Dialog B20-G20: Investor Global Kini Lirik Bisnis Ramah Lingkungan

Dalam kesempatan yang sama, Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani dalam sambutannya mengatakan forum ini merupakan sarana untuk mengomunikasikan kembali rekomendasi kebijakan yang sudah dirumuskan B20 I&C TF untuk dibawa ke KTT G20. Saat ini, kata Shinta, fokus pada profit tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran bagi kesuksesan praktik bisnis.

Dunia menyepakati, entitas bisnis harus mengadopsi prinsip ESG dengan baik demi keberlanjutan usaha di masa depan. B20 Indonesia berkomitmen untuk mendorong pelaku bisnis tanah air dan global agar mengembangkan dan mengadopsi praktik-praktik bisnis dan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan berintegritas.

Selain itu, sambung Shinta, empat bidang fokus utama dari I&C TF ini menggemakan pesan-pesan utama yang serupa dengan task force lainnya mengenai literasi keamanan siber dan penerapan ESG.

Shinta juga menegaskan, rekomendasi kebijakan dari I&C TF akan mendorong realisasi legacy B20 Indonesia. Dalam percepatan transisi hijau, B20 menjalankan dua legacy yakni Carbon Center of Excellence yang akan membantu bisnis memahami dan menavigasi topik perdagangan karbon melalui pusat pengetahuan dan pusat berbagi praktik, sementara Global Blended Finance Alliance akan membantu menghubungkan pemilik proyek hijau dengan calon investor untuk

“Rekomendasi I&C TF juga memperkuat tata kelola guna mengurangi risiko kejahatan duniamaya pada implementasi program warisan layanan kesehatan B20, yakni sebuah sistempemantauan patogen global digital yang ‘Always-On’ serta kampanye Global ‘One Shot’. Legacy ini mendorong transformasi digital layanan kesehatan, utamanya soal keamanan riwayat datapasien,” kata Shinta.

Lebih lanjut, kebijakan pemerintah melalui G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) jugasejalan dengan rekomendasi I&C TF, terutama rekomendasi kedua tentang pembinaan tindakankolektif untuk mengurangi risiko integritas.

Oleh karena itu, B20 percaya dengan menerapkan rekomendasi kebijakan dan mendukung fokus ACWG, negara-negara G20 dapat mengurangi kasus korupsi mereka.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Sementara itu dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid, menjelaskan inovasi praktik pembangunan berkelanjutan, transparan, berintegritas dan bisnis yang jauh dari praktik kecurangan akan mempercepatpemulihan ekonomi dan akan membuat pondasi yang kuat bagi tata kelola dunia yang lebih adilbaik itu secara ekonomi maupun sosial.

“Di dunia yang maju secara digital, di mana informasi bergerak dengan kecepatan cahaya, pentingnya integritas dan kepatuhan dalam bisnis memainkan peran penting dalam pertumbuhan mereka, karena reputasi dapat dibuat atau dihancurkan dalam hitungan detik. Sayangnya, kerusakan reputasi bukan satu-satunya ancaman yang dihadapi bisnis karena kurangnya integritas. Risiko pelanggaran peraturan dari praktik bisnis yang tidak bermoral membuat kita terkena denda dan hukuman lainnya,” ujar Arsjad.

Arsjad menambahkan, untuk menciptakan dunia yang inklusif dan berkelanjutan, salah satu kuncinya adalah upaya kolaboratif antara sektor publik dan swasta. Rekomendasi kebijakan I&CTF memungkinkan praktik integritas bisnis, mendorong pertumbuhan ekonomi, membantu bisnis untuk menumbuhkan kepercayaan publik, serta membangun modal keuangan dan reputasi mereka.

Dalam dialog ini, hadir pula Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud M. D. dan Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury.

Dalam pidatonya, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan perekonomian Indonesia tetap tangguh dalam berbagai dinamika global yang ada. Ini menunjukkan bahwa prospek pemulihan ekonomi di Indonesia memberikan optimisme tersendiri bagi investor asing.

“Meskipun keberhasilan itu telah kita capai di tengah tantangan global saat ini, kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa risiko korupsi dan pelanggaran suap, pencucian uang, kejahatan dunia maya dan pembiayaan terorisme meningkat selama krisis pandemi ini. Hal ini membuat pemerintah dan swasta harus menjalin kemitraan erat untuk melakukan mitigasi dan melakukan praktik bisnis serta layanan publik yang transparan, efektif dan adil,” ujar Airlangga.

Sementara itu, Menko Polhukam, Mahfud M. D., dalam sambutannya menyoroti mengenai upaya pemerintah Indonesia memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme demimenciptakan iklim usaha dan proses bisnis yang bertanggung jawab dan transparan.

Mahfud berharap, dialog B20-G20 ini dapat mendorong transparansi dan integritas dalam praktik bisnis serta meningkatkan kerja sama yang lebih erat dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.

Hal senada juga dikatakan Wakil Menteri BUMN, Pahala Mansury, yang mengatakan saat ini kementeriannya telah memulai transformasi dengan berfokus pada beberapa hal termasukintegritas, tata kelola, serta mengimplementasikan ESG untuk diterapkan di seluruh BUMN Indonesia.

Pahala menambahkan, BUMN merupakan entitas bisnis sekaligus cerminan darinegara sehingga harus terdepan dalam menerapkan prinsip integritas dan kepatuhan dalamberbisnis.

Dari dua panel diskusi yang diadakan pada acara dialog tersebut, delapan panelis yang merupakan praktisi dari berbagai negara juga menyuarakan hal yang sama terkait tantangan dibidang integritas dan kepatuhan yang dihadapi oleh dunia bisnis saat ini.

Secara internal, hal ini dapat diselesaikan dengan penerapan tata kelola yang berkelanjutan di perusahaan, salah satunya dengan mengintegrasikan penerapan sistem etika, risiko dan kepatuhan dalam perusahaan; mempekerjakan pimpinan perusahaan yang paham dan berpengalaman tentang praktek keberlanjutan sehingga dapat menerapkan ‘tone at the top’; dan adanya peran pemantauan yang independen atas aktifitas perusahaan baik dari internal maupun eksternal.

Selain itu, dalammelaporkan penerapan tata kelola berkelanjutan perusahaan, diperlukan satu standar penyusunan laporan yang diakui secara global sehingga memudahkan para pemangku kepentingan dalam membandingkan dan menganalisis performa sebuah perusahaan, mengingat saat ini investortidak hanya fokus pada performa keuangan saja dalam menentukan investasinya.

Namun, penerapan standar yang seragam ini tidaklah mudah dan perlu mendapatkan dukungan penuhdari pemerintah. Kemudian, secara eksternal, perlu dilakukan Aksi Kolektif antar-pihak karena sebuah perusahaan tidak bisa berdiri sendiri untuk memerangi isu integritas.

Kerja sama dariperusahaan sejenis, perusahaan rantai pasokan, pemerintah, maupun masyarakat sipil sangatdiperlukan guna mewujudkan iklim bisnis yang lebih baik.

Keempat rekomendasi yang diusung oleh I&C TF merupakan hasil diskusi panjang dan pendapatdari berbagai pihak yang merefleksikan keadaan dan kebutuhan yang dialami oleh mayoritas negara.

Untuk itu, agar rekomendasi tersebut dapat didengar dan diterapkan oleh negara-negara G20, I&C TF akan mempromosikan rekomendasi tersebut secara aktif dalam beberapa acara yang berlangsung hingga bulan Oktober mendatang bersama dengan berbagai organisasi nasional dan internasional.