Tegas! Ini Arahan Menteri ESDM Soal Implementasi Karbon Netral

"Energi baru dan terbarukan punya potensi untuk menjadi penggerak industri lokal, investasi dan penciptaan lapangan kerja serta memastikan ketahanan energi dan mitigasi perubahan iklim," ungkap Arifin.

Untuk itu, sambung Arifin, pemerintah berusaha keras untuk menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi informasi non-keuangan, seperti kebijakan berbasis prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Governance/GSC) untuk mendukung proses transisi energi bersih.

Upaya lain yang ditawarkan Arifin adalah meningkatkan aksi kolaborasi antar kementerian dan stakeholder terkait dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek strategis.

"Agar sesuai koridor dan mengantisipasi adanya penyelewengan demi mempercepat pembangunan ekonomi yang akuntabel," ujarnya.

Ia berharap semua pihak terkait dapat membantu pelaksanaan audit, memberikan akses terhadap data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pemeriksaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia sendiri telah memiliki peta jalan (roadmap) untuk mencapai Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat untuk mendukung pelaksanaan ekonomi hijau. Ekonomi dan skema pendanaan merupakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan transisi energi.

Sebagai informasi, SAI20 merupakan forum yang dibentuk untuk berkontribusi dalam komunitas G20, khususnya dalam menanggapi kebutuhan akan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas global, terutama dalam situasi dan pasca pandemi, untuk percepatan pemulihan ekonomi dan dukungan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

(*)