BI Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI 5,5 Persen di Kuartal III-2022

Digital Economy Researcher Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda menyebut, selama pemerintah Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan banyak yang gagal mencapai target yang sudah ditetapkan.

Nailul Huda, yang mengutip data APBN memaparkan bahwa di tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 4,9 persen, lebih rendah dari target 5,7 persen.

Berlanjut pada tahun 2016, dimana pertumbuhan ekonomi menyentuh 5,02 persen atau lebih rendah dari target 5,2 persen.

Kemudian pada tahun 2019, ekonomi Indonesia tumbuh hanya 5,02 persen dari target 5,3 persen.

Hingga pada tahun 2020, ekonomi Indonesia susut -2,07 persen atau jauh dibawah target 5,3 persen, diikuti 3,7 persen pada 2021 lalu yang lebih rendah dari target 5 persen.

"Kecuali di tahun 2022, di mana realisasi triwulan II (ekonomi Indonesia) tumbuh 5,44 persen, lebih tinggi dibandingkan target APBN," kata Nailul Huda, dalam acara diskusi publik Tanggapan Atas Pidato Kenegaraan Presiden 2022, dikutip Selasa (16/8/2022).

Menurut Nailul, ekonomi Indonesia di triwulan kedua 2022 ini sangat dibantu dengan musim Ramadhan dan Lebaran, di mana pertumbuhan konsumsi masyarakat cukup tinggi.

"(Periode Ramadhan dan Lebaran) ini yang menjadikan pertumbuhan ekonomi triwulan II relatif lebih tinggi," bebernya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Lebih lanjut, Nailul menyebut, dia tidak melihat lagi fenomena yang bisa menarik konsumsi masyarakat lebih tinggi di triwulan III maupun triwulan IV, ditambah dengan inflasi yang juga meningkat.

"Kita masih menunggu hingga akhir tahun, apakah ekonomi akan melebihi 5,2 persen atau kurang dari angka itu," ucapnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,3 persen.

“Dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan kita capai, serta potensi risiko dan tantangan yang kita hadapi, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2023 adalah pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3 persen,” kata Jokowi dalam pidato Nota keuangan 2023 di Gedung DPR/MPR RI, Selasa (16/8/2022).

Di sisi lain, IMF memprediksi ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 6 persen di 2023 mendatang.

"Hal ini mengartikan pesimistis Pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, di mana lebih rendah dari proyeksi yang dikeluarkan oleh IMF," imbuh Nailul. 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin mempercepat transformasi struktural kedepannya. Tujuannya untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi nasional kedepannya.

Ini sebagai salah satu respons menghadapi berbagai tantangan global yang dihadapi dunia. Jokowi ingin ada nilai tambah yang didapatkan Indonesia.

"Transformasi struktural terus kita pacu untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dan berkelanjutan. Hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi harus diperkuat," kata dia dalam Pidato Nota Keuangan RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Joko menegaskan sederet tantangan global yang terjadi saat ini tak boleh membawa bangsa menjadi pesimistis. Bahkan ia mengkalim dalam 8 tahun terakhir telah dipupuk modal penting untuk mendiptakan ekosistem pembangunan yang kondusif.

"Pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan masa depan," paparnya.

Disamping itu, ia kembali menegaskan ekonomi hijau terus didorong oleh pemerintah. Penggunaan produk dalam negeri juga harus diprioritaskan, guna mengurangi ketergantungan impor.

"Ekonomi digital juga difasilitasi agar UMKM naik kelas dan melahirkan decacorn baru kelas dunia di masa depan," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan dalam hal ini perlu juga diperhatikan soal keseimbangan antara kebijakan makro dan kebijakan fiskal pemerintah.

"Keseimbangan kebijakan makro-fiskal juga terus dijaga. Konsolidasi fiskal menjadi sangat krusial," ujar dia.

"Kesehatan APBN ditingkatkan agar adaptif dan responsif dalam jangka menengah dan panjang," tambah Jokowi.