Cara Konkrit Perusahaan Pembiayaan Bawa UMKM Go Digital

Sebelumnya, BPR Kredit Mandiri Indonesia juga melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait tabungan simpanan pelajar dengan tema Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Menabung Sejak Usia Dini bekerja sama dengan SDN Mangun Jawa 2 Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh 300 siswa dan berjalan secara interaktif serta dipenuhi dengan antusiasme dari para peserta.

Dalam kegiatan ini PR Kredit Mandiri Indonesia menyediakan hadiah berupa saldo tabungan simpanan pelajar sebesar Rp50 ribu dan diberikan kepada 40 siswa yang mampu menjawab kuis interaktif.

Selan itu, BPR Kredit Mandiri Indonesia juga menyediakan saldo tabungan simpanan pelajar sebesar Rp100 ribu bagi 45 siswa berprestasi.

“Kegiatan ini kami laksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah terkait tabungan simpanan pelajar, sekaligus menggugah kesadaran para siswa dan guru tentang pentingnya kebiasaan menabung sejak dini. Sehingga nantinya kebiasaan menabung dapat terus bertumbuh, dan memberikan manfaat yang baik untuk masa depan mereka,” jelas Direktur Utama BPR Kredit Mandiri Indonesia, Andy Ang.

Melalui kedua CSR tersebut, Esta Corporations berupaya untuk memberikan dampak yang positif bagi banyak pihak, khususnya masyarakat, terutama dalam masa pandemi covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini; sehingga nantinya Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat seperti tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dapat terealisasikan.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira optimis target pemerintah untuk mencapai 30 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) go digital bisa dicapai. Hal ini menanggapi target UMKM go digital yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Alasannya saat ini saja dari target 30 juta sudah tercapai 19 juta UMKM yang sudah bergabung ke dalam ekosistem digital," kata Bhima dikutip dari Antara, Kamis (18/8/2022).

Hanya saja Bhima memberikan catatan pencapaian go digital itu bukan angka-angka saja, melainkan juga keberlanjutan pelaku usaha dalam memanfaatkan platform digital.

Dirinya pun mengungkapkan sejumlah tantangan agar UMKM go digital. Salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi.

"UMKM itu sebagian didominasi oleh baby boomers atau Gen X yang adaptif digital masih rendah, jadi bagaimana pendampingan dari kementerian, pemerintah daerah, BUMN untuk mempercepat adopsi digital pada UMKM," terang dia.

"Jadi misal UMKM itu diberitahu bahwa kalau pake QRIS tuh lebih efisien pencatatannya jadi lebih baik, harus terus menerus sosialisasi, ada edukasi digital," sambungnya.

Selanjutnya adalah masih minimnya akses untuk pengadaan barang dan jasa melalui UMKM. Padahal pemerintah memiliki target 40 persen barang dan jasa berasal dari UMKM.

"Harus ada keberpihakan, misalnya regulasi untuk platform e-commerce sehingga dia bisa lebih menyerap lagi produk UMKM, itu juga akan banyak UMKM masuk ke sistem digital," ucap Bhima.

Untuk tantangan utamanya, kata dia, adalah soal infrastruktur yang masih belum memadai. "Salah satunya adalah infrastruktur internet, ini terutama di wilayah pedesaan gap-nya masih cukup melebar," ungkapnya.

Terkait hal tersebut, saat ini ada operator yang telah melakukan merger, yakni Indosat Ooredoo (PT Indosat Tbk) dan Tri (PT Hutchison 3 Indonesia/H3I) menjadi Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH). Menurutnya, ini akan mampu menghadirkan akses internet yang dapat lebih menjangkau wilayah yang belum ter-coverage.

"Iya itu akan memiliki peran, tapi bukan hanya penyediaan akses internetnya, diharapkan dia juga masuk dalam supporting-nya, seperti cloud computing, data center kemudian juga fasilitas yang mendukung ekosistem digital," ujar Bhima.

"Jadi tidak hanya kita lihat merger ini semata hanya untuk meningkatkan penetrasi internet, tapi melengkapi ekosistem digital yang lebih baik," tutup dia.

Tentang merger operator telekomunikasi ini, anggota Komisi I DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah mendukung upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) agar provider bisa mendukung program pemerintah memperluas cakupan layanan hingga ke penjuru nusantara. Hal ini juga sejalan dengan program Indonesia Merdeka Sinyal 2024.

"Agar ini dilecut sedikit untuk memperluas jaringan ke daerah, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat," ujar Rizki dalam keterangannya kepada wartawan, beberapa waktu lalu.