2 Masalah Utama UMKM untuk Berkembang, Permodalan dan Pendapatan

Liputan6.com, Jakarta - Digital Economy Researcher di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan, pengembangan UMKM di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini karena adanya beberapa masalah yang membebani. 

Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019 mengungkapkan bahwa 31,48 persen UMKM di Indonesia mengatakan bahwa permodalan menjadi masalah utama pengembangan bisnis.

"Permodalan untuk UMKM lebih banyak dikeluarkan dari kantong sendiri (25 juta UMKM) dibandingkan dari pinjaman bank atau nonbank," kata Nailul Huda pada Selasa (16/8/2022).

"Ketika pinjaman tidak masuk, maka pilihan (permodalan) berikutnya adalah pinjaman perorangan bisa dari rentenir atau keluarga," lanjut Nailul.

Dia juga mengungkapkan, pendapatan UMKM relatif rendah.

"Pendapatan UMKM terendah terjadi pada jasa informasi dan komunikasi, salah satunya penjual pulsa yang hanya meraih pendapatan Rp 918 ribu per bulan," ungkap Nailul.

Dalam pidato Nota keuangan 2023 di Gedung DPR/MPR RI pada Selasa (16/8/2022), Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta perusahaan decacorn maupun unicorn untuk membantu sebanyak mungkin pelaku UMKM memasuki ekonomi digital atau go digital.

Hal ini demi mendorong UMKM domestik segera naik kelas.

"UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas," ujarnya dalam pembukaan sidang tahunan MPR RI di Jakarta.

Jokowi menyampaikan, digitalisasi telah terbukti efektif mendorong UMKM maupun perusahaan rintisan naik kelas. Dia mencatat, digitalisasi ekonomi di Tanah Air telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn.

Presiden mencatat, 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.