Dorong Transisi Energi, Kementerian ESDM dan PLN Gelar Parade Motor Listrik di Bali

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan bahwa program konversi motor listrik ini merupakan implementasi penggunaan energi bersih di Provinsi Bali. Program ini juga sudah diatur oleh Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 45 tahun 2019 yang pada sektornya telah diatur Gubernur Provinsi Bali Nomor 48 tahun 2019.

"Jadi apa yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan G20 terkait dengan transisi energi bersih selaras dengan yang dilakukan Provinsi Bali, karena itu saya sangat mendukung kebijakan ini. Tahun 2023 rencananya kami akan intensifkan dengan memberlakukan kebijakan zonasi maupun juga penggunaan untuk anak-anak muda, anak-anak SMA dan mahasiswa untuk menggunakan kendaraan listrik," ujar Koster.

Bagi Koster, dengan menggunakan kendaraan listrik akan jauh lebih murah dan tidak banyak memerlukan perawatan. Itu dikarenakan tidak pakai oli, tidak keluar asap dari knalpot sehingga jadi lebih bersih.

Kebijakan penggunaan energi bersih tersebut pun ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Bali yang akan menjadikan Pulau Nusa Penida sebagai implementasi awal program ini. Setelah Pulau Nusa Penida, daerah-daerah wisata lain pun akan mengikuti, seperti Ubud dan Sanur.

I Wayan Koster juga mengatakan, sosialisasi kepada masyarakat untuk mengalihkan kendaraan BBM ke kendaraan listrik akan dapat dilakukan dengan mudah, salah satunya karena alasan lebih hemat.

"Pengalihan penggunaan motor BBM ke listrik oleh masyarakat Bali bukanlah hal yang sulit seperti pengalihan dari penggunaan kayu ke minyak dan minyak ke gas, semua berlangsung dengan baik, karena ini pengalihan ini membuat pengeluaran lebih murah, saya optimis akan berjalan dengan baik," pungkas Koster.

Sementara itu Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan Kementerian ESDM serta mengapresiasi dua regulasi dukungan yang sudah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Bali.

"Kami di sini mendukung penuh kebijakan yang dikeluarkan Kementerian ESDM dalam konversi motor listrik. Khusus di Bali ada program energi bersih dan kemandirian energi di Gubernur Bali, yaitu sudah ada dua Peraturan Gubernur Bali di tahun 2019. Kami mendukung salah satunya tadi, motor listrik tetapi hasil dari konversi," ujar Darmawan.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan PLN adalah kerja sama dengan Kementerian ESDM juga Pemerintah Provinsi Bali untuk membangun ekosistemnya.

"Tugas pertama dari Kementerian ESDM bekerja sama dengan PLN juga Pemprov Bali di sini membangun ekosistemnya. Dalam program konversi ini, bisa juga membangun kapasitas nasional tetapi dalam hal ini khususnya kapasitas daerah, karena tadi salah satu yang melakukan konversi adalah kekuatan lokal langsung dari Provinsi Bali. Jadi langsung berhubungan dengan Pak Gubernur, semoga mendapat dukungan," terang Darmawan.

Darmawan menegaskan, program ini bukanlah program Kementerian ESDM saja, namun juga program lintas kementerian dan lembaga. Dan seluruh kebijakan ini dalam pelaksanaanya sudah didukung semua pihak termasuk perizinan dari Kepolisian.

"Proses konversi, untuk perizinan juga sudah didukung langsung oleh kepolisian. Jadi ini bukannya program kementerian saja, bukan programnya PLN saja, tapi ini program dari komponen bangsa, bagaimana kita bisa mendukung program ini dapat berjalan dengan baik," tutup Darmawan.

(*)