Harga Pangan di HUT RI ke-77: Cabai Turun, Minyak Goreng Kemasan Naik

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam penyampaian Nota Keuangan menegaskan pemerintah akan menjaga tingkat inflasi di level 3,3 persen. Terutama sektor energi dan pangan.

Jokowi menyebut, bantalan menjaga inflasi ini akan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 3,3 persen. Kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan," kata dia dalam Pidato Kenegaraan atas RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Jokowi menyebt, anga inflasi di level ini membuktikan adanya pemulihan permintaan di masyarakat. Artinya, pertumbuhan ekonomi nasional tetap bisa dijaga.

"Asumsi inflasi pada level ini juga menggambarkan keberlanjutan pemulihansisi permintaan, terutama akibat perbaikan daya beli masyarakat," ungkapnya.

Di sisi lain, rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp14.750 per US Dollar. Kemudian, rata-rata suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diprediksi pada level 7,85 persen.

"Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 90 US Dollar per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660 ribu barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari," bebernya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Badan Pangan Nasional/Nasional Food Agency (NFA) mengingatkan Indonesia jangan berpuas diri karena dianggap telah berhasil memperoleh status swasembada beras dari International Rice Research Institute (IRRI).

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengajak seluruh stakeholder pangan merapatkan barisan dan menyamakan visi, serta semakin memperkuat kolaborasi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, mengingat tantangan sektor pangan di 2023 semakin berat.

Pasalnya, ia menilai, kondisi global masih diliputi gejolak seperti perang Rusia-Ukraina, pandemi Covid-19, serta perubahan iklim yang dampaknya semakin dirasakan saat ini.

"Dengan kolaborasi seluruh stakeholder pangan, upaya memperkuat sektor pangan nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi optimistis bisa dilakukan," ujar Arief di Jakarta, Senin (15/8/2022).

Selain merangkul berbagai pihak, Arief menambahkan, melalui tugas dan kewenangan yang dimiliki, NFA terus membangun dan melakukan pembenahan pondasi tata kelola pangan nasional melalui pembaharuan sejumlah regulasi.

Juga melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan perguruan tinggi untuk penguatan teknologi dan digitalisasi, menggandeng dunia usaha seperti BUMN dan swasta guna akselerasi penyerapan hasil pertanian, serta kampanye penganekaragaman konsumsi dan gerakan konsumsi pangan lokal.

Arief menuturkan, untuk menjaga ketahanan pangan, selain intensifikasi dan ekstensifikasi, NFA juga mendorong diversifikasi, melalui gerakan konsumsi pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

"Hal ini sejalan dengan pesan Presiden (Jokowi) yang mengatakan bahwa diversifikasi harus dilakukan agar kita tidak hanya tergantung pada beras. Oleh karena itu, harus kita mulai untuk jenis-jenis bahan pangan yang lainnya," imbuhnya.

Kondisi Indonesia memang masih terbilang aman dari krisis pangan global. Ketersediaan komoditas pangan strategis masih terjamin dan harga relatif stabil. Meski begitu, Kementerian Pertanian (Kementan) meminta masyarakat dan pelaku industri pangan untuk terus waspada terhadap potensi krisis pangan global.

Kuntoro Boga Andri Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan mengatakan, bagi banyak negara, saat ini krisis pangan sudah di depan mata. 

Menurut laporan Global Crisis Response Group Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekitar 1,6 miliar orang di 94 negara menghadapi setidaknya satu dimensi krisis pangan, energi, dan sistem finansial. Potensi terjadinya krisis pangan global karena adanya gangguan rantai pasok yang membuat harga berbagai komoditas melonjak. 

Kuntoro melanjutkan, Perang Ukraina – Rusia, perubahan iklim, dan pandemi covid-19 yang belum sepenuhnya usai, menyebabkan adanya tren di kalangan negara-negara sentra produksi pangan mulai melakukan restriksi ekspor ke negara-negara lain. Sepanjang Juni 2022, International Food Policy Research Institute (IFPRI) menyebut ada berbagai kebijakan restriksi ekspor di beberapa negara, baik berupa pelarangan, izin, dan atau pajak ekspor. 

Salah satu komoditas dibatasi adalah gandum. Sejumlah negara penghasil gandum, seperti Rusia, India, Serbia, Mesir, Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Kosovo, mengeluarkan kebijakan restriksi. Langkah ini diambil untuk tetap menjaga stabilitas pangan di negara mereka masing-masing. 

“Perang Rusia - Ukraina juga sangat memengaruhi pasokan gandum untuk kebutuhan global. Menurut laporan FAO, sekitar 50 negara menggantungkan sekitar 30% impor gandumnya dari Rusia dan Ukraina,” kata Kuntoro.

Kondisi ini turut mendapat perhatian besar dari pemerintah. Meski gandum bukan komoditas pangan utama, tapi kebutuhan gandum di Indonesia sangat tinggi. Padahal gandum bukan produk asli Indonesia dan sulit untuk dibudidayakan. Sehingga kebutuhan gandum masih dipasok oleh impor.