Sukses

Harga Komoditas Mulai Melandai, Setoran ke APBN Bakal Makin Ciut?

Harga komoditas mulai mengalami penurunan. Dampaknya, setoran ke APBN pun disinyalir akan ikut menurun.

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan harga komoditas mulai mengalami penurunan. Dampaknya, setoran ke APBN pun disinyalir akan ikut menurun.

Hariyadi menerangkan, dengan kenaikan harga komoditas, pemerintah mampu mengalokasikan Rp 502,4 triliun untuk subsidi energi termasuk BBM Subsidi. Namun, menurunkan harga komoditas internasional juga dinilai akan berdampak ke besaran subsidi tersebut.

Mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kalau konsumsi BBM Subsidi nyatanya tak tepat sasaran. Maka, penyesuaian kembali alokasi menjadi pertimbangan yang perlu diperhatikan dengan cermat.

"Sehingga kalau melihat kondisi APBN yang cenderung akan menyuust, mau tak mau kan alternatifnya kalau gak nambah utang lagi atau ya memang harus dilihat kembali, dievaluasi kembali subsidi ini," kata dia kepada wartawan ketika ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Dengan kondisi demikian, ia memandang masyarakat yang rentan terhadap perubahan harga BBM Subsidi harus diperhatikan. Apalagi, terkait dampaknya terhadap daya beli yang terancam menurun.

"Tapi kalau subsidi itu untuk memang masyarakat yang sebenarnya memang kelompok dia yang mampu yang dia tidak terlalu terpengaruh seharusnya harus dipisah, sehingga pemberian subsidi itu bisa lebih tepat sasaran dan bisa lebih efektif. Itu pertama menurut pandangan kami itu," terangnya.

Hariyadi mengamini, kenaikan harga BBM Subsidi juga akan berpengaruh pada inflasi. Utamanya di sektor makanan dan bahan pokok makanan, sejauh ini pengelolaan bahan baku makanan dalam negeri masih belum optimal, kecuali beras.

"tapi untuk komoditi lain kita sangat bergantung, gandum, bawang, jagung dan sebagainya kita masih bergantung, itu yang sebenarnya harus di upayakan kebutuhan bahan makanan pokok yang dari impor yang berdampak inflasi memang harus dicukupi dari dalam negri. Ini kan bicara inflasi juga bicara supply and demand, kurang lebihnya seperti itu," bebernya.

 

2 dari 5 halaman

Kenaikan Suku Bunga

Di sisi lain, ia melihat adanya dampak terhadap suku bunga pasca Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Ini juga disinyalir berdampak ke dunia usaha.

Menurutnya, ketika suku bunga secara keseluruhan ikut naik, upaya ekspansi usaha dan investasi baru pun akan terhambat. Khususnya pagi investor-investor dalam negeri.

"jadi investasi ini akan ada hambatan menyikapi situasi saat ini," kata dia.

Kendati begitu, ia enggan pesimis. Pihaknya sebagai pelaku usaha masih optimis kalau target pertumbuhan ekonomi nasional akan bisa tercapai di sisa tahun 2022 ini.

"menurut pandangan kami juga lalu kita juga jangan terlalu pesimis ya, kami tetap optimis bahwa akan tetap tumbuh ya bahwa memang masanya aja yang kaya gini, kemudian kami akan tetap tumbuh kemungkinan tumbuh diatas 5 persen masih sangat terbuka," tutupnya.

 

3 dari 5 halaman

Tagih Insentif dari Pemerintah

Diberitakan sebelumnya, pelaku usaha menunggu jenis insentif yang akan diberikan pemerintah menyoal rencana kenaikan harga BBM subsidi. Pasalnya, kenaikan ini akan ikut mempengaruhi dunia usaha.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaya Kamdani mengatakan pihak pengusaha sebetulnya tak ingin ada kenaikan harga BBM subsidi. Namun, poin intinya adalah perlu adanya solusi yang dihadirkan.

Salah satunya bisa dalam bentuk insentif yang diberikan. Baik itu insentif fiskal maupun non fiskal utnuk mengantisipasi dampak lanjutan saat dunia usaha mulai bangkit dari dampak pandemi Covid-19.

"pasti kalau semua orang tanya, pelaku itu semua pasti gak mau, siapa yang mau? tapi kita gak bisa cuma bilang gak mau, solusinya apa?," kata dia saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (30/8/2022).

"Makanya saat ini pemerintah mengatakan 'kelihatannya tak ada pilihan lain, tapi kita coba untuk mempersiapkan insentif-insentif apa gitulih untuk bisa membantu pelaku usaha," tambah dia.

Dalam hal ini, Shinta meminta pelaku usaha dan pemerintah membangun diskusi untuk merumuskan jalan keluarnya. Intinya, ia menunggu insentif yang akan diberikan oleh pemerintah.

"Karena (salah satu dampaknya) kenaikan suku bunga ini juga jadi permasalahan buat kami, karena memang kenaikannya tak terlalu besar, BI sudah mencoba bertahan sekian lama, tapi kita mesti lihat juga ini konversi ke suku bunga pinjaman akan ada dan itu akan mempengaruhi real sector, pasti," terangnya.

Menurutnya, kenaikan suku bunga acuan akan berpengaruh pada kenaikan suku bunga pinjaman. Artinya, pelaku usaha dan pemerintah perlu lebih hati-hati mencermatinya, salah satunya soal pengawalan imbas kebijakan kedepannya.

"Karena beban biaya untuk pelaku usaha itu sudah cukup besar bagi pelaku usaha dengan kenaikan-kenaikan (harga) yang terjadi," tegasnya.

 

4 dari 5 halaman

Subsidi Kunci Menjaga Daya Beli

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang langkah pemerintah menambah subsidi Rp 24,17 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat. Ini berkaitan dengan rencana kenaikan BBM Subsidi jenis Solar dan Pertalite.

Sebelumnya, pemerintah menjadikan tambahan subsidi ini sebagai bantalan di sisi masyarakat. Khususnya mengantisipasi dampak turunan dari kebijakan mengenai BBM Subsidi yang akan diambil pemerintah.

"Ya, ini snagat dibutuhkan, terutama kita lihat kalau pemerintah skrg sdg evaluasi penarikan subsidi dan lain-lain. Jadi mereka juga mempersiapkan, karena bansos ini sangat dibutuhkan untuk dengan kondisi saat ini, kita harus tingkatkan daya beli, karena kuncinya itu," kata Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaya Kamdani saat ditemui di Rakerkonas Apindo, di Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Ia menerangkan, saat ini kondisi daya beli masyarakat cukup menarik. Pasalnya, pada kuartal II 2022, terjadi peningkatan aktivitas ekonomi pasca Covid-19.

"Karena post covid sudah mulai tuh kencang tapi kita gak bisa, kita harus hati-hati (menjaga daya beli)," ujar dia.

Di sisi yang sama, kebijakan mengenai subsidi BBM yang akan diambil pemerintah perlu juga jadi perhatian. Khususnya dampak turunan seperti inflasi kedepannya.

"kenaikan bahan pangan yang tinggi ini akan turun kan (consumer spending/daya beli), makanya harus di boost dengan insentif tadi, kalau adanya dengan bansos saya sepakat bahwa itu sangat dibutuhkan," ungkapnya.

 

5 dari 5 halaman

Waktu yang Tepat

Sementara itu, Shinta menyampaikan pihaknya masih ikut mengkaji waktu yang tepat untuk dilakukannya penyesuaian harga BBM Subsidi. Ini kembali perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi dunia usaha.

"Nah makanya kami kemarin juga ngomong untuk timing, memang untuk subsidi itu kami mengerti ya, mengapa subsidi itu harus diangkat tapi waktunya ini, apakah ini waktu yang tepat? Saya rasa ini yang selalu jadi pertanyaan," terangnya.

Ia mengaku pihak Apindo juga turut andil dalam diskusi mengenai dampak dari kenaikan BBM Subsidi. Ada masukan-masukan yang terus diberikan dari pengusaha terhadap pemerintah dalam antisipasi ini.

"Jadi semua kami jelas berikan masukan kontinyu ya ke pemerintah ke kementerian terkait, pada akhirnya ini sangat berpengaruh ke pelaku (usaha), kami akan jalankan, kami akan terus berikan masukan-masukan dan itu yang berhubungan dengan indonesia sendiri, dengan pengupahan dan lain-lain," tuturnya.