Realisasi Anggaran Kemenhub Capai Rp 16,8 T, Terbanyak buat Belanja Modal

Sementara itu, Menhub juga mengungkapkan, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhub sampai dengan 22 Agustus 2022 sebesar Rp 5,32 Triliun. Angka ini setara 62,61 persen dari target akhir sebesar Rp 8,51 Triliun.

“Realisasi terbesar PNBP yaitu pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp. 2,93 Triliun yang terdiri atas PNBP Fungsional sebesar Rp. 4,9 Triliun dan PNBP Non fungsional Rp. 336 Miliar,” tutur Menhub.

Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai rencana kerja anggaran Kemenhub tahun 2023. Pagu Kebutuhan Kemenhub pada tahun 2023 sebesar Rp. 73,84 Triliun, dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 33,02 Triliun, dan selanjutnya ditetapkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 33,44 Triliun.

Adapun komposisi Pagu Anggaran Kemenhub Tahun 2023 menurut Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut: Sekretariat Jenderal Rp. 541,15 Miliar, Inspektorat Jenderal Rp. 96,65 Miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp. 5,46 Triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp. 8,79 Triliun.

Ditjen Perhubungan Udara Rp. 7,18 Triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp. 7,27 Triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp. 164,69 Miliar, BPSDM Perhubungan Rp. 3,67 Triliun, dan BPTJ Rp. 259,71 Miliar.

Kementerian Perhubungan secara intensif dan konsisten melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga tiket pesawat. Hal ini agar tidak menimbulkan inflasi yang tinggi sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan yakni Kemenkeu, Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah, operator penerbangan, dan pihak terkait lainnya.

Menhub pun mengungkapkan ada tiga upaya utama yang dilakukan untuk menstabilkan harga tiket pesawat ini. Pertama yakni, pihaknya sudah meminta kepada maskapai penerbangan untuk melakukan upaya efisiensi dan inovasi untuk mengelola harga tiket pesawat lebih terjangkau.

"Melakukan efisiensi, memberikan diskon dan tarif yang lebih murah di waktu-waktu tertentu, dan inovasi-inovasi lainnya," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi , dalam keterangan resmi, Minggu (21/8).

Kedua yaitu, melakukan upaya bersama antara pemda dan maskapai dan penumpang untuk memaksimalkan keterisian penumpang di waktu-waktu tertentu.

"Di hari kerja, misalnya di hari Rabu pada siang hari, biasanya okupansi rata-rata hanya 50 persen. Maskapai harus mempromosikan diskon atau menurunkan harga karena demand yang rendah. Masyarakat bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk mendapatkan tiket yang lebih murah," tutur dia.

"Sehingga tingkat keterisian penumpang akan semakin meningkat dan harga tiketnya stabil, dan secara kumulatif pendapatan maskapai meningkat dan akan memberi ruang agar tidak mengenakan tarif batas atas pada waktu puncak," terang Menhub.

Kemudian upaya terakhir yang dilakukan yaitu, adalah usulan dari stakeholder menghilangkan atau menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) avtur menjadi 5 persen.

"Karena avtur mempengaruhi biaya operasional penerbangan sekitar 40 persen lebih. Terlebih untuk pesawat kecil seperti propeller yang melayani daerah-daerah pelosok. Kami akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan terkait hal ini. Kalau semua upaya ini bisa dilakukan, diharapkan dapat menstabilkan harga tiket antara 15-20 persen," tutupnya.