Turunkan Harga Tiket, Garuda Indonesia Bakal Tambah 10 Pesawat

Liputan6.com, Jakarta Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan Garuda Indonesia akan menambah pesawat sebagai respons dalam mengendalikan harga tiket pesawat yang dinilai mahal.

Ini menyusul MoU yang ditandatangani antara Garuda Indonesia dengan Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Arya juga mengatakan ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Presiden Joko Widodo tentang penambahan armada. Harapannya, harga tiket yang kini mahal bisa dikendalikan menjadi lebih murah dan terjangkau.

"Pak Jokowi kan minta BUMN untuk memperbanyak armada, kalau khusus untuk BUMN adalah bagaimana Garuda bisa memperbanyak armada, maupun Citilink dan Pelita, supaya harga lebih kompetitif," kata dia kepada wartawan di Kementerian BUMN, Selasa (23/8/2022).

Soal jumlah armada, ia mengungkap setidaknya da 10 pesawat yang nantinya akan ditambah oleh Garuda Indonesia. Maka, pembiayaan dari PPA akan digunakan untuk itu, selagi menunggu Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Garuda Indonesia cair.

"Nah itu langsung udah kita kerjakan. Makanya Garuda bikin MoU dengan PPA supaya bisa nambah pesawat. Kemungkinan nambah sekitar 10, ini kan PMN belum turun, masih proses," terangnya.

"Nanti kalau tambah 10 (pesawat), nanti rute akan tambah banyak," tambahnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri BUMN, Erick Thohir, melaporkan PT Garuda Indonesia ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi pengadaan pesawat. Erick juga membawa bukti-bukti pengadaan pesawat berbagai merk serta hasil audit investigasi BPK.

2 dari 4 halaman

Ambil dari Lessor

Ilustrasi maskapai penerbangan Garuda Indonesia saat berhenti di apron Bandara Adi Soemarmo.(Liputan6.com/Fajar Abrori)

Lebih lanjut, Arya menyebut penambahan pesawat ini akan menggunakan skema sewa atau leasing. Artinya, maskapai pelat merah itu tidak membeli sebanyak 10 armada pesawat.

"pasti leasing, gak mungkin beli," kata dia.

Menyoal Peraturan Pemerintah (PP) mengenai cairnya PMN untuk Garuda Indonesia, Arya berharap aturan itu bisa keluar tahun ini. Di sisi lain, kebutuhan Garuda Indonesia dalam menambah pesawat akan ditopang sementara oleh PPA.

"Harusnya tahun ini (terbitnya PP), kita sudah usahakan, sebelum turun PMN kita sudah siapin MoU dengan PPA," bebernya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 4 halaman

Solusi

Garuda Indonesia Tutup 97 Rute Penerbangan — Pesawat Garuda terparkir di landasan pacu Terminal 3, Bandara Soekarno Hatta, Banten, Rabu (17/11/2021). Maskapai Garuda Indonesia akan menutup 97 rute penerbangannya secara bertahap hingga 2022 mendatang bersamaan dengan proses restrukturisasi yang tengah dilakukan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) bersama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menandatangani komitmen kerjasama dalam mendukung optimalisasi program restorasi armada yang nantinya akan diutilisasikan untuk meningkatkan frekuensi penerbangan.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pemerintah mendukung sinergi antara PPA dengan Garuda Indonesia sebagai langkah untuk memperkuat fondasi dan mendukung keberlanjutan maskapai pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

"Kerja sama ini menjadi solusi dalam upaya percepatan penambahan frekuensi penerbangan sebelum Garuda Indonesia mendapatkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN)," ujar Kartika dalam pernyataan tertulis, Jumat (19/8/2022).

4 dari 4 halaman

Optimis Prospek Garuda Indonesia

Direktur Utama PPA Yadi Jaya Ruchandi mengatakan, sebagai instrumen strategis pemerintah dalam mengoptimalisasi nilai ekosistem BUMN, pihaknya mendukung rencana ekspansi Garuda Indonesia untuk pemenuhan kecukupan armadanya.

"Kami optimistis terhadap prospek usaha Garuda Indonesia seiring dengan tingginya permintaan pasar domestik pasca pandemi," kata Yadi.

"Sebagai implementasi dari pilar bisnis Special Situations Fund, PPA menghadirkan solusi terstruktur yang mengedepankan manajemen risiko terukur dengan proses bisnis yang transparan dan tata kelola perusahaan yang baik," imbuhnya.