Menko Airlangga Pede Indonesia Aman dari Ancaman Hiperinflasi hingga 2023

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam penyampaian Nota Keuangan menegaskan pemerintah akan menjaga tingkat inflasi di level 3,3 persen. Terutama sektor energi dan pangan.

Jokowi menyebut, bantalan menjaga inflasi ini akan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 3,3 persen. Kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan," kata dia dalam Pidato Kenegaraan atas RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Jokowi menyebt, anga inflasi di level ini membuktikan adanya pemulihan permintaan di masyarakat. Artinya, pertumbuhan ekonomi nasional tetap bisa dijaga.

"Asumsi inflasi pada level ini juga menggambarkan keberlanjutan pemulihansisi permintaan, terutama akibat perbaikan daya beli masyarakat," ungkapnya.

Di sisi lain, rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp14.750 per US Dollar. Kemudian, rata-rata suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diprediksi pada level 7,85 persen.

"Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 90 US Dollar per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660 ribu barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari," bebernya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pada kesempatan itu, Jokowi juga medorong adanya ekspansi produksi untuk membuka lapangan kerja. Syaratnya langkah ini dilakukan secara konsisten.

Kemudian, berbagai sumber pertumbuhan baru harus segera diwujudkan. Pelaksanaan berbagai agenda reformasi struktural terus diakselerasi untuk transformasi perekonomian.

"Investasi harus dipacu serta daya saing produk manufaktur nasional di pasar global, harus ditingkatkan," ujar dia.Dengan semakin kuatnya sektor swasta sebagai motor pertumbuhan, maka manajemen kebijakan fiskal dapat lebih diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing.

"Dengan menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal untuk menghadapi risiko dan gejolak di masa depan," ungkap Jokowi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin mempercepat transformasi struktural kedepannya. Tujuannya untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi nasional kedepannya.

Ini sebagai salah satu respons menghadapi berbagai tantangan global yang dihadapi dunia. Jokowi ingin ada nilai tambah yang didapatkan Indonesia.

"Transformasi struktural terus kita pacu untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dan berkelanjutan. Hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi harus diperkuat," kata dia dalam Pidato Kenegaraan atas RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Joko menegaskan sederet tantangan global yang terjadis aat ini tak boleh membawa bangsa menjadi pesimistis. Bahkan ia mengkalim dalam 8 tahun terakhir telah dipupuk modal penting untuk mendiptakan ekosistem pembangunan yang kondusif.

"Pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan masa depan," paparnya.

Disamping itu, ia kembali menegaskan ekonomi hijau terus didorong oleh pemeintah. Penggunaan produk dalam negeri juga harus diprioritaskan, guna mengurangi ketergantungan impor.

"Ekonomi digital juga difasilitasi agar UMKM naik kelas dan melahirkan decacorn baru kelas dunia di masa depan," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan dalam hal ini perlu juga diperhatikan soal keseimbangan antara kebijakan makro dan kebijakan fiskal pemerintah.

"Keseimbangan kebijakan makro-fiskal juga terus dijaga. Konsolidasi fiskal menjadi sangat krusial," ujar dia."Kesehatan APBN ditingkatkan agar adaptif dan responsif dalam jangka menengah dan panjang," tambah Jokowi.