Pengusaha Restui BLU: Tutup Celah Penyelewengan Harga Subsidi

Saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih membahas perihal formula harga terkait dengan rencana pembentukan BLU subsidi batubara untuk kebutuhan Industri tersebut.

"Sedang dibahas itu prinsipnya. Tunggu sudah putus saja, ya. Biar tidak terjadi diskursus yang belum putus," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin.

Perihal waktu dimulainya skema BLU tersebut, Ridwan mengatakan saat ini pihaknya masih membahas dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Selain itu, desakan dari pengusaha batu bara untuk dilibatkan dalam penyusunan rencana pembentukan BLU subsidi batubara untuk pemenuhan kebutuhan industri juga semakin menguat.

"Secara detail memang kita belum dapat informasi, harapan kami bisa secara formal asosiasi dapat diundang dan dilibatkan dalam diskusi ini," ujar Anggawira.

Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pembentukan BLU ini masih dalam tahap harmonisasi. Rencananya akan menggabungkan dua lembaga eksisting.

"Masih proses harmonisasi, karena kita ESDM yang diminta membentuk BLU, nah kita lihat Lemigas ini yang paling akses dan juga lebih lama dari yang sebelumnya diusulkan," katanya kepada wartawan di Jakarta Convention Center, ditulis Kamis (28/7/2022).

"Nah nanti juga akan ada penggabungan Lemigas dengan Tekmira dalam program internal supaya kegiatan-kegiatan itu bisa terintegrasi," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, melihat PT PLN Batubara jadi salah satu biang keladi penyebab krisis energi, khususnya untuk suplai batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Luhut menganggap, PLN melalui anak usahanya tersebut nantinya tidak perlu lagi menggunakan skema Free on Board (FOB), atau beli batu bara di lokasi tambang.

Namun, PLN bisa menggunakan skema Cost, Insurance and Freight (CIF) atau beli batu bara dengan harga sampai di tempat.

"Jadi nanti PLN tidak ada lagi FOB, semua CIF. Tidak ada lagi boleh PLN trading dengan trader. Jadi semua harus beli dari perusahaan. Saya ulang itu, sudah diputuskan di rapat tadi," tegas Menko Luhut di Jakarta, Senin (10/1/2022).

Oleh karenanya, ia memandang kehadiran PLN Batubara kini tidak diperlukan lagi. "Enggak ada, PLN Batubara kita minta dibubarin," seru Luhut.

Agar krisis batu bara ini tidak terulang lagi, pemerintah pun akan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang bakal menyediakan pasokan untuk PLN.

"Nanti BLU yang bayar pada PLN. Sehingga PLN membeli secara market price. Jadi tidak ada lagi mekanisme pasar terganggu lagi," tukas Luhut.