Pemerintah Harus Segera Belanja Rp 1.661 Triliun APBN 2022, Semangat!

Raker Kemenkeu dengan Komisi XI DPR RI — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Rapat kerja tersebut terkait evaluasi APBN tahun 2021 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 serta rencana PEN 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Pemerintah masih belum membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar Rp 1.661,6 triliun.

Jumlah tersebut masih sekitar 55 persen dari APBN 2022 sebesar Rp 3.106,4 triliun. Dana ini pun harus direalisasikan dalam waktu 5 bulan ke depan.

"Artinya dari mulai Agustus sampai Desember, kita masih akan perlu membelanjakan sekitar 55 persen dari APBN," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Jakarta, Minggu (14/8/2022).

Sepanjang Januari-Juli 2022, realisasi belanja pemerintah tercatat baru mencapai Rp1.444,8 triliun atau 46,5 persen dari pagu yang dianggarkan. Realisasi tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai Rp 490,7 triliun atau 51,9 persen dari pagu Rp 945,8 triliun.

Belanja K/L cukup signifikan digunakan untuk belanja pegawai. Termasuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13, kegiatan operasional K/L, pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) ke masyarakat.

Presiden Jokowi menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN 2022 di sidang tahunan MPR 2021. Dalam kesempatan itu, Presiden menjelaskan target pertumbuhan ekonomi dan pembelanjaan negara di 2022.

2 dari 3 halaman

Belanja Non Kementerian

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam LIKE IT : Sustain Habit in Investing, Invest in Sustainable Instruments, Jumat (12/8/2022). Dia mengatakan instrumen APBN menjadi instrumen yang sangat penting di dalam menjaga pemulihan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, belanja non K/L telah mencapai Rp 540,6 triliun atau 39,9 persen dari pagu Rp295,3 triliun. Anggaran ini dimanfaatkan untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun. Termasuk THR dan pensiun 13, serta jaminan kesehatan ASN Adapun transfer ke daerah mencapai Rp 413,6 triliun.

Transfer dari pemerintah pusat ini telah mencapai 51,4 persen terhadap pagu anggaran Rp804,8 triliun untuk membiayai biaya operasi sekolah.

“Kita terus memperbaiki berbagai syarat salur dari transfer agar daerah pada saat menerima transfer dari pusat, anggarannya benar-benar bisa dijalankan dan digunakan sesuai dengan tujuan kita semua, yaitu tujuan nasional dan pembangunan nasional,” kata Sri Mulyani.

Dari sisi pembiayaan investasi, hingga 31 Juli 2022 telah mencapai Rp50 triliun. Pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur mendukung belanja modal K/L, khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.

3 dari 3 halaman

Melindungi Masyarakat

Sri Mulyani menyebut, melalui belanja ini APBN terus bekerja di dalam melindungi shock yang terjadi di masyarakat. Semisal subsidi, countercyclical, transfer dan bansos.

"Itu semuanya adalah bantalan yang diberikan oleh APBN agar rakyat tidak terguncang secara hebat dan langsung dari guncangan yang terjadi akibat komoditas yang melonjak sangat tinggi,” kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

apbn
Sistem Operasi
APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Lihat Selengkapnya
apbn
Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
belanja negara
Belanja Pemerintah