Subsidi BBM Diminta Realokasi ke Industri Mobil Listrik hingga Ketahanan Pangan

Bantuan sosial (Bansos) berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan tidak bisa menutupi dampak dari kenaikan harga BBM subsidi. Subsidi sebesar Rp 600 ribu tersebut tidak efektif untuk melindungi daya beli masyarakat. 

Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, dampak kenaikan harga BBM subsidi akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, penerima program BSU hanya yang berpenghasilan Rp 3,5 juta ke bawah. Artinya masih banyak pekerja yang tidak ikut merasakan kompensasi tersebut.

Menurutnya, masih ada beberapa pekerja informal yang tidak tersentuh BSU. Masih ada juga pekerja dengan gaji di atas Rp 3,5 juta tetapi berdomisili di daerah dengan biaya hidup tinggi atau di kota kota industri.

"Sementara pekerja di kota industri justru sangat terasa dampaknya. Karena upah yang diterima sudah habis buat transportasi, sewa rumah, makan, dan yang lain. Dia tidak mendapat subsidi," kata Said Iqbal dalam pernyataannya di Jakarta, dikutip Kamis (1/9/2022).

Terlebih lagi, lanjut Said Iqbal, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sudah menyampaikan bahwa penetapan UMP tahun 2023 akan tetap mengacu PP 36/2021. Itu artinya, upah pekerja kembali tidak ada kenaikan.

"Sudahlah 3 tahun upah tidak naik, sedangkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi jika ditotal mencapai 10 persen. Setelah itu ditimpa lagi dengan rencana kenaikan harga BBM," tegas Said Iqbal.

Oleh karena itu, KSPI mendesak agar upah tahun 2023 dinaikkan 10 persen sampai 13 persen tanpa harus diikuti kenaikan BBM. Hal ini melihat inflansi dan pertumbuhan ekonomi.

"Itulah yang disuarakan oleh serikat buruh," tutupnya