Sri Mulyani Beri Sinyal Subsidi BBM Bakal Bengkak Lagi

Sebenarnya kata dia, tahun ini anggaran untuk kompensasi dan subsidi energi hanya Rp 155 triliun. Namun dengan dinamika yang ada, pemerintah meminta izin kepada DPR untuk menambah anggaran 3 kali lipat dari yang dianggarkan.

"Karena 2 hal syok dari sisi price, harganya ditahan dan dikasih bantalan sosial ini sampai dengan menggunakan resource Rp 502 triliun," kata dia.

Maka dari itu, Sri Mulyani mengatakan APBN 2023 dirancang dengan tema optimis dan tetap waspada. APBN sebagai instrumen negara harus mewaspadai dampak geopolitik Rusia dan Ukraina yang belum bisa diprediksi berakhirnya.

"Geopolitik ini tidak akan selesai dalam waktu dekat dan kita tidak pernah tahu kapan berakhir dan dalam bentuk apa," kata dia.

Artinya, kondisi di tahun depan masih sangat penuh ketidakpastian yang tinggi. "Ini menimbulkan ketidakpastian yang tinggi, makanya policy kita harus menjaga dengan waspada," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Pemerintah terus menggodok rencana tambahan kompensasi dan subsidi energi. Hal ini mengingat berbagai indikator dari pembentuk subsidi tersebut terus mengalami kenaikan. Subsidi dan kompensasi tersebut untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), gas dan juga listrik. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah berencana menambah anggaran kompensasi dan subsidi BBM, gas dan listrik.

Tiga Indikator pembentuk subsidi dan kompensasi tersebut terus meningkat yaitu volume konsumsi yang melonjak, harga minyak mentah dunia yang melambung dan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terus melemah.

"Nah kombinasi dari ini mengakibatkan pasti ada tambahan subsidi dan juga kombinasi," kata Suharso di Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Di 2023 ini tingkat konsumsi BBM terus mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan tingginya aktivitas masyarakat dan tingkat konsumsi yang meningkat seiring dengan membaiknya ekonomi nasional.

Di paruh kedua tahun ini, konsumsi BBM tersebut juga diperkirakan makin meningkat. Namun jumlah kenaikan konsumsi tersebut yang belum bisa diperkriakan.

"Pertama kan volumenya naik tuh, kita enggak tahu nanti sampai berapa volumenya naik," kata Suharso.

Selain itu, harga-harga komoditas energi terus mengalami kenaikan. Harga minyak dunia (ICP) di pasar global telah melebihi asumsi pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar USD 100 dolar per barel.

"Kemudian harga (ICP) kan enggak turun-turun," kata dia.

Tak hanya itu, nilai tukar rupiah juga terus naik dari asumsi APBN 2022. Sehingga dengan kondisi konsumsi BBM, harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang semua meningkat, membutuhkan tambahan subsidi dan kompensasi untuk energi. Mengingat pemerintah hingga kini masih menahan harga BBM agar tidak mengalami peningkatan.

"Jadi mau tidak mau (kompensasi dan subsidi ditambah karena) pertama volumenya naik, yang kedua harga masih tetap tinggi, yang ketiga kurs," tutur Suharso.

Namun dia belum mengetahui jumlah tambahan kompensasi atau subsidi energi yang bakal ditambah pemerintah. Sebab para menteri saat ini masih berhitung dan membuat alternatif kebijakan,

"Kita belum sampai di sana (keputusan menambah subsidi energi), ini sedang dirapatkan oleh Bapak Presiden," kata dia.

Di juga belum bisa memastikan waktu pengumuman hasil rapat disampaikan pemerintah ke publik. Termasuk terkait wacana kenaikan harga BBM. "Saya tidak tahu (waktu pengumuman), tanyakan dengan Pak Menko Perekonomian," kata Suharso.