Sidak SPBU di Tangerang, Erick Thohir Jamin Stok Pertalite dan Solar Aman

Sebelumnya, pemerintah masih menggodok opsi pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan solar. Salah satu pilihan dengan melarang kendaraan yang masuk kategori tidak layak mendapat instentif.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah akan memilih skema pembatasan konsumsi BBM subsidi yang paling tepat. Oleh sebab itu sampai saat ini kajian dilakukan secara menyeluruh.

"Ada banyak opsinya, kita pilih yang terbaik," kata Arifin, di Kantor Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat (19/8/2022).

Salah satu opsi pembatasan konsumsi BBM bersubsidi adalah dengan menetapkan jenis dan spesifikasi kendaraan yang berhak dan tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi.

"Kendaraan mana yang menurut kita mana yang mampu mobilnya. itu kita lihat lagi opsinya," tutur Arifin.

Melalui pembatasan tersebut pemerintah juga akan memperbaik tata kelola penyaluran subsidi BBM agar tepat sasaran, saat ini upaya tersebut pun telah dilakukan pendaftaran melalui website subsiditepat.mypertamina.id dan aplikasi MyPertamina.

"Yaitu kita nanti minta mengenai orang yang harus makai pertalite itu yang jenis kendaraan yang kayak apa. Itu kita akan perbaiki dan lewat Mypertamina juga melalui digitalisasi. Sekarang sudah mulai bergulir," imbuhnya.

Arifin mengungkapkan, kompensasi pada BBM subsidi bertambah berat seiring dengan kenaikan harga minyak dunia yang terjadi belakangan ini. Dia pun mewaspadai harga minyak akan terus naik, seiring meningkatnya konsumsi minyak akibat memasuki musim dingin di negara barat.

"Tapi kita harus waspadai kuartal 4 nih kan itu demand minyak masih tinggi untuk listrik, terutama di negara-negara yang ada musim dinginnya, Kita harus antisipasi," tuturnya.

Terkait dengan menipisnya kuota BBM subsidi, Arifin menyatakan, pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyakarat dengan memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

"Kita berupaya supaya masyarakt tidak kekurangan bahan bakar tapi di lain sisi juga bahan bakar yang memang ini kan bahan bakar yang diberikan untuk membantu masyarakat yang daya belinya itu belum cukup. Jangan sampai yang udah cukup satu rumah punya 3 mobil, 5 mobil," pungkasnya. 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah telah menggelontorkan APBN dalam jumlah tidak sedikit untuk subsidi BBM, yakni lebih dari Rp 502 triliun.

Tujuannya, agar harga sejumlah jenis BBM seperti Pertalite dan Pertamax masih di bawah harga keekonomian dan ramah kantong konsumen. Hal ini menjadi salah satu cara untuk menahan kenaikan angka inflasi.

"Kita lihat harga keekonomian Pertamax Rp 15.150 per liter. Namun kita masih memberikan harga eceran Rp 12.500 per liter. Demikian juga Pertalite, harga keekonomiannya Rp 13.150 per liter, ecerannya masih Rp 7.650 per liter," papar Airlangga dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Airlangga lantas membandingkannya dengan harga BBM di sejumlah negara tetangga, sebut saja Thailand, Vietnam dan Filipina. Namun, dia tidak merinci harga tersebut untuk BBM jenis apa.

"Di negara lain misal Thailand, di Rp 19.500 (per liter), Vietnam Rp 16.645 per liter. Filipina Rp 21.352 (per liter). Sehingga kita relatif masih di bawah negara ASEAN lain," terang dia.

Adapun subsidi BBM ini dijaga agar tidak menimbulkan laju inflasi tinggi seperti yang sekarang terjadi di banyak negara.

Untuk itu, Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah terus mengerahkan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mendorong agar program kebijakan terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi juga komunikasi secara efektif dengan masyarakat.

"Sehingga tentu tantangan hyperinflation (Hiperinflasi) kelihatannya bisa kita tangani di tahun ini. Demikian pula di tahun depan," tandasnya.