Menteri PUPR Minta BUJT Kebut Pembangunan Jalan Tol Akses ke IKN Nusantara

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan pihaknya terus berupaya mendorong seluruh BUJT untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan Tol beserta layanan kepada pengguna jalan secara berkelanjutan karena kebutuhan dan permintaan masyarakat yang semakin tinggi.

"Seiring dengan pembangunan Jalan Tol yang semakin masif, industri Jalan Tol juga dihadapkan pada tantangan konstruksi, pendanaan dan pengoperasian Jalan Tol, hingga inovasi teknologi yang terus berjalan di setiap perkembangan industri Jalan Tol 4.0 yang sejalan dengan komitmen pemerintah dalam terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya para pengguna Jalan Tol," kata Danang.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mengungkap butuh dana Rp 572 triliun untuk proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Dana ini disebut bertambah di beberapa aspek dari proyeksi sebelumnya.

Dirjen PPR Kemenkeu Luky Alfirman mengungkap pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera menghadapi sejumlah kendala. Pembebasan lahan jadi salah satu hambatan dalam melanjutkan proyek JTTS ini, sehingga tak bisa usai sesuai target.

"Pembangunan JTTS di beberapa ruas itu juga terkendala oleh adanya oeningkatan eskalasi bea konstruksi, perubahan struktur bangunan, termasuk juga adanya jalur-jalur konservasi satwa misalnya," ujar dia dalam Workshop Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Pembangunan JTTS, Kamis (25/8/2022).

"Kebutuhan pendanaan penyelesaian JTTS sekaligus dalam kebersamaan kalau kita bangun semua itu akan butuhkan angka sebesar 572 Triliun Rupiah," imbuhnya.

Tantangan lainnya, kata dia, Internal Rate of Return (IRR) dari ruas JTTS masih rendah. Artinya, keuntungan dari investasi di beberapa ruas jalan tol trans Sumatera ini masih kurang menjanjikan.

"Dari 13 ruas JTTS tahap I, IRR proyek hanya ada di kisaran 3-12 persen bahkan hanya ada 6 proyek yang IRR-nya di atas 10 persen," bebern

Adanya angka fantastis ini membuat pemerintah perlu mengambil strategi khusus. Caranya dengan membangun secara bertahap.

Pada pembangunan tahap I dan sudah beroperasi telah memiliki nilai investasi sebesar Rp 73 triliun. Meski bertahap, total yang dibutuhkan adalah Rp 572 triliun.

"Nah ini didukung dari pemberian PMN dari dari APBN dari pemerintah sebesar Rp 20,5 triliun dan penjaminan pinjaman sebesar Rp 36,7 triliun. Tahap I masa konstruksi masih butuh kurang lebih Rp 77 triliun yang didukung PMN sebesar Rp 73 triliun ini," bebernya.