Deretan Bansos Jelang Harga BBM Naik, BLT hingga Subsidi Gaji Rp 600 Ribu

Ketiga, Presiden Jokowi juga meminta pemerintah daerah agar menggunakan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transpotasi seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan, serta memberikan perlinsos tambahan.

Secara keseluruhan, total anggaran yang dialokasikan untuk ketiga bantalan sosial tersebut adalah sebesar Rp24,17 triliun, terdiri dari Rp12,4 triliun untuk BLT, Rp9,6 triliun untuk subsidi upah, dan Rp2,17 triliun DTU untuk bantuan sektor transportasi dan perlinsos tambahan.

"Semoga berbagai bantalan sosial ini akan melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia," ungkap Sri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengabarkan, pemerintah akan mengalihkan alokasi anggaran untuk subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.

Pemberian bantuan sosial (bansos) ini dimaksudkan guna menjaga daya beli konsumsi masyarakat, di tengah isu kenaikan harga BBM subsidi.

"Kami baru saja bahas dengan presiden mengenai pengalihan subsidi BBM. Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini untuk tingkatkan daya beli dalam beberapa waktu terakhir," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (29/8/2022).

Sri Mulyani menyebut, tendensi kenaikan harga komoditas dan pengalihan subsidi BBM juga perlu direspon. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan adanya penyaluran bantalan sosial tambahan senilai Rp 24,17 triliun.

"Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada pertama 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai. Pengalihan subsidi BBM sebesar 12,4 triliun," terangnya.

"Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga peneirma manfaat akan dapatkan anggaran Rp 12,4 triliun," ujar Sri Mulyani.

Menteri BUMN Erick Thohir melalui Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengaku masih menunggu putusan dari pemerintah soal kenaikan harga BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Solar.

Soal rencana harga BBM naik ini, dia meminta masyarakat tidak tergesa-gesa menumpuk pembelian BBM hingga melakukan penimbunan. Sehingga distribusi Pertalite dan Solar di tengah masyarakat tetap terjaga.

"Soal pembatasan kita tunggu saja dari regulator. Jangan panic buying, kalau begitu banyak orang lain tidak dapat jatah BBM-nya. Tunggu saja kebijakan dari pemerintah," kata Arya saat dijumpai di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022).

Arya mengatakan, Kementerian BUMN beserta PT Pertamina (Persero) masih menanti kebijakan dari Kementerian Keuangan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia pun menyerahkan perhitungan harga Pertalite dan Solar nantinya kepada pihak regulator, apakah jadi akan diberikan subsidi tambahan atau tidak.

"Pertamina tidak ikut itu. Pertamina mengikuti. Jadi kalau dinaikkan yang berkurang subsidi pemerintahnya, karena disubsidi pemerintah," imbuhnya.

Di sisi lain, Arya pun menghimbau masyarakat agar tidak panik kala mendengar berbagai isu soal kenaikan harga BBM. Pertamina dipastikan tetap menjaga ketersediaan bahan bakar, selama masyarakat tidak menumpuk pembelian secara sepihak.

"Stok aman, tapi jangan ada panic buying dan sebagainya. Kami tahan bukan penjualan, tapi tahan yang beli agar tidak banyak," ujar Arya.