Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir membuka peluang pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi untuk penyaluran BBM Subsidi. Alasannya, data yang dihimpun aplikasi ini dinilai sudah mumpuni.
Dengan data yang sudah digunakan di berbagai aktivitas, harapannya PeduliLindungi juga bisa jadi sarana untuk penyaluran BBM Subsidi. Ini menyambung opsi metode penyaluran BBM Subsidi agar tepat sasaran.
Baca Juga
"Bagaimana kita coba mengkonsolidasikan data subsidi tepat sasaran, sebenarnya kita sudah mendahului dengan PeduliLindungi, yang awalnya kemarin juga tersendat, tapi alhamdulillah sekarang pemerintah mengakui," kata dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (24/8/2022).
Advertisement
PeduliLindungi menurutnya merupakan inisiasi dari Telkom dan Kementerian BUMN. Kemudian, akhirnya digunakan dalam berbagai aktivitas sebagai syarat dan pendataan kegiatan masyarakat.
"Sekarang menjadi dasar bagaimana ini bisa dilakukan konsolidasi satu data, tinggal tentu dilebarkan apakah bisa menjadi apps (aplikasi) tentu (dengan skala) nasional," ujarnya.
Ini secara tidak langsung menjawab pertanyaan mengenai acuan data untuk penyaluran BBM Subsidi. Erick turut membandingkan dengan negara lain yang menerapkan teknologi serupa.
"Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan negara maju kan yang namanya social security number itu bisa dilakukan, kalau kita mau semua," kata dia.
"kalau dari situ sendiri kalau ini bisa tepat sasaran saya setuju bagaimana jangan sampai subsidi ini salah sasaran kepada orang yang mampu tapi yang membutuhkan," imbuh Erick Thohir.
Â
Sinyal Harga BBM Subsidi Naik
Menteri BUMN Erick Thohir seakan memberi sinyal adanya kenaikan harga BBM Subsidi baik Pertalite maupun Solar. Namun, ia belum bisa memastikan dengan jelas besaran kenaikan yang akan dilakukan.
Ini sebagai respons mengenai turunnya anggaram subsidi dari Rp 502 triliun di 2022 menjadi sekitar Rp 336,7 triliun untuk 2023 mendatang. Wacana kenaikan BBM Subsidi juga turut menghampiri seiring beban uang negara yang semakin berat imbas kenaikan harga minyak dunia.
"Memang tidak ada cara lain yang sedang dipikirkan pemerintah, tapi ini juga belum menjadi penugasan kepada kami," kata dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (24/8/2022).
Penugasan disini merujuk pada ketetapan harga jual Pertalite dan Solar yang mendapat subsidi dan kompensasi dari pemerintah. Harga jual ditetapkab oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai hasil perhitungan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.
Â
Â
Advertisement
Pertamax Disubsidi
Erick turut membandingkan harga jual Pertamax dan bahan bakar sejenis yang dikeluarkan perusahaan lain seperti Shell. Ada perbandingan hampir Rp 5.000 lebih murah untuk harga jual Pertamax.
"Jadi Pertamax pun disubsidi oleh pemerintah, nah ini salah satu menjadi catatan yang cukup menggelitik kalau misalnya kita mengisi bensin pertamax 'Loh pertamina kok harganya bisa murah?' sebenarnya itu subsidi. Sama juga kalau kita lihat Pertalite dan juga Solar itu disubsidi cukup luar biasa angkanya," paparnya.
Untuk diketahui, saat ini pemerintah tengah menggodok kebijakan yang akan diambil dalam menangani masalah BBM dan beban subsidi ini. Ada beberapa opsi yang bisa diambil, mulai dari menaikkan harga jual BBM Subsidi, hingga kriteria pembatasan penyaluran BBM Subsidi di lapangan.
Pemerintah juga tengah menggodok revisi Perpres Nomor 191/2014 untuk mengatur kategori-kategori yang berhak mendapat BBM Subsidi. Rencananya, hasil revisi akan terbit pada Agustus 2022 ini.
Â
Tidak Melepas Subsidi
Lebih lanjut, turunnya jumlah alokasi subsidi energi di 2023 menurut Erick bukan langkah menghilangkan subsidi. Hanya saja, angka yang digelontorkan lebih rendah dari sebelumnya.
Ini akibat dari adanya koreksi harga acuan minyak mentah indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP). Pemerintah mengubah ICP menjadi sekitar USD 93 per barel, dari sebelumnya USD 63 per barel.
Menurut Erick, harga minyak dunia yang saat ini berada di sekitar USD 105 per barel mengartikan pemerintah masih memberikan subsidi pada selisih harga tersebut. Artinya, ada tambalan yang dilakukan pemerintah sekitar USD 10 per barel minyak mentah.
"Pemerintah tidak menghilangkan subsidi, pemerintah tetap hadir, yang dilakukan pemerintah adalah pengurangan subsidi. dari 105 dolar menjadi 90-an dolar," kata dia.
Kendati begitu, mengenai keputusan kenaikan harga BBM ini, Erick masih menunggu kepastian yang diputuskan pemerintah. Namun, ia enggan menyebut kapan waktu jelasnya.
"Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada saat ini. karena saya terus terang belum ada rapat kelanjutan, nanti mungkin kalau sudah menjadi hal yang menjadi kebijakan pemerintah saya bisa sampaikan," tukasnya.
Advertisement