Inflasi Dampak Krisis Energi Global Bisa Ditahan Berkat Subsidi

Angka inflasi nasional terus melejit di tahun ini. Per Juli 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa angka inflasi secara tahunan mencapai 4,94 persen sedangkan bulanan di angka 0,64 persen.

Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan, hasil itu didapat dari hasil pemantauan indeks harga konsumen (IHK) di 90 kota, yang seluruhnya mengalami inflasi.

"Inflasi pada bulan Juli 2022 berdasarkan hasil pemantauan BPS di 90 kota, terjadi inflasi 0,64 persen," dalam sesi konferensi pers yang digelar secara hybrid, Senin (1/8/2022).

Adapun secara tahun kalender (Januari-Juli 2022) angka inflasi mencapai 3,85 persen. Sementara secara tahunan atau year on year (YoY) inflasi menyentuh 4,94 persen.

Inflasi tertinggi pada Juli 2022 terjadi di Kendari, sebesar 2,27 persen. Sementara terendah di Pematang Siantar dan Tanjung sebesar 0,04 persen.

Catatan ini terus naik dibanding bulan-bulan sebelumnya. Adapun per Juni 2022 terjadi inflasi sebesar 0,61 persen. Dari 90 kota IHK, 85 kota mengalami inflasi dan 5 kota mengalami deflasi.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Juni) 2022 sebesar 3,19 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2022 terhadap Juni 2021) sebesar 4,35 persen.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu memperkirakan angka inflasi Indonesia di 2022 capai 4,5 persen. Angka ini bahkan lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah dalam UU APBN Tahun Anggaran 2022 yakni sebesar 3 persen.

"Laju inflasi 2022 diperkirakan 3,5 persen sampai 4,5 persen ini lebih tinggi dari proyeksi awal APBN 2022," kata Febrio Kacaribu dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (27/7/2022).

Kenaikan harga komoditas global sangat berpotensi meningkatkan harga-harga komoditas domestik. Sehingga dalam hal ini pemerintah tengah mewaspadai perkembangan harga terkini dan melakukan upaya menstabilkan harga pangan.

Tujuannya agar kenaikan harga komoditas ini tidak langsung berdampak kepada masyarakat atau konsumen.

"Ini adalah strategi dan arahan dari kebijakan pemerintah, bersama dengan DPR agar saat tekanan di harga global APBN sebagai shock absorber menjaga daya beli masyarakat," tutur Febrio.

Sehingga pemerintah bisa memastikan momentum pemulihan ekonomi terjaga. Dalam konteks ini kata Febrio, pemerintah telah mampu menjaga daya beli masyarakat karena kenaikan inflasi yang terjadi sekarang masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain.

"Dalam menjaga daya beli masyarakat tercermin di inflasi dibandingkan banyak negara tadi," kata dia.