Menko Luhut: Kartu Kredit Pemerintah Domestik Bisa Jadi Katalis UMKM

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik. Kartu kredit ini menjadi sarana transaksi bagi kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah saat belanja barang atau jasa pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, implementasi KKP Domestik untuk belanja pemerintah sebagai bentuk transparansi.

"KKP domestik menjadi penting untuk segera diimplementasikan dalam rangka transparansi serta memberi kemudahan di dalam transaksi belanja barang dan jasa pemerintah," ujar Luhut saat menyampaikan sambutan, Senin (29/8/2022).

Bukan hanya soal transaparansi, menurut Luhut adanya KKP Domestik sebagai sarana transaksi belanja pemerintah juga akan menguntungkan karena biaya transaksi akan kembali ke negara.

Selain itu, penerapan KKP Domestik oleh pemerintah sebagai katalis pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

"Melalui KKP domestik ini diharapkan akan membantu percepatan pembayaran ke UMKM," harap Luhut.

Peluncuran KKP Domestik untuk belanja pemerintah merupakan suatu langkah maju dari bangsa untuk meningkatkan layanan dalam sistem belanja pemerintah. Terlebih lagi, KKP Domestik juga merupakan bentuk tindak lanjut Bank Indonesia terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang penggunaan transaksi non tunai untuk belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah.

Ke depan, Luhut mengingatkan bahwa transaksi melalui KKP Domestik tidak hanya dilakukan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah pun didorong untuk memfasilitasi sarana transaksi belanja pemerintah tersebut.

"Kami mohon bapak Presiden bersedia memberikan mengingatkan lagi kepala daerah untuk melaksanakan ini," imbuhnya.