Mendag Usul Subsidi BBM Langsung ke Warga Miskin Rp 500 Ribu per Bulan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) langsung untuk rakyat.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan subsidi BBM atau langsung untuk rakyat. Ini diyakini Zulhas, sapaan akrabnya, sebagai solusi ampuh atas bengkaknya subsidi energi 2022 yang tembus Rp500 trilun.

Zulkifli Hasan mengatakan, dengan kondisi internasional yang bergolak, seperti perang Rusia-Ukraina yang tak pernah diramalkan dan berbagai sebab lainnya, harga minyak dan LPG di pasar dunia meroket.

“Akibatnya, subsidi energi tahun 2022 membengkak sampai lebih dari Rp500 triliun atau hampir 30 persen dari pendapatan APBN kita,” katanya saat memaparkan Gagasan dan Visi Misi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang disiarkan channel YouTube PAN Jatim yang dipantau dari Jakarta, Senin (15/8/2022).

Di acara tersebut, ia menyampaikan gagasan sebagai Ketua Umum PAN. “PAN berpendapat subsidi harus lebih berkeadilan, berkelanjutan dan mensejahterakan,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun membeberkan, PAN menawarkan dua solusi, yaitu: Pertama, subsidi energi beralih dari berbasis komoditas menjadi subsidi langsung, dan kedua, mempercepat transformasi energi bersih. “Subsidi langsung diberikan pada warga kita yang miskin,” ucapnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 26 juta orang yang diperkirakan memiliki kebutuhan konsumsi untuk dua motor dan mengkonsumsi 2x3 kilogram LPG per bulan. Sementara listrik, mereka membutuhkan hingga 900 watt.

Menurut dia, dengan subsidi BBM dan LPG warga tak mampu sebesar Rp 500 ribu rupiah per orang per bulan, pemerintah hanya akan menanggung Rp15 triliun per bulan. “Angka ini sekitar Rp180 triliun per tahun,” ungkap Zulkifli Hasan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Antrean BBM subsidi masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Ibu Kota Jakarta. Pengendara keberatan menggunakan BBM non subsidi karena harga yang relatif mahal di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

2 dari 3 halaman

Hemat Anggaran

[Bintang] 20 Mei: 12 Tuntutan Rakyat Indonesia Pada Jokowi — Ilustrasi subsidi BBM (Via: teropongbisnis.com)

Pada saat yang sama, sambung Mendag, pemerintah masih dapat menghemat uang yang dibakar (subsidi BBM saat ini) untuk mempercepat Transformasi Energi Bersih.

Caranya antara lain, pertama, percepatan pemakaian kendaraan listrik; Kedua, memperbanyak kompor listrik bagi rumah tangga; Ketiga, memperluas dan memperbanyak titik-titik pengisian baterai kendaraan listrik; dan keempat, memperbanyak pasokan listrik dari energi baru dan terbarukan.

Transformasi Energi Bersih ini bakal menggunakan banyak bahan yang berasal dari dalam negeri. Dengan demikian, ini sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di Tanah Air. “Artinya kesejahteraan meningkat,” ucapnya. “Sekali lagi PAN menawarkan solusi dari permasalahan bangsa yang akut ini.”

Ia mengusulkan subsidi langsung itu lantaran energi adalah kebutuhan pokok manusia, termasuk manusia Indonesia. “Itu tak bisa dihindari,” timpalnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 3 halaman

Kesenjangan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali meninjau harga barang kebutuhan pokok (bapok), termasuk memastikan ketersediaan minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan rakyat. Kali ini, Mendag Zulkifli Hasan mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (14/8/2022).

Akan tetapi, Zulhas menyadari, saat ini terjadi kesenjangan antara konsumsi dan kemampuan nasional menyiapkan ketersediaan energi.

“Kebutuhan BBM kita per hari 1,6 juta barel, sementara produksi hanya 0,6 juta barel. Artinya kita impor minyak mentah dan BBM per hari 1 juta barel,” ujarnya.

Begitu juga dengan LPG, di mana per tahun kebutuhannya mencapai sekitar 8 juta ton. Dari besaran ini, hanya dipenuhi oleh produksi domestic kurang dari 1 juta ton. “Karena itu, hingga tak kurang dari 7 juta kita harus impor,” papar Mendag.

Padahal, ditegaskan Zulhas, semua impor energi, terutama minyak dan LPG, sangat menguras devisa. “Beban subsidi energi ini memberatkan kita semua. Bapak Presiden sudah lima kali bicara dengan sangat prihatin,” tukas Mendag.

Zulhas tidak menampik, pascapandemi COVID-19, ekonomi masih berada dalam status pemulihan dan daya beli masyarakat juga masih rendah. “Karena itu, bagaimanapun subsidi harus ditanggung negara,” ucapnya tandas.

Namun demikian, secara jangka panjang problem ini harus bisa diatasi. “Sehingga, subsidi tak menyasar lebih banyak pada orang mampu dan kaya. Dengan subsidi langsung, subsidi menjadi tepat sasaran,” imbuhnya.