BI Yakin Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,3 Persen di 2022, Ini Pemicunya

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2022 mencapai 5,5 persen. Angka ini lebih tinggi dari kuartal II lalu yang mencapai 5,44 persen secara tahunan atau year on year/yoy.

"Dengan demikian, perbaikan ekonomi domestik terus berlanjut," kata kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual hasil RDG Agustus 2022 di Jakarta, Selasa (23/8).

Perry mengungkapkan, tingginya pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, serta tetap tingginya kinerja ekspor.

Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada peningkatan pertumbuhan mayoritas lapangan usaha, terutama Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, serta Perdagangan Besar dan Eceran.

Secara spasial, perbaikan ekonomi ditopang oleh seluruh wilayah, terutama Jawa, Sumatera, dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Ke depan, pertumbuhan ekonomi diprakirakan akan tetap tinggi.

Selain itu, berbagai indikator dini pada Juli 2022 dan hasil survei Bank Indonesia terakhir, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur terus membaik. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor hingga bulan Juli 2022 tetap positif di tengah melambatnya perekonomian global.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) juga tetap baik, sehingga menopang terjaganya ketahanan eksternal. NPI pada kuartal II 2022 mencatat surplus, ditopang oleh surplus transaksi berjalan yang meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan perbaikan defisit transaksi modal dan finansial.

"Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan bisa ke atas dari kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5 persen sampai -5,3 persen," tutupnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Digital Economy Researcher Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda menyebut, selama pemerintah Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan banyak yang gagal mencapai target yang sudah ditetapkan.

Nailul Huda, yang mengutip data APBN memaparkan bahwa di tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 4,9 persen, lebih rendah dari target 5,7 persen.

Berlanjut pada tahun 2016, dimana pertumbuhan ekonomi menyentuh 5,02 persen atau lebih rendah dari target 5,2 persen.

Kemudian pada tahun 2019, ekonomi Indonesia tumbuh hanya 5,02 persen dari target 5,3 persen.

Hingga pada tahun 2020, ekonomi Indonesia susut -2,07 persen atau jauh dibawah target 5,3 persen, diikuti 3,7 persen pada 2021 lalu yang lebih rendah dari target 5 persen.

"Kecuali di tahun 2022, di mana realisasi triwulan II (ekonomi Indonesia) tumbuh 5,44 persen, lebih tinggi dibandingkan target APBN," kata Nailul Huda, dalam acara diskusi publik Tanggapan Atas Pidato Kenegaraan Presiden 2022, dikutip Selasa (16/8/2022).

Menurut Nailul, ekonomi Indonesia di triwulan kedua 2022 ini sangat dibantu dengan musim Ramadhan dan Lebaran, di mana pertumbuhan konsumsi masyarakat cukup tinggi.

"(Periode Ramadhan dan Lebaran) ini yang menjadikan pertumbuhan ekonomi triwulan II relatif lebih tinggi," bebernya.

Lebih lanjut, Nailul menyebut, dia tidak melihat lagi fenomena yang bisa menarik konsumsi masyarakat lebih tinggi di triwulan III maupun triwulan IV, ditambah dengan inflasi yang juga meningkat.

"Kita masih menunggu hingga akhir tahun, apakah ekonomi akan melebihi 5,2 persen atau kurang dari angka itu," ucapnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,3 persen.

“Dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan kita capai, serta potensi risiko dan tantangan yang kita hadapi, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2023 adalah pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3 persen,” kata Jokowi dalam pidato Nota keuangan 2023 di Gedung DPR/MPR RI, Selasa (16/8/2022).

Di sisi lain, IMF memprediksi ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 6 persen di 2023 mendatang.

"Hal ini mengartikan pesimistis Pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, di mana lebih rendah dari proyeksi yang dikeluarkan oleh IMF," imbuh Nailul.