Menteri Trenggono Ajak Industri Tuntaskan Kemiskinan Nelayan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berkomitmen untuk mengentaskan tingkat kemiskinan pada kelompok nelayan yang berada di kawasan terluar negara. Salah satunya dengan menggandeng pelaku industri.

"Kita sedang berjuang. Tentu salah satunya adalah menghadirkan kemudahan, bagaimana industri bisa hadir. Kalau industri hadir, negara akan mendapatkan PNBP," ujar Menteri Trenggono di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Namun, ia melanjutkan, penyerahan uang negara untuk kesejahteraan nelayan tersebut bukan domain Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pihak instansi harus meminta izin terlebih dahulu ke Kementerian Keuangan.

"Kalau perlu PNBP kita gunakan untuk membantu nelayan-nelayan tradisional di wilayah-wilayah supaya dapat BBM subsidi," kata Menteri Trenggono.

"Tapi sebetulnya ini bukan hanya nelayan tradisional saja. Nelayan industri juga sama, karena bahan bakarnya naik 100 persen," dia menambahkan.

Sebelumnya, Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengungkapkan, mayoritas nelayan kecil yang bermukim di wilayah pesisir dan terluar berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

Hal itu diperparah dengan sulitnya kelompok tersebut mendapatkan BBM bersubsidi berupa solar sebagai bekal untuk memperoleh hasil perikanan.

"Mayoritas 70 persen tinggal di wilayah pesisir, jadi populasi kemiskinan ekstrem diakibatkan karena beban/ongkos nelayan kecil sangat besar untuk beli BBM," kata Dani beberapa waktu lalu.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Hiu tutul sepanjang 4 meter ditemukan warga mati terdampar di tepi Pantai Nyamplung Kobong, Jember. Polisi dibantu warga butuh waktu 2 jam untuk mengevakuasi bangkai hiu ke pinggir pantai.

2 dari 4 halaman

Hasil Survei

Gerbang Mapan Tingkatkan Ekonomi Warga Pesisir Utara Kabupaten Tangerang — Deretan kapal nelayan bersandar di Desa Ketapang, Mauk, Kabupaten Tangerang (21/01/2022). Gerbang Mapan di wilayah Utara Kabupaten Tangerang, yang mencakup 5 desa pesisir di 5 Kecamatan dilaksanakan sejak tahun 2015 bertujuan untuk pemulihan ekomoni masyarakat pesisir. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Adapun berdasarkan hasil survei yang dilakukan KNTI bersama Koalisi KUSUKA Nelayan pada 2020 dan 2021, ditemukan sebanyak 82,8 persen nelayan kecil tidak memiliki akses terhadap BBM bersubsidi.

Dani menyebut, itu disebabkan lantaran minimnya infrastruktur stasiun pengisian solar atau Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN) di kawasan pesisir. Alhasil nelayan kecil terpaksa membeli BBM bersubsidi ke pengecer dengan harga lebih tinggi.

"BBM solar kan Rp 5.100 (per liter). Di pesisir bisa Rp 6-7 ribu, bahkan di daerah terluar bisa Rp 10.000 (per liter)," ucapnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 4 halaman

Smart Fisheries Village, Konsep KKP Bawa Kampung Nelayan Go Global

Kampung Muarajaya yang Hilang Ditelan Abrasi — Nelayan berlayar di pantai yang merendam satu kampung akibat abrasi di Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, Kamis (20/6/2019). Puluhan rumah warga di Kampung Muarajaya RT01/RW01 Desa Pantai Mekar hilang tersapu air saat terjadi abrasi selama 10 tahun.(Liputan6.com/Fery Pradolo)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan inovasi Smart Fisheries Village (SFV) untuk memperkuat kemandirian kampung nelayan di Indonesia agar lebih modern dan produktif. Melalui penguatan teknologi digital SFV digadang-gadang bisa go global.

Dalam merealisasikan SFV, kolaborasi dengan lintas sektor digalakkan KKP untuk menyukseskan program inovasi yang sejalan dengan prinsip ekonomi biru tersebut.

"Smart Fisheries Village atau kampung perikanan pintar ini dalam pelaksanaan programnya ingin memadukan pertumbuhan ekonomi, kemudian bekerja bersama masyarakat, tetap memerhatikan kelestarian lingkungan, dan berbasis digital teknologi kekinian," ungkap Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP I Nyoman Radiarta dalam Bincang Bahari, Kamis (21/7/2022).

Nyoman menerangkan program SFV akan mengubah wajah kampung perikanan menjadi lebih berdaya saing. Karena kegiatan ekonomi di dalamnya menjadi lebih beragam, seperti adanya spot wisata hingga produksi produk UMKM.

Pengembangan pilot project SFV sudah dilakukan di Desa Panembangan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Selain mengandalkan sumber daya internal salah satunya para penyuluh, pihaknya juga menggandeng kementerian lembaga, perbankan, akademisi, hingga industri teknologi dan telekomunikasi. Nyoman menambahkan, inovasi SFV diciptakan untuk mendukung akselerasi program prioritas KKP yakni pembangunan kampung budidaya berbasis kearifan lokal serta kampung nelayan maju.

"Dengan kolaborasi yang baik, menjadi satu kesatuan, tentunya inovasi ini dapat melahirkan inkubasi bisnis UMKM modern berbasis teknologi informasi yang ada saat ini. Bagaimana mentransfer skil dan kemampuan kepada masyarakat desa sehingga bisa lebih berkembang. Dan teknologi menjadi kunci pemanfaatan SFV ini," katanya.

4 dari 4 halaman

Portal Khusus

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto mengatakan nantinya akan dibangun sebuah portal atau website yang memudahkan para pengelola desa untuk mendaftarkan desanya secara mandiri ikut dalam program SFV.

“Kita akomodasi desa yang sudah siap go digital untuk self registration melalui portal agar memudahkan verifikasinya. Dengan minim kontak manusia di tahap awal akan membuat verifikasi menjadi lebih kredibel,” katanya.

Direktur Perencanaan Teknis, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes Dewi Yuliani menilai SFV merupakan solusi tepat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa berbasis perikanan. Dengan inovasi, pengembangan potensi perikanan yang ada di desa menjadi lebih optimal.

Pihaknya bahkan siap terlibat dalam implementasi SFV di Indonesia. Menurutnya membangun desa memang butuh kolaborasi karena banyaknya tantangan, di antaranya kualitas sumber daya manusia, akses permodalan, hingga infrastruktur.

"Untuk bisa membangun desa kita perlu melakukan kolaborasi, dan sudah berapa kali kami melakukan pertemuan dengan KKP untuk membahas kerjasama ke depan seperti apa. Kami juga punya program dana desa yang mungkin bisa dielaborasi," terangnya.