Liputan6.com, Jakarta - Pencairan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga akhir Juli 2022 mencapai Rp 146,7 triliun. Angka ini setara 32,2 persen dari total pagu anggaran yang di angka Rp 455,62 triliun.
"Realisasi anggaran PEN terserap 32,2 persen per Juli 2022," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Baca Juga
Realisasi itu meliputi program penanganan kesehatan senilai Rp 31,8 triliun. Angka ini setara dengan 25,9 persen dari total pagu Rp 122,54 triliun.
Advertisement
Realisasi utamanya digunakan untuk klaim pasien sebesar Rp 20,9 triliun, insentif nakes Rp 2,2 triliun. Kemudian pengadaan vaksinasi senilai Rp 1,7 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp 1,2 triliun, dan dukungan APBD untuk penanganan Covid-19 Rp 5,3 triliun.
Selanjutnya, realisasi program perlindungan masyarakat senilai Rp 63,7 triliun. Torehan ini setara dengan 41,1 persen dari total pagu Rp 154,76 triliun.
Pengguna anggaran tersebut digunakan untuk Program Keluarga Harga (PKH) sebesar Rp 14,35 triliun, Kartu Sembako Rp 18,9 triliun, BLT Minyak Goreng Rp 7,2 triliun. Selanjutnya, BLT Desa senilai Rp 14,9 triliun, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) Rp 1,3 triliun, dan Kartu Prakerja Rp 7,1 triliun.
Terakhir, program penguatan pemulihan ekonomi senilai Rp 51,3 triliun. Capaian ini setara dengan 28,7 persen dari total pagu Rp 178,32 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk Program Padat Karya sebesar Rp 8,1 triliun, infrastruktur dan konektivitas Rp 5,4 triliun, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp 1,9 triliun, ketahanan pangan Rp 7,3 triliun.
Kemudian, TIK senilai Rp 4,9 triliun, kawasan industri Rp 0,7 triliun, dukungan UMKM (subsidi KUR dan IJP) Rp 14,6 triliun, dan insentif perpajakan Rp 8,3 triliun.
"Di tengah risiko ketidakpastian global yang eskalatif, program PC-PEN harus responsif dan antisipatif," tutup Airlangga Hartarto.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Kata Sri Mulyani
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi dana PEN tersebut jauh lebih rendah dari realisasi belanja kementerian/lembaga yang telah mencapai di atas 40 persen dari pagu yang dianggarkan.
"Hingga 22 Juli ini realisasinya Rp 146,7 triliun atau 32,2 persen," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (27/7/2022).
Adapun realisasi belanja program PEN tertinggi masih untuk belanja perlindungan sosial. Penyerapannya tercatat mencapai Rp 63,7 triliun atau atau 41,1 persen dari pagu Rp 154,76 triliun.
Dana PEN yang terserap telah digunakan untuk program-program yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
Pada Program Keluarga Harapan (PKH) telah terserap Rp 14,35 triliun yang diberikan 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Lalu program kartu sembako sebesar Rp 18,9 triliun untuk 18,8 juta KPM. Untuk BLT minyak goreng Rp 7,2 triliun kepada 21,8 juga penerima yang disalurkan melalui Kementerian Kesehatan, TNI dan Polri.
Untuk program BLT desa telah terserap Rp 14,9 triliun dan diberikan kepada 7,5 juga KPM. Di program Bantuan Langsung Tunai bagi pedagang kaki lima (PKL) dan atau warung (BTPKLW) sebesar Rp 1,3 triliun.
Program ini disalurkan Polri kepada 683 ribu penerima, TNI menyalurkan kepada 1,4 juta penerima. Terakhir untuk Program Kartu Prakerja Rp 7,1 triliun kepada 2 juta peserta. "Belanja Perlinsos mirip dengan belanja K/L atau belanja lainnya," kata dia.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Penyerapan PEN Sektor Kesehatan Menurun
Sementara itu, penyerapan dana PEN untuk sektor kesehatan sebesar baru mencapai Rp 31,8 triliun atau 25,9 persen dari pagu Rp 122,54 triliun.
Realisasi ini digunakan untuk pembayaran klaim dan insentif nakes, serta insentif perpajakan vaksin, alkes dan penanganan covid melalui dana desa.
"Ini bukan tanda jelek kalau memang Kesehatan menjadi baik dengan covid makin baik, kita tidak berharap penanganan Kesehatan akan terealisasi semuanya. Walaupun tidak tercapai semuanya ini tanda baik,” tutur dia.
Dia pun merincikan dana terserap digunakan untuk klaim pasien Rp 20,9 triliun dan insentif nakes Rp 2,2 triliun. Lalu untuk pengadaan vaksin Rp 1,7 triliun dan dukungan APBD termasuk dana desa untuk penanganan covid.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com