PNBP 2023 Ditargetkan Rp 426,3 Triliun, Turun karena Hal Ini

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan alasan penerimaan negara bukan pajak dari SDA diprediksi menurun, disebabkan karena dua faktor. Pertama, liftingnya tidak naik.

“Lifting nya tidak naik, makannya kita menyebutkan penerimaan negara bukan pajak dari SDA kita turun karena dua faktor, liftingnya naik dan harganya kalau kita lihat minyak dan batubara akan turun,” ujarnya.

Dilihat dari paparan Menkeu, faktor kedua, harga CPO yang mengalami penurunan, dari sebelumnya USD 1.300 per metric ton diprediksi turun ke USD 920 per metric ton pada 2023.

Kemudian, untuk batubara dari USD 251 per ton diprediksi turun menjadi USD 200 per ton pada 2023, dan minyak dari USD 105 MBOPD diprediksi turun USD 90 MBOPD.

“Inilah suasana yang extraordinary lagi, karena gejolak dari volatilitas harga mempengaruhi postur APBN kita, tapi kita tidak boleh membiarkan gejolak ini kemudian mempengaruhi program-program pemerintah, maka kita tetap menjaga belanja Pemerintah terutama yang prioritas walaupun penerimaannya masih mengalami berbagai dinamika,” pungkas Menkeu.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani meminta agar Pemerintah mengantisipasi berbagai faktor global dan nasional, yang dapat memberikan tekanan kepada kemampuan keuangan negara dalam melaksanakan APBN 2023.

Hal itu disampaikan Puan dalam pembukaan pidato Kenegaraan Presiden Ri Pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, Selasa (16/8/2022).

“APBN 2023, perlu mengantisipasi berbagai dinamika global, konflik geopolitik, perkembangan kebijakan moneter global, stagflasi, perkembangan harga komoditas strategis (seperti minyak bumi), kerentanan produksi pangan global, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal APBN dan ketahanan APBN, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara, peningkatan belanja khususnya subsidi, serta pembiayaan defisit melalui SBN,” kata Puan.

Pada masa sidang sebelumnya, DPR RI bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun Anggaran 2023, dengan asumsi makro Pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,3 persen hingga 5,9 persen dan Laju inflasi pada kisaran 2 persen hingga 4 persen.

Kemudian, asumsi pendapatan Negara diperkirakan berada pada besaran 11,19 persen PDB hingga 12,24 persen PDB, dengan Pendapatan Perpajakan sebesar 9,3 persen PDB hingga 10 persen PDB; Belanja Negara sebesar 13,8 persen PDB hingga 15,1 persen PDB; serta Defisit berada pada besaran 2,61 persen PDB hingga 2,85 persen PDB.

Lebih lanjut, Puan menyampaikan, APBN 2023 ini merupakan konsolidasi APBN kembali kepada defisit dibawah 3 persen PDB. Sehingga menempatkan Pemerintah untuk dapat melakukan usaha terbaik dalam mengoptimalkan penerimaan negara, pilihan prioritas belanja, dan ruang pembiayaan yang semakin terbatas.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, setiap Kementerian/Lembaga ikut berkontribusi melalui upaya, kebijakan dan program yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi nasional.