PPATK Yakin Indonesia Lolos Jadi Anggota Penuh FATF

Indonesia menjadi satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota penuh FATF. Terkait hal ini, kesempatan bisa menjadi terbuka.

Tapi di sisi lain, masih ada kemungkinan indoneesia tak diterima dalam FATF. Dalam hal ini, Novian menyebut dampaknya tak akan terlalu besar, apalagi sampai dikucilkan.

"Kalau istilah dikucilkan tentu tidak, namun ada beberapa hal, misalnya Indonesia dianggap di dunia internasional dan negara anggota FATF sebagai negara yang berisiko tinggi sistem keuangannya," ungkap Novian.

"Artinya banyak uang jahat beredar, sehingga Indonsia bukan negara favorrit untuk investasi. Pergaulan di International paling tidak di FATF, ketika melakukan legal assistance tak semulus kalau kita jadi anggota FATF, ada kecurigaan tertentu dalam konteks kerja Indonesia," kata dia menjelaskan.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengakui, syarat masuk untuk jadi anggota penuh FATF memang sulit. Setidaknya, Indonesia perlu memenuhi sebagian besar rekomendasi yang dipersyaratkan.

"Kriteria untuk menjadi anggota FATF tidaklah mudah, dimana negara harus memenuhi setidaknya 31 dari 40 rekomendasi dengan rating largely comply (LC). Tidak mendapatkan nilai partly comply atau not comply pada key recommendation," jelas Ivan kepada Liputan6.com, dikutip Sabtu (30/7/2022).

Syarat lainnya, Indonesia pun tak boleh mendapatkan nilai low atau moderate level atas 7 dari 11 penilaian efektivitas, dan tidak mendapatkan nilai low level atas 3 dari 11 penilaian efektivitas.

Adapun mengutip situs resmi fatf-gafi.org, FATF memahami tiap negara punya kerangka kerja hukum, administratif dan operasional yang beragam, serta sistem keuangan yang berbeda.

Oleh karenanya, FATF menetapkan standar internasional yang harus diterapkan oleh masing-masing negara, melalui langkah-langkah yang disesuaikan dengan keadaan khusus mereka.

Menindaklanjuti hal tersebut, Ivan melanjutkan, PPATK bersama dengan lebih dari 30 instansi pemerintah dan privat sektor telah menghadapi proses kunjungan langsung tim assessor FATF.

Sebanyak 9 assessor dari berbagai negara anggota FATF/APG telah hadir secara fisik ke Indonesia untuk melakukan wawancara tatap muka secara langsung dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rezim APU PPT Indonesia.

"Adapun hasil dari penilaian onsite visit ini akan ditindaklanjuti dengan proses face to face meeting pada bulan Desember 2022. Tahapan ini merupakan tahapan klarifikasi assessor atas temuan yang didapatkan pada proses onsite visit," ungkapnya.

"Tahapan akhir dari proses penilaian mutual evaluation ini adalah pembahasan pada FATF Plenary yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2023," kata Ivan.