Kemenkeu: Bentuk Cinta ASN ke Indonesia, Jangan Korupsi!

Heru meyakini bahwa Pancasila tidak boleh berubah, dasar kita berpikir tidak boleh berubah meskipun barangkali dalam implementasinya belum penyesuaian dengan baik, karena masalah protokol kesehatan ataupun mengikuti perkembangan zaman dan teknologi salah satu yang tentunya perlu dijadikan sebagai referensi.

“Ini momentum yang sangat tepat bagi kita untuk bisa me-recharger pikiran kita atau cara pandang kita sehingga hal-hal yang fundamental tetap kita pegang. Tetapi cara bekerja kita bisa dengan perkembangan yang tadi saya sampaikan, apakah itu karena teknologi atau cara kerja baru ini bisa saja secara operasional in ada perubahan -perubahan tetapi dasarnya tetap yaitu bahwa Pancasila Pancasila,” ujarnya.

Dia menegaskan, Pancasila mengandung banyak sekali esensi-esensi dasar, sehingga dalam memberikan layanan SDM Kementerian Keuangan harus berpegang teguh baik itu dalam bentuk cinta kepada tanah air, menghormati keberagaman kebhinekaan, persatuan dan kesatuan dan sebagainya.

“Kami meyakini bahwa penguatan yang terus-menerus diperlukan supaya kita terus Semakin kuat dan tidak lupa mengenai dasar negara kita. Ini juga Inline dengan apa yang di selalu dikemukakan oleh pimpinan kami Menteri Keuangan yaitu Jangan Pernah lelah mencintai negeri,” pungkasnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai melaksanakan asesmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Asesmen ini dilaksanakan setelah penerbitan landasan hukum pemindahan ibu kota negara melalui Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

BKN mulai melakukan pemetaan potensi dan kompetensi (talent mapping) ini akan menyasar ASN di sejumlah instansi pemerintah pusat, yakni ASN Kementerian dan Lembaga yang bertugas dan berkantor di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dan sekitarnya.

Dikutip dari keterangan tertulis BKN, Senin (1/8/2022), untuk merealisasikan tugas pemindahan ASN ke IKN, BKN melalui Pusat Penilaian Kompetensi ASN sedang menyiapkan dua tahapan utama dalam proses asesmen ASN menuju IKN. 

Pertama, menyusun dan mengembangkan instrumen atau metode asesmen yang akan digunakan untuk memetakan potensi dan kompetensi ASN sesuai dengan tuntutan kebutuhan kompetensi pada IKN yang mengusung konsep smart city dan pengelolaan pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE).

Kebutuhan yang diperlukan adalah kompetensi manajerial dan sosiokultural, kompetensi literasi digital dan emerging skills. Instrumen atau metode asesmen ini dirancang berbasis IT yang dapat digunakan secara masal sehingga lebih efisien dan lebih cepat serta telah terintegrasi dengan SI-ASN.

Kedua, BKN juga tengah menyiapkan mekanisme pelaksanaan asesmen ke PNS yang direncanakan akan dilakukan bertahap dan dibagi menjadi 5 klaster.

BKN menargetkan pengembangan instrumen atau alat ukur penilaian kompetensi ini akan selesai pada September 2022 sehingga pelaksanaan pemetaan penilaian kompetensi bagi ASN Instansi Pusat dapat dimulai pada 2022.

Target terdekat adalah BKN akan melaksanakan pemetaan atau penilaian kompetensi bagi ASN Instansi Pusat yang masuk pada klaster pertama dan seterusnya sesuai dengan skenario tahapan pemindahan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada pelaksanaan pemetaan kompetensi tahap awal di tahun 2022 sampai dengan 2023 ditargetkan sejumlah 60.000 ASN, meliputi 20 ribu ASN di tahun 2022 dan 40 ribu ASN pada tahun 2023.

Dalam keseluruhan proses pelaksanaan asesmen ASN ke IKN, BKN akan bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah pusat terkait, seperti KemenPPN/Bappenas dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).