B20 Indonesia: Penggunaan Energi Masa Depan Harus Efisien dan Berkelanjutan

Shinta menegaskan perlunya kolaborasi yang kuat antara sektor publik dengan sektor swasta di seluruh dunia untuk memitigasi kendala dan kekhawatiran dalam transisi energi termasuk akses ke energi bersih, dukungan pendanaan dan teknologi.

B20, lanjut Shinta, menggandeng erat L20 yang menekankan bahwa transisi energi harus memperhatikan masyarakat luas dan sedang mengembangkan rekomendasi untuk mengurangi dampak keuangan dan mengatasi hilangnya mata pencaharian akibat transisi energi.

“Sebagai Presidensi B20-G20, Indonesia memiliki kesempatan untuk membangun gerakan internasional yang lebih kuat di transisi energi menuju masa depan energi yang berkelanjutan melalui lebih banyak menjalin kerjasama untuk memfasilitasi akses ke layanan energi yang terjangkau dan inklusif, menciptakan pendidikan, inovasi teknologi dan terobosan yang bagus dengan merumuskan strategi yang konsisten dan jangka panjang" jelasnya.

Selain itu, B20 Indonesia juga menaruh perhatian yang kuat pada ketahanan energi. Shinta menyoroti konstelasi geopolitik dan geoekonomi yang bisa menciptakan ketidakpastian terhadap produksi dan konsumsi energi sehingga perlu kolaborasi dan partisipasi untuk membangun ketahanan energi di masa mendatang, terutama energi baru terbarukan.

B20 Indonesia, kata Shinta, meminta dukungan dan kolaborasi semua kepala negara dan pebisnis dunia, untuk mencapai pemulihan ekonomi dan menghadapi krisis global, salah satunya melalui legacy dan rekomendasi kebijakan yang akan dibawa ke KTT G20. Presidensi B20 Indonesia juga sambung Shinta menyoroti beberapa legacy program yang berpotensi besar bisa dilakukan kolaborasi.

Pertama terkait The Carbon Center of Excellence untuk menavigasi topik perdagangan karbon melalui pusat pengetahuan dan pusat berbagi praktik terbaik.

Kedua, menginisiasi Global Blended Finance Alliance untuk SDGs sebagai salah satu terobosan dalam pendanaan yang merupakan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga filantropi, akademisi dan pemangku kebijakan lainnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan transisi energi harus dilakukan dalam upaya menghindari dampak dari perubahan iklim yang mengakibatkan bencana global. Namun, kata Arsjad, terdapat kesenjangan pembiayaan antara negara maju dan berkembang dalam upayanya mengatasi perubahan iklim.

“Kesenjangan pembiayaan ini perlu diatasi melalui kolaborasi bersama antara negara maju dengan negara berkembang. Selain persoalan pembiayaan, transfer pengetahuan dan teknologi juga diperlukan untuk membangun kapabilitas dan adopsi teknologi baru dalam bidang energi hijau serta digitalisasi dinegara-negara berkembang,” jelas Arsjad.

Arsjad mengajak semua pihak untuk ambil bagian dalam pengembangan ekonomi dan menahan laju emisi yang kian hari makin memprihatinkan. Untuk transisi energi menuju net zero emission pada 2060, Indonesia hingga saat ini masih membutuhkan investasi sekitar USD 25 miliar per tahun.

Komitmen dan target itu bisa tercapai melalui kolaborasi yang kuat antara sektor swasta dan publik serta pihak internasional untuk membangun lingkungan hijau.

“Indonesia telah terbukti memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar di pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, angin dan tenaga surya dan itulah jalan kami harus memilih. Indonesia adalah masa depan energi terbarukan pemasok terbesar di Asia Tenggara dan dunia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arsjad mengatakan KADIN Indonesia sebagai sebagai perwakilan dunia bisnis memiliki peranan sentral untuk membantu mendorong Indonesia mencapai komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) dan berkomitmen untuk menjadi Net Zero Organization pada 2060.

Terkait inisiatif Net Zero, KADIN Indonesia kata Arsjad memiliki Net Zero Hub.

“Inisiatif KADIN Net Zero Hub ini memiliki peran sentral untuk mengajak setiap perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan pemimpin di Indonesia, untuk turut membuat komitmen nol emisi. KADIN Net Zero Hub akan memiliki tiga aspek kunci. Pertama, sebagai inisiatif strategis KADIN. Kedua, sebagaipusat publikasi KADIN terkait net zero.

Ketiga, sebagai jembatan antara dunia usaha dengan pemerintahuntuk mencapai net zero, sekaligus peluang untuk menciptakan nilai tambah,” ujarnya.

Sementara itu, President Director PT Pertamina (Persero) sekaligus Chair of Task Force Energy, Sustainability and Climate (TF ESC) B20, Nicke Widyawati mengatakan peran bisnis dalam agendatransisi energi selaras dengan isu prioritas Pokja Transisi Energi. Komunitas bisnis sangat fundamental untuk 3 pilar utama transisi energi, yaitu mengamankan aksesibilitas energy, peningkatan teknologi energicerdas dan bersih serta pembiayaan energi terdepan.

Dari ketiga pilar tersebut, saat ini TF ESC B20 merumuskan dalam bentuk rekomendasi dan tindakanmenjadi tiga prioritas utama, yaitu; pertama, mempercepat transisi ke penggunaan energi berkelanjutan dengan mengurangi intensitas karbon.

Hal ini dapat dicapai dengan efisiensi energi, pengurangan bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara yang tidak efisien, mitigasi emisi pada sektor-sektor yangsulit dikurangi, kemudahan aliran pembiayaan, dan teknologi inovasi iklim.

Rekomendasi kedua, untuk memastikan transisi yang adil, teratur, dan terjangkau menuju penggunaan energi yang berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai dengan menangani 4 bidang utama, yaitu transisi yang teratur dalam sumber energi primer, partisipasi UMKM dalam transisi energi, kesiapan transisi tenaga kerja, dan praktik pertambangan yang berkelanjutan.

Lalu rekomendasi ketiga, untuk meningkatkan akses bagi konsumen untuk mengkonsumsi energi yang bersih dan modern. Hal ini dapat didukung dengan menerapkan solusi energi terintegrasi, akses energi bersih untuk rumah tangga dan UMKM serta transisi dengan basis yang luas.

“Oleh karena itu, akan sangat dihargai untuk memperoleh dukungan dari komunitas bisnis melalui kolaborasi intra-negara untuk mempercepat akses pada tingkat konsumen ke solusi energi bersih dan modern, seperti teknologi hemat energi yang terjangkau untuk rumah tangga dan UMKM. Hal ini sangatbermanfaat untuk rekomendasi kami,” ujar Nicke.

Sacha Winzenried, B20 Team Leader untuk PwC sebagai Knowledge Partner untuk Energy, Sustainability & Climate Task Force dan Energy, Utilities & Resources Advisor di PwC Indonesia menambahkan, mendapatkan transisi energi yang tepat sangat penting dalam banyak dimensi: teknologi, strategi, lingkungan dan ekonomi. Skala besar dari investasi yang dibutuhkan khususnya di negara berkembang, menjadi jelas, dan begitu juga manfaatnya.

"Meski kebutuhan untuk mempercepat transisimenuju energi berkelanjutan tidak lagi dipertanyakan, masih banyak tantangan ke depan jika langkah transisi tersebut tidak sesuai dengan target global. G20 memiliki peran besar dalam memastikan ekonomi maju dan berkembang memiliki akses ke pendanaan dan kemajuan teknologi yang diperlukan sehingga dapat memastikan transisi yang adil dan terjangkau untuk semua," tutup dia.