biaya Rp 1,8 Triliun

Ilustrasi Laptop Windows 10. Kredit: Photo Mix from Pixabay

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan melakukan pengadaan laptop langsung dari produsen. Pengadaan laptop dengan membeli langsung dari produsen ini bisa menghemat anggaran Rp 1,8 triliun.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menjelaskan, nilai total pengadaan laptop ini mencapai Rp 6,33 triliun. Ini dibagi menjadi dua kategori, laptop untuk administrasi perkantoran, dan laptop TIK Pendidikan.

Penghematan anggaran ini berkat adanya SE Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Laptop Produk Dalam Negeri Hasil KonsolidasiPengadaan Laptop produk Dalam Negeri secara Nasional Tahun Anggaran 2022.

"Setelah konsolidasi ini maka kita langsung (membeli) ke produsen, tak lagi ke reseller sehingga dengan demikian kita dapatkan efisiensi sekitar Rp 1,8 triliun," kata dia dalam konferensi pers, Jumat (29/7/2022).

Anas merinci, pengadaan laptop TIK dan media pendidikan Chromebook senilai Rp 4,31 triliun dan laptop administrasi sebesar Rp 2,92 triliun. Masing-masing mencatat efisiensi anggaran sebesar 27,9 persen dan 29,7 persen.

"Jika cara ini ternyata efisien, dan harga menyesuaikan, kalau lebih efisien lagi mungkin bisa diatas 30 persen (penghematannya)," terang dia.

Penghematan itu terjadi berkat adanya pengurangan biaya yang dikeluarkan untuk satu unit laptop. Dengan adanya konsolidasi tadi, biaya pembelian laptop kategori TIK pendidikan semula Rp 7,1 juta menjadi hanya Rp 5,5 juta.

Sementara untuk laptop kategori administrasi perkantoran dari semula Rp 15,3 juta menjadi hanya Rp 11,8 juta.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

3 Kesalahan Menggunakan Laptop Tanpa Disadari

2 dari 4 halaman

Percepatan Penyerapan Anggaran

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan Sudarto mengungkap adanya konsolidasi ini bisa meningkatkan penyerapan anggaran.

"Tadi sudah disampaikan efisiensi, dan tak hanya itu saja, itu akan mendapat juga pada percepatan (pembelian) barang dan jasa," ujarnya.

Dengan adanya percepatan penyediaan ini, nantinya diharapkan berimbas pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Lantaran, anggaran langsung digunakan untuk kepentingan terkait.

"Artinya ada peningkatan penyerapan anggaran, berarti mempercepat juga pertumbuhan ekonomi dalam negeri," ungkapnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 4 halaman

Kriteria

Implementasi TKDN akan memperkuat struktur manufaktur sehingga bisa mendongkrak daya saing industri sekaligus perekonomian nasional. (Dok Kemenperin)

Untuk diketahui, kritera laptop yang dibeli pemerintah melalui konsolidasi ini setidaknya memiliki 25 persen peneyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Ada enam merek laptop, untuk kepentingan TIK pendidikan ada Acer, Axioo, Advan, Zyrek, Superton, dan Liberia. Sementara, peruntukan administrasi perkantoran ada Acer, Axioo, dan Zyrex.

LKPP menyebut keenam produsen laptop tersebut mampu memenuhi permmintaan dari pemerintah. Karena, kapasitas produksinya telah mencapai sekitar 60 ribu laptop per bulan.

4 dari 4 halaman

Surat Edaran

Sebagai informasi, SE LKPP Nomor 9 Tahun 2022 ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022. Berisi tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Hal ini dalam rangka menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia pada laksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

SE ini mengatur pengadaan laptop untuk peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Media Pendidikan pada pemerintah daerah yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022.

Kemudian, mengatur juga pengadaan laptop untuk kebutuhan administrasi kantoran pada Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah. Dimana dananya bersumber dari APBN atau APBD tahun anggaran 2022.