Bangun Ibu Kota Nusantara, Menteri Basuki Dapat Tambahan Anggaran Rp 5,1 Triliun di 2022

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ei Kalimantan Timur sesuai dengan perencanaan.

Adapun pembangunan IKN tahap persiapan meliputi, pembangunan hunian bagi pekerja, jalan akses dan sentra-sentra logistik, serta penyelesaian pasokan air minum.

"Untuk hunian pekerja sedang dibangun 22 unit apartemen dengan tinggi empat lantai. Hunian ini diperuntukkan bagi enam belas ribu enam ratus pekerja," kata Wandy dikutip dari siaran persnya, Kamis (25/8/2022).

Selain itu, kata dia, saat ini pemerintah juga tengah membangun jalur-jalur logistik. Hal ini untuk memudahkan pembangunan infstratruktur di ibu kota negara baru.

"Untuk pasokan air minum dan air bersih sedang dibangun bendungan Sepaku. Selain untuk IKN juga untuk kebutuhan air baku kota Balikpapan," ujarnya.

Wandy menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur terbagi menjadi empat tahapan. Mulai dari, persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaran pemerintahan.

"Saat ini sudah masuk dalam tahap persiapan yang ditargetkan selesai akhir tahun 2022," jelas Wandy.

Menurut dia, pemerintah sedang melakukan pembangunan lahan atau land development untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya, hunian, kantor pemerintah, dan Istana Presiden.

"Diharapkan pembangunan lahan bisa cepat diselesaikan, agar segera dibangun hunian dan kantor-kantor pemerintah, yang direncanakan dimulai pada awal 2023," tutur Wandy.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, mencapai Rp 466 triliun. Menurut dia, sekitar 20 persen kebutuhan anggaran itu akan diambil dari APBN.

"Hitungan sementara Rp466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen berasal dari APBN," jelas Jokowi seperti dilihat dari tayangan Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).

Selain APBN, kata dia, anggaran pembangunan IKN juga akan beradal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kemudian, dari investasi sektor swasta, BUMN, hingga obligasi publik.

"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai akema yang ada," ujarnya.