Puan Maharani Kritik Pemerintah Daerah Punya Visi Misi Sendiri

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti misi pembangunan nasional antara pemerintah pusat di bawah komando Presiden, serta pemerintah daerah di bawah arahan kepala daerah yang masih terpecah-pecah.

Pasca Amandemen UUD 1945, Puan mengatakan, perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap, dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Menurut dia, keberadaan Undang-Undang ini dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, dirasakan belum optimal.

"Bahkan setiap Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota memiliki visi misi pembangunannya masing-masing. Visi dan misi berbangsa dan bernegara digantikan dengan visi dan misi perseorangan setiap Presiden dan Kepala Daerah," keluh Puan dalam Sidang Bersama DPR & DPD RI 2022, Selasa (16/8/2022).

Sehingga, ia melanjutkan, program pembangunan nasional terkesan hanya berjalan dari proyek ke proyek.

"Realitas tersebut yang mengakibatkan pembangunan nasional bangsa Indonesia, sulit berkesinambungan, berorientasi pada jangka pendek, kadar kepentingan nasional yang berbeda-beda," ungkapnya.

Oleh karenanya, Puan mengajak pemerintah pusat dan daerah bisa satu tujuan dalam program pembangunan nasional. Sehingga proyek pekerjaan tidak tercecer di masing-masing program.

"Politik pembangunan ke depan hendaknya dapat mengintegrasikan seluruh wilayah, seluruh pemerintahan pusat dan daerah, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa, dan kebudayaan nasional," tuturnya.