Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta dukungan dari seluruh kepala daerah terkait kemungkinan harga BBM naik dan saat ini tengah dikaji pemerintah pusat.
"Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, saya minta gubernur, bupati, walikota, pangdam danrem, dan seterusnya sosialisasikan untuk memberikan dukungan ini," ujar Menko Luhut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (30/8/2022).
Baca Juga
Luhut tak ingin daerah panik atas wacana kenaikan harga BBM ini. Dia pun meminta seluruh pemangku kepentingan bekerjasama mensukseskan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga laju inflasi tersebut.
Advertisement
"Ini bukan akan seperti perang dunia ketiga, tidak. Ini memang dinamika yang seluruh dunia hadapi. Bagaimana kita menghadapi, ya kita harus kompak, itu saja," serunya.
Adapun isi kenaikan harga Pertalite dan Solar ini disebutnya sudah melalui persiapan teknis, dan telah dipelajari dengan baik.
"Sampai menyiapkan untuk jangka panjang, seperti mobil listrik, motor listrik, bus listrik, angkutan truk listrik, semua sudah kita kaji. Itu saya kira dalam berapa waktu ke depan akan segera bisa dimainkan," tuturnya.
Lebih lanjut, Luhut pun mengarahkan setiap kepala daerah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat, melalui bantuan sosial (bansos) atau subsidi sektor transportasi dan UMKM.
"Saya minta dipastikan semua bantuan dialokasikan tepat sasaran. Sekali lagi, dengan pengalaman dan data kita yang punya, tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan," tegas Luhut.
Catatan Sejarah, Harga BBM Naik Pernah Bikin Inflasi RI Meroket 17 Persen
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono, menceritakan dampak kenaikan harga BBM terhadap laju inflasi yang pernah dialami Indonesia.
Menurut Margo, negara pernah punya pengalaman kurang mengenakkan imbas harga BBM naik. Semisal pada Maret 2005, kala pemerintah mendongkrak harga bensin 32,6 persen dan Solar 27,3 persen.
Tak hanya sekali, lonjakan harga BBM semakin menggila di Oktober 2005, ketika harga bensin meroket 87,5 persen dan Solar naik 104,8 persen.
"Akibat kenaikan harga BBM itu, karena BBM digunakan konsumsi hampir seluruh sektor, maka inflasi kita itu di 17,11 persen," terang Margo Yuwono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (30/8/2022).
"Jadi pentingnya mengendalikan harga energi, menjadi catatan berikutnya dari kita supaya tidak memberikan impact kepada inflasi," tegas dia.
Imbas kenaikan harga BBM terhadap angka inflasi kembali terjadi pada periode 2013-2014. Saat itu, pemerintah menaikan harga BBM sebanyak dua kali, satu kali di masing-masing tahun.
Akibatnya, laju inflasi tahunan pada 2013 mencapai 8,38 persen dan 8,36 persen di 2014.
"Kenapa dampak dari kenaikan BBM ini lebih rendah daripada di tahun 2005? Karena di tahun 2013-2014 itu kenaikan bantuan sosialnya sudah bagus. Sehingga dampak daripada inflasi itu bisa ditekan, terutama pada golongan menengah dan rentan," tuturnya.
Advertisement
BPS: Pemerintah Terpaksa Naikkan Harga BBM
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono memberi sinyal, pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak. Mengingat Indonesia masih mengimpor minyak dan harganya ditingkat global yang terus merangkak naik.
"Satu lagi pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian (harga BBM) karena sebagain barang ini impor dan ada kenaikan dari harga secara internasional," kata Margo dalam Rapat Kordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/8).
Margo menuturkan selama bulan Juli, inflasi yang disebabkan komoditas energi telah mencapai 5,02 persen (yoy). Angka ini lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 4,94 persen.
Selain itu, sepanjang Januari -Juli tahun ini, produk turunan dari sektor energi menjadi penyumbang inflasi sepanjang tahun ini. Antara lain, tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga dan bensin.
Sehingga akan akan kembali harga-harga yang dikendalikan pemerintah setelah harga tingkat nasional terus mengalami peningkatan.
"Tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga dan bensin ini mengalami kenaikan harga atau menyumbang inflasi karena harganya yang diatur pemerintah," kata Margo.
Tak hanya komoditas energi, bahan pangan juga turut berkontribusi terhadap inflasi sepanjang tahun ini. Kontribusinya mencapai 10,88 persen yang didorong kenaikan harga cabe merah dan bawang merah.
"Dua komoditas yang volatile ini karena musiman, cabe merah dan bawang merah ini perlu diperhatikan agar tidak menghasilkan inflasi," kata Margo.
Maka tantangan utama Pemerintah sekarang mengendalikan inflasi yang disebabkan bahan makanan dan energi. Sebab masing-masing komponen telah menyumbang inflasi yang tinggi.
"Jadi isu utamanya mengendalikan bahan makanan dan energi," pungkasnya.
Jelang Harga BBM Naik, Erick Thohir: Jangan Panic Buying
Menteri BUMN Erick Thohir melalui Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengaku masih menunggu putusan dari pemerintah soal kenaikan harga BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Solar.
Soal rencana harga BBM naik ini, dia meminta masyarakat tidak tergesa-gesa menumpuk pembelian BBM hingga melakukan penimbunan. Sehingga distribusi Pertalite dan Solar di tengah masyarakat tetap terjaga.
"Soal pembatasan kita tunggu saja dari regulator. Jangan panic buying, kalau begitu banyak orang lain tidak dapat jatah BBM-nya. Tunggu saja kebijakan dari pemerintah," kata Arya saat dijumpai di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022).
Arya mengatakan, Kementerian BUMN beserta PT Pertamina (Persero) masih menanti kebijakan dari Kementerian Keuangan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ia pun menyerahkan perhitungan harga Pertalite dan Solar nantinya kepada pihak regulator, apakah jadi akan diberikan subsidi tambahan atau tidak.
"Pertamina tidak ikut itu. Pertamina mengikuti. Jadi kalau dinaikkan yang berkurang subsidi pemerintahnya, karena disubsidi pemerintah," imbuhnya.
Di sisi lain, Arya pun menghimbau masyarakat agar tidak panik kala mendengar berbagai isu soal kenaikan harga BBM. Pertamina dipastikan tetap menjaga ketersediaan bahan bakar, selama masyarakat tidak menumpuk pembelian secara sepihak.
"Stok aman, tapi jangan ada panic buying dan sebagainya. Kami tahan bukan penjualan, tapi tahan yang beli agar tidak banyak," ujar Arya.
Advertisement