Liputan6.com, Jakarta - Pemeritah terus menggodok rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sinyal-sinyal harga BBM naik dalam waktu dekat sudah terlihat. Pada pekan lalu pemerintah menjelaskan bahwa subsidi energi sudah tidak cukup. Sedangkan pada Senin kemarin pemerintah mengumumkan tambahan bantuan sosial (bansos).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, dalam setiap rapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri mengantisipasi kenaikan harga pangan dampak kenaikan harga BBM.
Baca Juga
"Dampak ke harga pangan ini perlu diperhatikan, logistik, pengangkutan barang akibat kenaikan harga Solar," kata Luhut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2022).
Advertisement
Meski saat ini harga minyak dunia mulai menurun, tetapi selisih harga jual BBM dengan nilai keekonomian masih sangat besar. "Meski mulai menurun masih tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya harga keekonomian dan harga penjualan pertalite dan solar," kata dia.
Seperti diketahui, saat ini harga Pertalite di angka Rp 7.650 per liter. Sementara Solar dibanderol Rp 5.450 per liter, dan Pertamax sebesar Rp 12.500 per liter. Sedangkan dalam hitungan pemerintah, harga keekonomian Pertalite Rp 17.200 per liter, Solar Rp 17.600 per liter, dan Pertamax Rp 19.900 per liter.
Dengan selisih yang besar tersebut, pemerintah mengalokasikan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 502,4 triliun. Namun pemerintah tidak bisa menambah lagi jika jumlah tersebut habis.
"Ini tidak ada pilihan karena di kita ini subsidi sudah Rp 502 triliun," kata dia.
Luhut mengatakan bila pemerintah tidak lagi menambah anggaran subsidi energi, dana yang ada bisa dialihkan untuk program lain. "Kalau ini bisa dikurangi dan bisa dialihkan ke harga-harga yang lain itu akan lebih bagus," sambungnya.
Deretan Bansos Jelang Harga BBM Naik, BLT hingga Subsidi Gaji Rp 600 Ribu
Di tengah kabar kenaikan harga BBM, pemerintah memberikan tiga tambahan bantalan sosial atau bansos yang akan diberikan kepada masyarakat.
Adanya bansos ini diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
"Sesuai instruksi Presiden @Jokowi, untuk memberikan bantalan perlindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah akan memberikan 3 jenis tambahan bantalan sosial," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati, Selasa (30/8/2022).
Pertama, yaitu BLT yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan ini akan dibayarkan 2 kali oleh Kementerian Sosial, Rp300 ribu dimulai minggu ini dan Rp300 ribu kedua diberikan menjelang Desember. BLT ini akan didistribusikan melalui kantor Pos Indonesia di seluruh Indonesia.
Kedua, yaitu bantuan subsidi gaji kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta/bulan. Masing-masing pekerja akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu dan dibayarkan sekali oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
“Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” kata Sri Mulyani.
Advertisement
Bantu Sektor Transportasi
Ketiga, Presiden Jokowi juga meminta pemerintah daerah agar menggunakan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transpotasi seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan, serta memberikan perlinsos tambahan.
Secara keseluruhan, total anggaran yang dialokasikan untuk ketiga bantalan sosial tersebut adalah sebesar Rp24,17 triliun, terdiri dari Rp12,4 triliun untuk BLT, Rp9,6 triliun untuk subsidi upah, dan Rp2,17 triliun DTU untuk bantuan sektor transportasi dan perlinsos tambahan.
"Semoga berbagai bantalan sosial ini akan melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia," ungkap Sri Mulyani.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com