UMKM Jadi Prioritas Peningkatan Inklusi Keuangan RI

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir saat memberikan keynote speech

Liputan6.com, Jakarta Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu segmen yang menjadi sasaran prioritas dalam upaya peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Indonesia mempunyai jumlah UMKM yang besar sehingga mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan dan turut mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Wirausahawan Indonesia saat ini didominasi oleh pelaku usaha muda berusia 25 hingga 34 tahun. Seperti halnya dengan segmen UMKM, segmen anak muda menjadi prioritas upaya Pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan hingga 90 persen pada 2024.

Untuk meningkatkan skala usaha bagi UMKM agar “naik kelas” diperlukan akses pembiayaan yang memadai, salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.

Hingga bulan Juli 2022 realisasi KUR Syariah tercatat telah mencapai Rp8,34 triliun dengan nasabah sebanyak 370.845. Pembiayaan ini terdiri dari KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil.

Dalam rangka meningkatkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia, Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (SDNKI) bersama-sama dengan Universitas Diponegoro (Undip) dan Pegadaian Syariah menyelenggarakan Sosialisasi Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah bagi UMKM di Provinsi Jawa Tengah pada 26 Agustus 2022 di Universitas Diponegoro Semarang.

Sesi sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari Kemenko Perekonomian, Pemerintah Daerah Jawa Tengah, Undip, dan Pegadaian Syariah, serta dihadiri oleh segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Jawa Tengah, Civitas Akademika UNDIP, berikut forum UMKM di Jawa Tengah.

Selain peningkatan inklusi keuangan, forum ini juga turut mendorong perkembangan keuangan syariah dan aktivitas ekonomi yang mendukungnya mulai dari sektor makanan halal hingga keuangan syariah. Setiap pemangku kepentingan diharapkan mampu berkolaborasi dalam membantu upaya ini.

“Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan mampu mendukung program inklusi keuangan diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir saat memberikan keynote speech dalam acara tersebut.

Bank digital semakin marak digunakan masyarakat Indonesia. Bank digital juga dinilai bisa menjadi solusi tepat untuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Sayangnya, masih banyak dari masyarakat yang belum tahu persis apa itu bank digital, serta...

2 dari 2 halaman

Perlu Koordinasi

Akselerasi peningkatan kualitas SDM dan transformasi ekonomi memerlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak, termasuk dengan perguruan tinggi. Program sosialiasi inklusi keuangan tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para mahasiswa dan UMKM, sehingga dapat menjadi bekal bagi mereka yang ingin memulai mendirikan usaha.

“Saya berharap perguruan tinggi dapat meningkatkan perannya, tidak hanya sebagai tempat pembelajaran, namun juga sebagai pengantar bagi mahasiswa ataupun lulusannya yang ingin berwirausaha,” tutur Deputi Iskandar.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor Undip Prof. Yos Johan Utama mengatakan bahwa kerja sama dengan berbagai pihak perlu ditingkatkan sehingga mampu mendorong kewirausahaan khususnya bagi kalangan milenial. Selaras dengan hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menambahkan bahwa peningkatan kapasitas UMKM melalui penguatan akses pembiayaan inklusif diharapkan mampu mendorong UMKM naik kelas.