Bupati dan Gubernur Tak Mampu Kendalikan Inflasi, Siap-Siap Elekbilitas Anjok

Liputan6.com, Jakarta - Kenaikan angka inflasi sepertinya sangat ditakuti oleh pemerintah pusat. Tak hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga ikut mewanti-wanti kepada bupati, walikota dan gubernur untuk mewaspadai kenaikan angka inflasi.

Tito mengatakan, kenaikan angka inflasi bagi para pimpinan daerah ini tidak hanya berdampak di sisi ekonomi tetapi juga berdampak ke sisi politik. Jika pimpinan daerah tak bisa mengendalikan inflasi maka akan berdampak pada tingkat elektabilitas. Mengingat tahun depan sudah memasuki tahun politik dan pemilu raya.

"Tolong rekan-rekan bupati, walikota waspadai ini karena elektabilitas ini ditentukan dalam tangani inflasi," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2022).

Tito menuturkan selama ini daerah belum merasakan dampak perang Rusia dan Ukraina. Padahal di tingkat global dampaknya sudah meluas dari krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan.

Selama ini dampak tersebut telah diredam pemerintah pusat dengan menggelontorkan sejumlah anggaran untuk menahan kenaikan harga energi. Seperti menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi menjadi Rp 502,4 triliun dari sebelumnya hanya Rp 152,5 triliun.

"Biaya hidup lebih tinggi, tidak seimbang suplai dan demain. Banyak daerah yang belum tahu karena tidak merasakan dampaknya padahal negara sudah melakukan syok absorber," kata dia.

Namun pemerintah pusat tidak bisa selamanya menahan kenaikan harga minyak dunia dengan menambah anggaran kompensasi dan subsidi BBM. Sebab bila itu terus dilakukan bisa mengorbankan program strategis lainnya.

Untuk itu, Tito meminta para kepala daerah untuk menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mengendalikan inflasi. Hal ini sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo yang meminta 2 persen DAU dan DBH daerah digunakan untuk mensubsidi sektor transportasi yang menyasar pada angkutan umum, tukang ojek dan nelayan.

"Ini perlu diwaspadai, jangan sampai ada inflasi yang tidak terkendali karena angka inflasi nasional dikontribusi dari daerah," pungkas Tito Karnavian.

Dampak Rencana Sembako dikenakan PPN bisa berujung kepada inflasi yang akan semakin tinggi

2 dari 4 halaman

Inflasi di Sumatera Meroket, Menko Luhut Semprot Kepala Daerah

FOTO: Inflasi Indonesia Diklaim Terendah di Dunia — Aktivitas perdagangan di Pasar Senin, Jakarta, Rabu (22/6/2022). Inflasi Indonesia disebut masih termasuk paling rendah di dunia, karena ada 20 negara lebih yang memboikot, tidak boleh jual pangannya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegur berbagai kepala daerah di Sumatera, imbas dari angka inflasi per Juli 2022 di tempatnya yang bergerak liar.

"Jadi Sumatera ini kalau ada para pemda di Sumatera, di tempat Anda paling banyak terjadi inflasi. Di Jambi, Bungo, Gunung Sitoli, Kotabaru, Baubau, Bulungan, Padang, dan seterusnya," keluh Menko Luhut saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (30/8/2022).

Luhut lantas mengambil contoh Kota Jambi dan Kabupaten Bungo, yang punya laju inflasi terbesar masing-masing sebesar 6,96 persen dan 6,93 persen. Inflasi di kedua kota dan kabupaten itu meroket akibat kenaikan harga cabai merah yang melaju tinggi.

"Kenapa itu enggak didorong rakyat menanami itu (cabai merah) saja, sehingga pre emptive strike. Jadi kita sudah melakukan serangan-serangan lebih dulu untuk menanam itu tadi," desak Luhut.

Adapun menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), dari 20 kabupaten/kota dengan inflasi tahun kalender (ytd) tertinggi, 11 diantaranya berasal dari Sumatera.

Sama seperti yang disinggung Menko Luhut, komoditas harga pangan bergejolak atau volatile food dengan sumbangan inflasi ytd terbesar adalah cabai merah dan bawang merah.

Dari 20 kabupaten/kota dengan inflasi ytd cabai merah tertinggi, 19 diantaranya berasal dari Sumatera. Sedangkan untuk 20 kabupaten/kota dengan inflasi ytd bawang merah terbesar, 6 diantaranya berada di Sumatera.

3 dari 4 halaman

BI Ramal Inflasi Terus Melambung Jauh di Atas Sasaran

Selama PPKM, Inflasi Agustus 2021 Diperkirakan 0,04 Persen — Pedagang melayani pembeli kebutuhan pokok di kiosnya di Pasar Lembang, Tangerang, Selasa (24/8/2021). Bank Indonesia (BI) memperkirakan, Indeks Harga Konsumen (IHK) alias inflasi akan berlanjut pada bulan Agustus 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Bank Indonesia (BI) memperkirakan angka inflasi bakal terus bergejolak pada tahun ini hingga 2023. Hal itu tercermin dari inflasi terhadap indeks harga konsumen (IHK) per Juli 2022 yang terus melambung hingga mencapai level 4,94 persen secara tahunan atau year on year (YoY).

"Ke depan, tekanan inflasi IHK diprakirakan meningkat, didorong oleh masih tingginya harga energi dan pangan global, serta kesenjangan pasokan," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo seusai Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia per Agustus 2022, Selasa (23/8/2022).

Perry melanjutkan, inflasi inti dan ekspektasi inflasi juga diperkirakan berisiko meningkat akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan inflasi volatile food, serta semakin menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan.

"Berbagai perkembangan tersebut diprakirakan dapat mendorong inflasi pada tahun 2022 dan 2023 berisiko melebihi batas atas sasaran 3 plus minus 1 persen," ungkapnya.

"Karenanya diperlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dengan Bank Indonesia untuk langkah-langkah pengendaliannya," dia menambahkan.

4 dari 4 halaman

Harga Komoditas Global

Berkaca ke belakang, ia mengatakan, tekanan inflasi meningkat terutama karena tingginya harga komoditas pangan dan energi global. Inflasi IHK Juli 2022 tercatat sebesar 4,94 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,35 persen (yoy).

Sedangkan inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile foods) tercatat sangat tinggi mencapai 11,47 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan.

Di sisi lain, inflasi kelompok harga diatur Pemerintah (administered prices) juga meningkat menjadi 6,51 persen (yoy) sejalan dengan kenaikan angkutan udara dan harga BBM nonsubsidi.

"Sementara itu, inflasi inti masih relatif rendah sebesar 2,86 persen (yoy) didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi," ujar Perry.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com