MHU Pasok Batu Bara ke PLTU Suralaya

Pada tahun 2021, total produksi MHU tercatat 13,8 juta ton per tahun, meningkat 25 persen dibandingkan tahun 2020.

Saat ini MHU merupakan salah satu produsen batubara dengan kenaikkan produksi yang signifikan dalam 3 tahun terakhir, dengan tujuan penjualan batu mencapai ke 14 negara.

Salah satu cara untuk mengamankan pasokan batu bara kedepannya adalah dengan memberikan kontrak jangka panjang kepada perusahaan yang telah terbukti memenuhi komitmennya selama ini.

"Kontrak ini merupakan langkah strategis bagi PTIP dalam menjaga kehandalan dan ketersediaan listrik dan energi nasional” ujar Direktur Utama PTIP Ahsin Sidqi.

Presiden Joko Widodo (Widodo) menyetujui penetapan kenaikan terhadap iuran produksi atau tarif royalti batu bara bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambahan (IUP) batu bara.

Kenaikan tarif royalti batu bara, hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 26 Tahun 2022, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Peraturan baru tersebut mencabut PP Nomor 81 Tahun 2019.

Dalam pertimbangan PP nomor 26 tahun 2022, tertulis untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, memberikan kepastian hukum dan pelindungan masyarakat, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Namun, untuk melakukan penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Peraturan Pemerintah,” isi pertimbangan PP No 26 Tahun 2022 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus lalu, dikutip Senin (22/8/2022).

Kenaikan tarif royalti pada aturan sebelumnya hanya 7 persen, dan kini menjadi 13,5 persen. Tertulis bahwa royalty dihitung dari harga jual per ton secara progresif disesuaikan dengan Harga Batu Bara Acuan (HBA).