Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) Arief Prasetyo Adi menyebut kualitas pangan konsumsi masyarakat Indonesia belum beragam dan memenuhi gizi seimbang.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 2021 menunjukkan angka 87,2 dari target 91,6. Sementara itu, angka kecukupan energinya mencapai 102,1 persen.
Baca Juga
"Kita punya 102,1 persen terhadap angka kecukupan energi, jadi energinya cukup yang artinya kita pemakan karbo semua," kata Arief dalam HUT Ke-1 Badan Pangan Nasional (NFA) di Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (31/7).
Advertisement
Berdasarkan data pemerintah, masyarakat Indonesia mengalami kelebihan konsumsi pada produk padi-padian, minyak dan lemak. Sementara konsumsi sayur, buah dan protein hewaninya kurang.
Tingkat konsumsi padi-padian mencapai 60,1 persen dari yang seharusnya hanya 50 persen. Minyak dan lemak mencapai 12,8 persen dari yang idealnya hanya 10 persen.
Sedangkan konsumsi sayur dan buah hanya 5 persen dari yang seharusnya 6 persen. Lalu pangan hewani 11,6 persen dari idealnya 12 persen.
"Protein hewani ini enggak mesti gading, bisa ayam dan ikan. Ikan ini harusnya jadi tuan rumah di negeri sendiri," tuturnya.
Sehingga Arief menilai masyarakat harus bisa mulai mengubah pola makan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
"Jadinya kita harus mulai common dengan pola makan beragam, bergizi seimbang dan aman," kata dia.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Luncurkan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan B2SA
Maka dari itu, mulai tahun ini NFA akan mengkampanyekan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).
Beragam artinya mengkonsumsi keanekaragaman sumber pangan. Bergizi seimbang artinya mengkonsumsi secara seimbang dan dapat memenuhi kebutuhan gizi yang dianjurkan sesuai dengan (PPH) . Aman artinya bebas dari cemaran fisik kimia dan berkualitas.
Program ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta menggali kearifan pangan lokal dari seluruh Indonesia.
"Nggak usah memaksakan pangan-pangan tertentu kepada wilayah tertentu karena Indonesia ini punya kearifan lokal pangan yang luar biasa," kata dia.
Dalam Kampanye Penganekaragaman Konsumsi Pangan B2SA ini kata Arief perlu ada jaminan keamanan pangan untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Sehingga nantinya jaminan pangan tersebut akan dilakukan oleh NFA.
"Kita titip ini supaya bisa dikampanyekan dan perlu ada jaminan keamanannya," katanya.
Dalam program ini NFA tidak bekerja sendiri, melainkan bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga, BUMN Pangan dan Asosiasi pelaku usaha pangan.
"Dengan semua KL dan badan terkait hadir di sini dalam rangka mendukung kegiatan ini dan ini triple helix. Kita punya kegiatan melibatkan seluruh pihak sehingga diharapkan treat kebawah ini sangat baik," kata dia mengakhiri
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Indonesia Masih Selamat dari Ancaman Krisis Pangan
Beberapa negara di belahan dunia tengah memasuki kondisi krisis pangan akibat pandemi Covid-19, konflik geopolitik dan perubahan iklim. Namun ekonom dari CORE Indonesia melihat Indonesia masih jauh dari krisis pangan.
Peneliti CORE Indonesia Dwi Andreas Santosa menjelaskan, secara umum kondisi pangan di Indonesia di 2022 relatif aman. Namun memang beberapa komoditas masih dipenuhi dengan impor.
Dampak pandemi dan perubahan iklim, produksi serealia dan biji-bijian kasar dunia diperkirakan menurun di 2022 pada kisaran 0,4 persen hingga 1 oersen.
“Untuk produksi gandum turun 1 persen dari 778,3 juta ton menjadi 770,3 juta ton, hal ini dikarenakan kekeringan yang terjadi di Uni Eropa, peningkatan produksi di Kanada dan Australia karena iklim yang mendukung,” terang Andreas, Rabu (27/7).
Sementara untuk produksi minyak nabati pada 2022 hingga 2023 akan mengalami peningkatan dari 600,33 juta ton menjadi 643,07 juta ton. Produksi kedelai juga mengalami kenaikan.
Andreas pun menerangkan harga minyak sawit dunia mengalami penurunan yang cukup tajam yang dikarenakan kebijakan pemerintah melarang ekspor.
“Harga minyak nabati dunia diperkirakan turun terus hingga 2023. Sementara turunnya harga minyak sawit dunia yang tajam merupakan akibat kebijakan pemerintah Indonesia yang menutup ekspor dan kemudian membuka lagi yang disertai program akselerasi ekspor,” terangnya.
Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa impor pangan dan defisit neraca perdagangan pangan akan meningkat dibandingkan tahun 2021. Kemudian apabila panen padi mengalami gadu terganggu maka harga beras akan naik relatif tinggi mulai Agustus 2022 hingga Januari 2023.
“Para petani kita selalu mendapatkan harga yang sangat rendah, coba sekali-sekali naikan,” tambahnya.
3 Isu Pangan Bakal Dibahas Dalam Pertemuan G20
Pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir, ancaman perubahan iklim hingga konflik geopolitik yang terjadi baru-baru ini mengakibatkan ancaman krisis pangan global dan energi.
Kondisi multidimensi ini melatarbelakangi inisiatif untuk mengintensifkan komitmen bersama negara G20 dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan serta meningkatkan ketahanan pangan.
Untuk itu, sebagai Ketua kelompok kerja pertanian (Agriculture Working Group-AWG), Kementerian Pertanian melalui pertemuan tingkat deputi (Agriculture Deputy Meeting-ADM) ke-2 mengajak negara anggota G20 membahas elemen penting draf komunike/deklarasi Menteri Pertanian G20 Presidensi Indonesia tahun 2022.
Ada tiga isu prioritas utama bidang pertanian yang akan dibahas dalam ADM Ke-2 yang digelar pada tanggal 27-28 Juli 2022 di Yogyakarta secara hybrid.
Isu pertama, Kementerian Pertanian akan mengajak negara anggota untuk mempromosikan resiliensi dan keberlanjutan dari sistem pangan global.
“ Gejolak pangan yang terjadi saat ini menguji ketahanan pangan di banyak negara, untuk itu diperlukan transformasi sistem pangan yang mampu membantu meningkatkan daya tahan terhadap ketersediaan pangan, kecukupan kalori dan protein,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian sekaligus ketua delegasi ADM RI, Kasdi Subagyono di Yogyakarta, Selasa (26/7/2022)
Selanjutnya, Kasdi menyebutkan isu kedua yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait sistem perdagangan pertanian yang terbuka, adil, dapat diprediksi, dan transparan untuk keterjangkauan pangan.
“ Gejolak harga pangan yang berfluktuasi serta maraknya restriksi ekspor yang dilakukan oleh beberapa negara produsen pangan, semakin membuat disrupsi ketersediaan pangan global menjadi tidak terkendali, “ ungkapnya.
Advertisement