Jokowi: 3 Tahun Indonesia Tak Impor Beras

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022, Selasa (16/8/2022).

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir Indonesia tidak lagi impor beras. Hal itu membuktikan bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri.

“Untuk beras konsumsi, kita sudah tidak lagi impor dalam tiga tahun terakhir. Pembangunan bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional,” kata Jokowi dalam Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022, Selasa (16/8/2022).

Sejalan dengan itu, Indonesia mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute, karena Indonesia dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019.

“Alhamdulillah, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute,” ujar Jokowi.

Sebelumnya Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri mengungkapkan produksi beras setiap tahunnya mengalami surplus lebih tinggi dari kebutuhan konsumsinya sehingga ketersediaan aman dan lebih dari cukup dan bahkan dapat dikatakan Indonesia sudah swasembada beras.

"Pada tahun 2019, beras surplus sebesar 2,38 juta ton, 2020 surplus 2,13 juta ton dan 2021 surplus 1,31 juta ton. Inilah capaian nyata perberasan kita di era pemerintah Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin. Capaian ini tentu di tengah wabah pandemi covid 19," demikian dikatakan Kuntoro Boga di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Di satu sisi, Kuntoro pun menjelaskan, memang adanya impor beras khusus di tahun 2021, terangnya impor ini adalah beras khusus untuk misalnya restoran asing dan menir pecah 100 persen, bukan beras konsumsi umum.

Dari kondisi ini, ia menekankan pentingnya cermat memahami data dengan melihat kode HS agar tidak mengeneralisir importasi beras, sebab faktanya data BPS mencatat Indonesia pada tahun 2021 mengekspor beras untuk konsumsi sebanyak 3,3 ribu ton.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sampaikan pidato di Sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (16/8/2021) pagi.

2 dari 3 halaman

Swasembada, Stok Beras Indonesia Tembus 10 Juta Ton

Kementan Targetkan 8,2 Juta Hektare Sawah untuk 20 Juta Ton Beras — Petani menanam padi di persawahan di kawasan Tangerang, Kamis (3/12/2020). Kementerian Pertanian menargetkan pada musim tanam pertama 2020-2021 penanaman padi mencapai seluas 8,2 juta hektare menghasilkan 20 juta ton beras. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pada hari Minggu (14/8/2022) kemarin, Presiden Joko Widodo menerima penghargaan dari Lembaga Penelitian Padi Internasional (International Rice Research Institution/IRRI) atas keberhasilan Indonesia mewujudkan swasembada beras pada tahun 2019-2021.

Menurut Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri, Indonesia memang saat ini sudah bisa mencukupi kebutuhan beras konsumsi. Bahkan stok beras disebutnya dalam kondisi sangat aman.

Berdasarkan Survei Cadangan Beras Nasional (SCBN) 2022 yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementan dan Badan Pusat Statistik (BPS), Stok beras nasional periode 31 Maret 2022 mencapai 9,11 juta ton beras.

“Bahkan pada 30 April 2022, yaitu menjelang Idulfitri lalu, stok beras nasional meningkat menjadi 10,15 juta ton beras,” disampaikan Kuntoro pada keterangan pers, Senin (15/8/2022).

Dengan ketersediaan beras yang sangat mencukupi, Kuntoro mengungkapkan Indonesia sudah tidak mengimpor beras konsumsi.

“Menurut catatan BPS, Indonesia sudah tidak melakukan impor beras untuk pasar konsumsi, yaitu beras jenis medium,” jelas Kuntoro.

Ia menyebutkan beras yang masih diimpor Indonesia merupakan beras untuk keperluan industri. Tercatat Indonesia mengimpor beras khusus pada tahun 2019 sebanyak 444,51 ribu ton, tahun 2020 sebanyak 356,29 ribu ton, dan tahun 2021 sebanyak 407,74 ton.

“Namun sebanyak 82 hingga 99 persen impor berupa broken rice atau beras pecah untuk bahan baku industri,” "Lagi pula prosentasinya sangat-sangat kecil dibandingkan produksi beras dan stok beras kita", tegas Kuntoro.

Lebih detil, Kuntoro menyebutkan broken rice yang berkode HS 10064090 tersebut sebagian besar digunakan untuk keperluan pakan ternak. Pada tahun 2019, impor broken rice mencapai 98,6 persen dari keseluruhan impor beras, 2020 capai 90,47 persen, dan tahun 2021 sebanyak 81,63 persen.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 3 halaman

RI Jangan Cepat Puas Meski Swasembada Beras

FOTO: Panen Padi Rutin di Kawasan Ujung Menteng — Petani memanen padi dari Sawah Abadi di kawasan Ujung Menteng, Jakarta, Rabu (23/2/2022). Padi hasil panen tersebut tidak dijadikan beras, tapi dijadikan benih untuk dibagikan kepada kelompok tani yang ada di wilayah Jakarta. (merdeka.com/Imam Buhori)

Badan Pangan Nasional/Nasional Food Agency (NFA) mengingatkan Indonesia jangan berpuas diri karena dianggap telah berhasil memperoleh status swasembada beras dari International Rice Research Institute (IRRI).

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengajak seluruh stakeholder pangan merapatkan barisan dan menyamakan visi, serta semakin memperkuat kolaborasi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, mengingat tantangan sektor pangan di 2023 semakin berat.

Pasalnya, ia menilai, kondisi global masih diliputi gejolak seperti perang Rusia-Ukraina, pandemi Covid-19, serta perubahan iklim yang dampaknya semakin dirasakan saat ini.

"Dengan kolaborasi seluruh stakeholder pangan, upaya memperkuat sektor pangan nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi optimistis bisa dilakukan," ujar Arief di Jakarta, Senin (15/8/2022).

Selain merangkul berbagai pihak, Arief menambahkan, melalui tugas dan kewenangan yang dimiliki, NFA terus membangun dan melakukan pembenahan pondasi tata kelola pangan nasional melalui pembaharuan sejumlah regulasi.

Juga melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan perguruan tinggi untuk penguatan teknologi dan digitalisasi, menggandeng dunia usaha seperti BUMN dan swasta guna akselerasi penyerapan hasil pertanian, serta kampanye penganekaragaman konsumsi dan gerakan konsumsi pangan lokal.

Arief menuturkan, untuk menjaga ketahanan pangan, selain intensifikasi dan ekstensifikasi, NFA juga mendorong diversifikasi, melalui gerakan konsumsi pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

"Hal ini sejalan dengan pesan Presiden (Jokowi) yang mengatakan bahwa diversifikasi harus dilakukan agar kita tidak hanya tergantung pada beras. Oleh karena itu, harus kita mulai untuk jenis-jenis bahan pangan yang lainnya," imbuhnya.