Sri Mulyani Ingatkan Subsidi Energi Bisa Menyalip Anggaran Pendidikan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika anggaran subsidi energi bisa lebih besar dari anggaran pendidikan pada tahun ini.

Perihal anggaran subsidi ini diungkapkan bendahara negara ini saat mengisi Kuliah Umum di Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Adapun saat ini anggaran subsidi energi telah mencapai Rp 502,4 triliun. Angka ini nyaris menyamai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 untuk sektor pendidikan sebesar Rp 574 triliun.

"Tahun 2022 (anggaran pendidikan) Rp 574 triliun, kemungkinan akan tersalip dengan anggaran subsidi energi," jelas dia.

Sri Mulyani mengingatkan jika konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus meningkat. Bila ini terus berlanjut maka anggaran subsidi energi harus ditambah.

Padahal pemerintah telah menaikkan subsidi energi tahun ini 3 kali lipat dari semula hanya Rp 158 triliun.

"Anggaran buat subsidi BBM sudah mencapai Rp 502 triliun dan kemungkinan akan terus melebihi kalau konsumsi BBM bersubsidi meningkat," tutur Sri Mulyani.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan para menteri kabinet kerja masih membahas wacana kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak.

Mengingat anggaran subsidi BBM pemerintah makin terbatas meski sudah mengalokasikan anggaran Rp 502,4 triliun.

"Ada kebutuhan mendesak karena masalah keterbatasan subsidi BBM yang harus dijaga di angka Rp 502 triliun," kata Susi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (25/8) malam.

Susi mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan penjelasan terkait jumlah yang sudah dikeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Dia pun memberikan sinyal kalau APBN tidak bisa memberikan tambahan lagi untuk subsidi BBM.

Jika subsidi ditambah, besar kemungkinan tingkat konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi makin meningkat. Disisi lain harga minyak dunia juga sangat fluktuatif dengan tren yang naik.

Maka menekan harga BBM tetap sama akan berdampak pada keuangan negara karena harus membayar selisih harga ditingkat konsumen dan nilai keekonomiannya.

"Kalau Bu Menkeu kan sudah jelasin, Rp 502 triliun itu sudah keluar, itu yang dijaga. Kalau harganya jauh seperti ini nanti konsumsinya melewati," kata dia.

2 dari 4 halaman

Perhatikan Semua Aspek

SPBU — Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut saat ini juga memastikan bahwa pasokan BBM di Sumut aman di tengah peningkatan permintaan

Di sisi lain, kata Susi pemerintah juga harus mempertimbangkan semua aspek dan dinamika yang berkembang sebelum mengambil keputusan soal harga BBM subsidi ini.

Ada tingkat inflasi dan daya beli masyarakat yang harus dijaga agar tidak mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional.

"Banyak hal yang harus dipertimbangkan karena dampaknya akan ke inflasi, daya beli masyarakat, dampak ke perekonomian," kata dia.

Susi mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih akan memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga yang akan diajak duduk bersama mengenai hal ini.

Setelah mendengar semua masukan dari berbagai pihak, baru akan diformulasikan dalam pilihan kebijakan.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Keputusan di Tangan Jokowi

Hadirnya SPBU mini yang berjarak 45 kilometer dari kota kabupaten ini juga sebagai upaya meringankan masyarakat yang selama ini membeli BBM di tingkat pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi.

FOTO: Antrean Kendaraan di SPBU Jelang Kenaikan Harga Pertamax — Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) ke dalam kendaraan di sebuah SPBU di Jakarta, Kamis (31/3/2022). PT Pertamina (Persero) akan memberlakukan tarif baru BBM jenis Pertamax menjadi Rp 12.500 pada 1 April 2022. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Hasil pembahasan para menteri ini nantinya akan dibawa ke meja Presiden Joko Widodo untuk diambil keputusan. Namun setiap perkembangan rapat juga dilaporkan ke Presiden.

"Laporan itu kan dilaporkan terus perkembangannya, cuma karena prosesnya masih berproses, nanti akan ada yang dilaporkan," kata dia.

Susi juga belum bisa memastikan waktu para menteri akan rapat bersama dengan Presiden. Termasuk pengumuman hasil keputusan yang akan diambil pemerintah terkait isu BBM ini.

"Kita belum tahu (pengumuman kenaikan harga BBM) tadi juga masih berproses, harus dilaporkan ke Presiden," kata dia.

Dia memastikan, apapun keputusan yang diambil nanti, semua telah mempertimbangkan banyak hal. "Ini pemerintah sangat hati-hati dan masih berproses," pungkasnya.

4 dari 4 halaman

Menko Airlangga: Harga BBM Masih Dievaluasi dalam 2 Hari

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih membahas rencana kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak. Saat ini pemerintah masih melakukan evaluasi sampai 2 hari kedepan.

"Terkait dengan evaluasi (harga BBM) masih dilakukan dalam 1-2 hari ini," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/8).

Hasil evaluasi tersebut kata dia akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo. Baru setelahnya akan diambil keputusan bersama antara pemerintah dengan kepala negara.

"Minggu ini akan kami laporkan kepada presiden, akan dilaporkan terlebih dahulu," katanya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kembali memberikan sinyal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Dia menyebut tahun ini pemerintah telah mengalokasikan dana hingga Rp 502 triliun hanya untuk menahan kenaikan harga BBM dari harga keekonomiannya.

Mewakili Presiden Joko Widodo dia pun meminta masyarakat memahami kondisi keuangan negara terkait subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah tidak bisa lebih lama menahan kenaikan harga BBM di tingkat konsumen karena harga minyak dunia terus meroket.

"Pak Jokowi mengerti rakyat di bawah, tapi sebagai rakyat kita harus mengerti keuangan negara," ungkap Bahlil dalam acara Pemberian NIB untuk Pelaku UMK Perseorangan di DIY, Yogyakarta, Selasa (23/8).

Bahlil mengatakan, jika pemerintah terus menekan harga BBM, anggaran subsidi bisa jebol hingga Rp 600 triliun. Sementara itu pendapatan negara tahun ini diperkirakan sebesar Rp 2.350 triliun.

"Jadi kalau Rp 600 triliun dipakai subsidi, artinya 25 persen pendapatan APBN kita hanya untuk subsidi," kata Bahlil.